GMKR Serukan Tangkap dan Adili Jokowi!

RAKYATDAILY.COM – Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR) wilayah Solo Raya resmi dideklarasikan pada Ahad (5/4/2026) di Gedung Umat Islam Kartopuran, Surakarta.

Deklarasi ini merupakan tindak lanjut dari deklarasi GMKR sebelumnya yang telah digelar di Jakarta.

Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Presidium GMKR menyambut baik pembentukan GMKR Solo Raya.

Mereka antara lain Soenarko, Muhammad Said Didu, Marwan Batubara, Moeryono, Rizal Fadillah, serta Oegroseno.

Baca Juga:

Prabowo Ngaku Tak Masalah dengan Pemakzulan, Singgung Bung Karno Hingga Gus Dur

Dalam pernyataan yang disampaikan, GMKR mengusung sejumlah tuntutan, yang sebagian besar berkaitan dengan upaya merebut kembali kedaulatan rakyat dari apa yang mereka sebut sebagai pengaruh oligarki.

Selain itu, GMKR juga menyerukan agenda penegakan hukum, termasuk tuntutan terhadap mantan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

GMKR menilai bahwa Solo memiliki makna simbolik dalam perjalanan politik Jokowi, yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Surakarta sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta dan kemudian Presiden RI selama dua periode.

Baca Juga:

Kritik Keras MBG hingga Koperasi Merah Putih yang Dinilai ‘Tak Jelas’, Eks Menteri: Kacau Balau Gitu Dibilang Bagus

Sementara itu, Gibran juga pernah menjabat sebagai Wali Kota Surakarta sebelum menjadi Wakil Presiden.

Dalam narasi yang berkembang dalam deklarasi tersebut, GMKR menyoroti isu nepotisme serta sejumlah dugaan pelanggaran hukum lainnya.

Mereka juga mendorong adanya reformasi institusi kepolisian sebagai bagian dari agenda perubahan yang lebih luas.

Pernyataan yang beredar juga memuat seruan agar aparat penegak hukum bertindak tegas dalam menindaklanjuti berbagai dugaan pelanggaran yang disebutkan.

Baca Juga:

Mahfud MD Soroti Kinerja 18 Bulan Pemerintahan Prabowo: Demokrasi Melemah, DPR Melempem!

Namun demikian, hingga saat ini belum ada tanggapan resmi dari pihak terkait, baik dari pemerintah maupun aparat penegak hukum, atas tuntutan yang disampaikan GMKR.

Deklarasi GMKR Solo Raya mencerminkan dinamika politik nasional yang masih berkembang pasca pergantian kepemimpinan.

Isu-isu seperti supremasi hukum, reformasi institusi, dan relasi kekuasaan tetap menjadi perhatian publik di berbagai daerah.

Deklarasi ini pun menambah daftar gerakan masyarakat sipil yang menyuarakan kritik dan tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam konteks akuntabilitas dan transparansi kekuasaan.

Baca Juga:

Pengamat Politik UI: Para Penasihat Sengaja Membuat Prabowo Blunder Agar Gibran Cepat Jadi Presiden!

Sumber: RadarAktual