RAKYATDAILY.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan tajam setelah muncul laporan terkait penggunaan anggaran yang dinilai janggal dan cenderung tak masuk akal.
Program yang menyerap dana besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu disebut memiliki sejumlah pos belanja yang memicu pertanyaan publik.
Project Multatuli mengungkap adanya pengeluaran yang dinilai tidak relevan dengan tujuan utama program untuk urusan perut ini.
Selain pengadaan kendaraan listrik yang mencapai triliunan rupiah, pembelian perlengkapan seperti kaus kaki juga menjadi sorotan.
“Jika benar anggaran ini adalah hasil penghematan, tidak seharusnya BGN menghambur-hamburkan anggaran untuk hal yang tidak perlu,” tulis Project Multatuli di laman resminya projectmultatuli.org, dikutip pada Selasa, 7 April 2026.
Narasi pemerintah yang menyebut anggaran MBG berasal dari efisiensi pun turut dipertanyakan.
Berdasarkan data, anggaran program ini justru masuk dalam alokasi 20 persen dana pendidikan, bukan dari hasil penghematan anggaran sektor lain.
Hal ini memicu kekhawatiran karena berpotensi mengurangi porsi anggaran pendidikan.
Mengacu pada data dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), total belanja Badan Gizi Nasional (BGN) sepanjang 2025 tercatat mencapai Rp6,2 triliun.
Belanja tersebut dilakukan melalui berbagai mekanisme, mulai dari tender, pengadaan langsung, hingga pembelian melalui e-katalog.
Secara keseluruhan, terdapat 1.089 paket pengadaan yang terbagi ke dalam 23 kategori belanja.
Dari hasil pengelompokan, pengeluaran terbesar berada pada sektor kendaraan, termasuk sewa mobil dan pembelian sepeda motor listrik, dengan nilai mencapai Rp1,39 triliun.
Di posisi berikutnya, pembangunan dapur MBG menelan anggaran Rp1,26 triliun, disusul pengadaan perangkat keras dan komputer sebesar Rp830 miliar.
Selain itu, belanja untuk kebutuhan pakaian tercatat mencapai Rp622,3 miliar.
Anggaran ini mencakup berbagai item seperti seragam, sepatu dinas, sepatu olahraga, topi, baret, hingga aksesoris lainnya.
Salah satu yang paling disorot adalah pengeluaran untuk pembelian kaus kaki yang mencapai Rp6,9 miliar.
“Untuk pembelian kaus kaki, BGN mengeluarkan duit pajak kita sebesar Rp6,9 miliar,” imbuhnya.
Sebagian pengadaan dilakukan melalui e-katalog oleh perusahaan PT Gajah Mitra Paragon dengan nilai sekitar Rp3,4 miliar.
Harga satuan kaus kaki dalam katalog tersebut bervariasi, mulai dari puluhan ribu hingga Rp100.000 per pasang.
Dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa untuk kaus kaki lapangan saja, anggaran yang dikeluarkan mencapai Rp1,7 miliar.
“Untuk kaus kaki lapangan, BGN menggelontorkan uang pajak kita Rp1,7 miliar. Artinya, BGN membeli sekitar 17.000 pasang kaus kaki lapangan dengan harga satuan Rp100.000 sebagaimana tercantum dalam e-katalog. Jika dibandingkan harga di pasaran, harga kaos kaki Rp100.000 sudah bisa mendapatkan kaos kaki bermerk,” tutupnya.
Munculnya temuan ini memicu dorongan agar penggunaan anggaran program MBG dapat diawasi lebih ketat ke depannya.
Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dana publik dinilai penting agar program yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat tetap berjalan sesuai sasaran dan tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Sumber: Konteks