Kritik Keras MBG hingga Koperasi Merah Putih yang Dinilai ‘Tak Jelas’, Eks Menteri: Kacau Balau Gitu Dibilang Bagus
RAKYAT DAILY
9 April 2026 1:30 am
.
3 menit membaca
RAKYATDAILY.COM – Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD melontarkan kritik tajam terhadap jalannya pemerintahan Prabowo Subianto setelah 18 bulan berkuasa.
Ia menilai fungsi pengawasan antara pemerintah dan DPR semakin melemah, bahkan cenderung hilang dalam sejumlah kebijakan strategis.
Check and Balances Lenyap Tanpa Jejak
Mahfud menyoroti relasi antara pemerintah dan DPR yang menurutnya tidak lagi menunjukkan mekanisme saling kontrol.
Ia melihat sejumlah keputusan penting diambil tanpa keterlibatan parlemen.
Ia mencontohkan beberapa kebijakan yang dianggap berjalan tanpa pembahasan memadai, termasuk kerja sama internasional Agreement On Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) serta program lain seperti Board of Peace (BOP).
Tak hanya itu, kebijakan impor 105.000 unit mobil Mahindra dari India juga menjadi sorotan karena dinilai mengejutkan publik dan pelaku industri dalam negeri.
“Mobil Mahindra itu kan mestinya persetujuan DPR dulu. Iya kan? Apalagi ada janjinya mau buat sendiri. Bahkan salah satu pimpinan DPR mengatakan waktu itu tidak jadi. Tapi kemudian sudah ada mobilnya sudah jadi mobilnya sudah datang,” ujar Mahfud dalam podcast Terus Terang bertajuk ‘Indonesia di Mata Prabowo, Indonesia di Tangan Prabowo’ yang tayang di channel YouTube Mahfud MD Official, Selasa, 7 April 2026.
Program Pemerintah Tak Luput dari Kritik
Selain kebijakan luar negeri, Mahfud juga mengkritisi sejumlah program domestik pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan gagasan Koperasi Merah Putih.
Menurutnya, konsep koperasi tersebut masih belum jelas, terutama terkait kepemilikan dan mekanisme pengelolaannya.
“Koperasi Merah Putih juga konsepnya menurut saya belum jelas juga koperasi itu kan sistemnya keanggotaan kalau koperasinya terus anggota koperasi itu yang punya, yang punya kekayaan yang disimpan di merah putih itu orang perorang atau kepala desa atau siapa misalnya kan harus jelas juga karena kalau koperasi kan sumbangan orang sumbangan dari bawah bukan dirop lalu iya, enggak jelas siapa pemiliknya itu diurus lagi oleh negara,” bebernya.
Arah Ekonomi Mengarah ke Kapitalisme Negara
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menilai arah kebijakan ekonomi saat ini cenderung menuju model state capitalism atau kapitalisme negara.
Namun, ia menekankan bahwa pendekatan tersebut tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat.
Baca Juga:
Ia juga menyinggung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum berjalan optimal di lapangan, bahkan memunculkan persoalan serius seperti kasus keracunan massal.
“Anda lihat MBG itu kacau balau gitu dibilang bagus. Lemah dalam hal pengawasan. Ya, kacau balau begitu dibilang bagus,” kritiknya.
Pesan untuk Presiden: Rangkul Kritik, Tegakkan Hukum
Pria asal Madura itu pun mengingatkan agar pemerintah tidak memandang kritik sebagai ancaman.
Ia menilai Presiden harus mampu merangkul semua pihak, termasuk mereka yang bersikap kritis.
“Pak Prabowo harus mengayomi semua rakyat, termasuk yang mengkritik. Jalankanlah maunya Pak Prabowo sendiri; tangkap koruptor dan tegakkan hukum, jangan anggap pengkritik sebagai musuh,” tegasnya.
Gelombang Kritik, Alarm Demokrasi
Menurut Mahfud, meningkatnya kritik publik merupakan hal wajar dalam sistem demokrasi.
Ia melihat fenomena ini sebagai respons atas kebijakan yang dianggap tidak tepat oleh sebagian masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa kritik memiliki fungsi penting sebagai alat koreksi.
Baca Juga:
Jika diabaikan atau ditanggapi secara defensif, situasi bisa berkembang menjadi ketidakpuasan yang lebih besar.
“Kalau kritik itu dibalas dengan sikap ‘kedap’ atau bahkan dibalikkan tanpa solusi, maka akan muncul kegundahan yang berkembang menjadi kemarahan publik,” pungkas Mahud.
Sumber: Konteks
Artikel Terkait
