Mahfud MD Soroti Kinerja 18 Bulan Pemerintahan Prabowo: Demokrasi Melemah, DPR Melempem!
RAKYAT DAILY
9 April 2026 1:19 am
.
3 menit membaca
RAKYATDAILY.COM – Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menilai kualitas demokrasi Indonesia mengalami penurunan dalam 18 bulan terakhir pemerintahan Prabowo Subianto.
Ia menyoroti melemahnya fungsi pengawasan parlemen serta penegakan hukum yang dinilai tidak konsisten.
Demokrasi Melemah, DPR Minim Kritik
Mahfud menyebut hubungan antara pemerintah dan DPR saat ini tidak lagi menunjukkan keseimbangan yang sehat seperti periode sebelumnya.
Ia menilai fungsi kontrol parlemen terhadap kebijakan pemerintah nyaris tidak terlihat.
“Menurut saya demokrasi sekarang lemah dibandingkan masa-masa dulu. Di era Pak Jokowi sekalipun, check and balances antara pemerintah dan DPR itu masih hidup. Saling kritik bisa, sekarang nggak. Anda pernah ndak melihat DPR mempersoalkan kebijakan Prabowo?,” ungkap Mahfud dalam podcast Terus Terang bertajuk ‘Indonesia di Mata Prabowo, Indonesia di Tangan Prabowo’ yang tayang di channel YouTube Mahfud MD Official, Selasa, 7 April 2026.
Ia juga menambahkan bahwa keputusan-keputusan pemerintah yang dinilai tidak selaras dengan konstitusi jarang mendapat sorotan dari parlemen.
“DPR juga nggak pernah mempersoalkan keputusan-keputusan presiden yang bersifat spontan tapi tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar. Yang ribut rakyatnya,” tambah Mahfud.
Fenomena ‘Autocratic Legalism’ Jadi Sorotan
Dalam penilaiannya, Mahfud menyinggung munculnya praktik yang ia sebut sebagai autocratic legalism, yakni penggunaan hukum untuk melegitimasi kekuasaan tanpa melibatkan partisipasi publik secara memadai.
Ia menilai kondisi ini berpotensi menggerus prinsip demokrasi yang seharusnya menjunjung transparansi dan akuntabilitas.
Kritik terhadap Perjanjian Internasional
Mahfud juga mencontohkan kebijakan kerja sama internasional yang dinilai bermasalah, salah satunya perjanjian Agreement On Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS).
“Kita akan dirugikan banyak oleh perjanjian itu. Poin poin-poin perjanjian itu. Rakyat berbicara sudah membahas. Tapi DPR nggak pernah mengatakan itu akan dibahas di DPR. Padahal menurut Pasal 11 ayat 2, setiap kerja sama atau perjanjian dengan luar negeri ya yang membebani kehidupan rakyat, membebani APBN itu harus mendapat persetujuan DPR. Clear,” tegasnya.
Penegakan Hukum dan Korupsi Dipertanyakan
Selain demokrasi, Mahfud juga mengkritisi kinerja penegakan hukum yang dianggap tidak konsisten. Ia menilai ada sejumlah kasus besar yang tidak jelas kelanjutannya.
Baca Juga:
Ia juga menyoroti melemahnya pemberantasan korupsi, yang tercermin dari menurunnya intensitas penindakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“KPK sekarang terlihat lemah. Dulu banyak pejabat tinggi ditangkap, sekarang tidak seintens itu,” ujarnya.
Akui Stabilitas Tetap Terjaga
Meski memberikan kritik tajam, Mahfud tetap mengakui adanya capaian positif pemerintah, khususnya dalam menjaga stabilitas nasional.
Ia menilai situasi keamanan relatif kondusif, distribusi kebutuhan pokok berjalan lancar, serta mobilitas masyarakat, termasuk saat musim libur Lebaran lebih teratur dibandingkan sebelumnya.
Kritik Disebut ‘Vitamin Demokrasi’
Sebagai penutup, pria asal Madura itu menegaskan bahwa kritik bukanlah ancaman bagi pemerintah, melainkan bagian penting dalam sistem demokrasi.
“Presiden itu milik semua rakyat. Yang mendukung harus dirangkul, yang mengkritik juga harus dilindungi dan didengar,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa perbaikan tata kelola pemerintahan lebih penting daripada wacana pergantian kekuasaan di tengah jalan, selama tetap berpegang pada konstitusi.
Sumber: Konteks
Baca Juga:
Artikel Terkait
