putusan mk

SAH! Prabowo dan Gibran Tak Bisa Penjarakan Warga Yang Kritik Pemerintah

RAKYATDAILY.COM – Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka tidak bisa lagi melaporkan masyarakat atas pencemaran nama baik Presiden dan Wakil Presiden. Sebabnya Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menghapus pasal yang mengatur penghinaan terhadap pemerintah dan negara. Penghapusan pasal tersebut dilakukan setelah MK menerima seluruh gugatan terhadap Pasal 240 dan Pasal 241 […]

. 1 bulan yang lalu

‘Membuka Kebenaran Mengenai Terpenuhi atau Tidaknya Syarat Wapres Gibran’

Menguak Kebenaran Syarat Wapres Gibran: Sah Secara Hukum Konstitusi atau Masih Cacat Etika? Oleh: SYAFRIL SJOFYAN | Pemerhati Kebijakan Publik, Aktivis Pergerakan 77-78, Sekjen APP-Bangsa, Sekjen Forum Tanah Air MENCERMATI semakin meluasnya perhatian masyarakat terhadap sayembara yang digagas Prof. Denny Indrayana mengenai pembuktian ijazah pendidikan menengah Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka. Nilai hadiah, […]

. 2 bulan yang lalu

MK Ketok Palu Aturan Baru Penghinaan Presiden: Tanpa Laporan Langsung Prabowo atau Gibran, Polisi Tak Bisa Proses!

RAKYATDAILY.COM – Mahkamah Konstitusi (MK) membuat perubahan penting terhadap mekanisme penanganan perkara penghinaan Presiden dan Wakil Presiden. Melalui Putusan Nomor 275/PUU-XXIII/2025, MK menegaskan bahwa perkara tersebut hanya dapat dituntut apabila terdapat pengaduan dari Presiden dan/atau Wakil Presiden. Putusan ini dibacakan dalam sidang pleno MK pada Rabu (12/8/2026). Perubahan tersebut membuat posisi Presiden dan Wakil Presiden […]

. 2 bulan yang lalu