RAKYATDAILY.COM — Bursa calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka terus menguat menjelang tenggat waktu penyerahan dua nama kandidat oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada 25 November 2026 mendatang.
Sejumlah nama dari berbagai latar belakang, baik unsur partai politik maupun kalangan profesional, mulai ramai diperbincangkan dalam dinamika politik nasional.
Pengamat politik senior sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Teguh Yuwono, menilai bahwa pemilihan sosok pendamping Presiden Prabowo Subianto dapat dilihat melalui dua pendekatan utama, yakni menjaga stabilitas politik dengan memilih figur dari unsur partai politik atau mengedepankan representasi publik melalui kalangan non-partai.
Menurut Teguh Yuwono, apabila pertimbangan utamanya adalah menjaga kenyamanan dan stabilitas koalisi hingga akhir masa jabatan pada 2029, sosok dari unsur partai politik—baik dari internal partai presiden maupun anggota koalisi—menjadi opsi yang relevan.
“Kalau mau nyaman dan aman, pilihkan dari unsur parpol, bisa partainya sendiri atau anggota koalisi. Tetapi kalau mau rasional, pilih profesional non-partai atau unsur keterwakilan daerah,” ujar Teguh Yuwono.
Mengacu pada ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden melalui usulan dua nama dari presiden kepada MPR, Teguh Yuwono mengingatkan bahwa penentuan kandidat tersebut sepenuhnya merupakan hak prerogatif kepala negara.
Dalam pemetaannya, Teguh membagi sumber kandidat potensial ke dalam tiga klaster utama:
Partai Pengusung atau Koalisi: Figur dari internal Partai Gerindra maupun partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan.
Namun, Teguh mencatat bahwa PDI Perjuangan telah menyatakan sikap untuk tetap berada di luar pemerintahan, serta opsi mengusung kandidat dari luar koalisi berpotensi memicu resistensi dari partai-partai pendukung pemerintah.
Kalangan Non-Partai dan Keterwakilan Daerah: Mencakup unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, kepala daerah atau gubernur, serta tokoh profesional lainnya.
Untuk opsi dari unsur keterwakilan daerah, Teguh Yuwono menyoroti keberadaan empat pimpinan DPD RI, yakni Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin serta tiga wakil ketua, yaitu GKR Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung.
Menurutnya, figur-figur daerah memiliki pemahaman mendalam mengenai persoalan dan prioritas pembangunan di wilayah masing-masing, sekaligus dapat menjembatani koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kalau ingin mendapat simpati publik, sebaiknya bukan partai. Tetapi mengambil aspek kedua, yaitu kalangan profesional atau tokoh daerah,” kata Teguh.
Ia menambahkan bahwa masyarakat saat ini menantikan sosok yang mampu mendongkrak kepercayaan publik sekaligus memperkuat kinerja pemerintahan di daerah.
Teguh pun meyakini Presiden Prabowo tengah melakukan kalkulasi secara cermat dengan menghimpun berbagai masukan sebelum menetapkan dua nama yang akan diserahkan kepada MPR.
“Saya yakin, presiden sedang menghitung dengan cermat. Bagaimana kalau calon dari internal Gerindra? Bagaimana parpol koalisi? Bagaimana dengan profesional non-partai? Bagaimana dengan tokoh daerah? Saya kira Pak Presiden berada dalam posisi yang full information sebelum membuat keputusan,” pungkas Teguh Yuwono.