GMNI Desak DPR Bentuk Pansus Penyadapan, Dorong Proses Hukum Terhadap Jokowi Serta Listyo Sigit!

RAKYATDAILY.COM — Dewan Pengurus Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) melontarkan tuntutan politik dan hukum yang keras terkait skandal dugaan penyalahgunaan kekuasaan serta operasi penyadapan ilegal yang dinilai mengancam sendi demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Melalui pernyataan sikap bertajuk “Darurat Republik: Adili Jokowi, Sigit, dan Kroninya”, DPD GMNI mendesak agar Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, beserta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam persekongkolan kekuasaan segera diproses melalui jalur hukum yang terbuka dan transparan.

Ketua DPD GMNI, Deodatus Sunda Se alias Dendy Se, menegaskan bahwa skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto serta praktik politik dinasti bukanlah sekadar friksi politik antarkelompok, melainkan ancaman nyata terhadap konstitusi negara.

Empat Tuntutan Utama: Tolak Kekebalan Politik dan Bersihkan Lembaga Negara

GMNI menyoroti lemahnya fungsi pengawasan pada pilar eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang dinilai rentan disalahgunakan untuk melanggengkan kepentingan kelompok tertentu.

Negara didesak kembali menjalankan mandat konstitusi guna melayani kaum Marhaen, bukan menjadi instrumen kekuasaan segelintir elite.

Baca Juga:

Nama Luhut Pandjaitan Menguat Sebagai Calon ‘Pengganti Gibran’ di Kursi Wakil Presiden

Secara konkret, DPD GMNI menyampaikan empat poin tuntutan utama:

1. Proses Hukum Tanpa Pandang Bulu: Mendesak penegakan hukum secara terbuka terhadap Joko Widodo, Listyo Sigit Prabowo, serta seluruh pihak yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan tanpa ada celah kekebalan politik.

2. Pembentukan Pansus Penyadapan DPR RI: Meminta parlemen segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna membongkar dugaan penyalahgunaan wewenang dan penggunaan instrumen negara secara ilegal.

3. Pembersihan Institusi Negara: Menuntut pembersihan lembaga negara dari praktik benalu kekuasaan serta memulihkan mekanisme checks and balances agar kembali berjalan sesuai koridor konstitusi.

   Baca Juga:

   Menelusuri Jejak ‘Geng Solo’ di Tubuh TNI-Polri, Siapa Saja Masih Bertahan di Lingkar Kekuasaan?

4. Pengembalian Kedaulatan Rakyat: Mendesak penerapan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan Pancasila, keadilan sosial, musyawarah mufakat, dan semangat gotong royong.

Ancaman Konsolidasi Aksi Massa Kaum Marhaen

Lebih jauh, GMNI menyerukan kepada seluruh elemen mahasiswa, pemuda, dan aktivis agar tidak hanya bertindak reaktif saat krisis memuncak, melainkan konsisten menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.

DPD GMNI memperingatkan bahwa apabila empat tuntutan tersebut diabaikan oleh pemangku kebijakan, pihaknya siap menggalang konsolidasi gerakan bersama kaum Marhaen dan elemen masyarakat luas untuk turun ke jalan menggelar aksi massa demi mengawal cita-cita Proklamasi serta menjaga konstitusi tetap berpihak pada kepentingan rakyat.