Nama Luhut Pandjaitan Menguat Sebagai Calon ‘Pengganti Gibran’ di Kursi Wakil Presiden

RAKYATDAILY.COM — Proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden (Wapres) menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada 12 November 2026 mulai memicu gelombang spekulasi di panggung politik nasional.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, disebut-sebut masuk dalam radar figur potensial yang berpeluang diajukan Presiden Prabowo Subianto ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Meski hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari pihak Istana maupun jajaran partai koalisi, rekam jejak panjang Luhut dalam kabinet pemerintahan sebelumnya serta kedekatannya dengan Presiden Prabowo dinilai menjadi salah satu faktor yang memicu mencuatnya nama tersebut dalam diskusi politik.

Mekanisme Penggantian Wapres dan Jadwal Sidang Paripurna MPR

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pimpinan parlemen, MPR telah resmi menerima surat pernyataan berhenti dari jabatan Wapres masa bakti 2024–2029 yang diajukan Gibran atas permintaan sendiri.

MPR pun telah menjadwalkan sidang paripurna untuk pemilihan, pelantikan, serta pengesahan Wakil Presiden pengganti pada Rabu, 2 Desember 2026 mendatang.

Baca Juga:

Menelusuri Jejak ‘Geng Solo’ di Tubuh TNI-Polri, Siapa Saja Masih Bertahan di Lingkar Kekuasaan?

Mengacu pada mekanisme konstitusi dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, Presiden memiliki wewenang mengusulkan dua nama calon kepada MPR untuk kemudian dipilih salah satunya.

Ketua MPR Ahmad Muzani turut menegaskan bahwa konstitusi tidak membatasi asal-usul kandidat, termasuk tidak adanya kewajiban bahwa calon yang diusulkan harus berasal dari partai politik koalisi pengusung pada Pilpres 2024.

Faktor Rekam Jejak dan Peta Persaingan Kandidat

Mencuatnya nama Luhut Binsar Pandjaitan dalam bursa calon RI-2 tidak lepas dari perannya di pemerintahan saat ini sebagai Ketua DEN yang memberikan masukan strategis di sektor ekonomi, investasi, dan hilirisasi.

Pengalaman panjangnya sebagai Menko Marves, Kepala Staf Kepresidenan, hingga latar belakangnya sebagai purnawirawan jenderal dinilai sejumlah kalangan dapat menopang stabilitas pemerintahan pada sisa masa jabatan 2024–2029.

Baca Juga:

Mantan Wakapolri Beberkan Penyadapan LSP Sebenarnya Disetor ke Siapa

Sebelumnya, Luhut juga tercatat aktif memberikan pembelaan saat Gibran diterpa isu pemakzulan terkait polemik ijazah, dengan menekankan bahwa seluruh tahapan pencalonan dan dokumen pendidikan Gibran telah melalui proses verifikasi resmi di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kendati nama Luhut ikut diperbincangkan, sejumlah figur lain justru jauh lebih sering beredar dalam bursa pencalonan, di antaranya:

• Kader Partai Gerindra: Menteri Luar Negeri Sugiono, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, serta Ketua MPR Ahmad Muzani.

• Pimpinan Partai Politik Lain: Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani serta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

  Baca Juga:

  Manuver Mengejutkan di Akar Rumput, Kelompok Relawan Gibran Mendadak Dukung ‘Dasco’ Jadi Wapres Dampingi Prabowo, Ini Alasannya!

Hak Prerogatif Presiden Prabowo

Di tengah beragam spekulasi yang berkembang, partai-partai koalisi pemerintahan—termasuk Partai Amanat Nasional (PAN)—menyatakan menyerahkan sepenuhnya keputusan penentuan dua nama kandidat kepada Presiden Prabowo Subianto, yang saat ini telah memberikan ruang diskusi internal bagi para pimpinan partai.

MPR sendiri telah mengirimkan surat resmi agar Presiden segera menyetorkan dua nama calon guna menjalani tahap verifikasi administrasi sebelum sidang paripurna 2 Desember 2026 digelar.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pengajuan kedua nama kandidat tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan konstitusional Presiden Prabowo.

Hingga saat ini, Luhut Binsar Pandjaitan belum memberikan tanggapan langsung terkait spekulasi pencalonan dirinya.

Baca Juga:

HOT! Beredar Kabar Panas Eks Kapolri (Bukan Listyo) di Kabinet Terlibat Penyadapan Ilegal, Lingkaran Istana Makin Berguncang