RAKYATDAILY.COM – Sejumlah lembaga survei di tanah air telah merilis hasil survei terbaru mengenai kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Beberapa hasil survei menunjukkan adanya tren penurunan approval rating atau kepuasan terhadap pemerintah.
Sebagai contoh, hasil survei terbaru Poltracking Indonesia menyebut tingkat kepuasan pada bulan Agustus 2026 sebesar 55,1 persen.
Sebelumnya, pada bulan Maret 2026 angka kepuasan mencapai 74 persen.
Berikut sejumlah survei mengenai kepuasan publik terhadap pemerintah.
Menurut survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), tingkat kepuasan publik pada kinerja Presiden Prabowo Subianto kini menyentuh angka 51,1 persen. Persentasenya menurun 30,1 persen dalam sembilan bulan terakhir.
Sementara, pada November 2025 angka kepuasan Prabowo menyentuh angka 81,2 persen.
Angka tersebut berdasarkan hasil survei terbaru yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 5-19 Juli 2026 bertajuk “Kondisi Ekonomi Politik dan Approval Rating Presiden”.
Menurut SMRC, menurunnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo ini berkaitan erat dengan evaluasi negatif masyarakat terhadap situasi politik, ekonomi, dan penegakan hukum.
Adapun populasi survei ini adalah seluruh warga Indonesia yang punya hak pilih. Sebanyak 749 dari mereka dipilih secara random.
Survei dilakukan dengan wawancara melalui telepon dan tatap muka.
Margin of error survei ini sebesar +/- 3.7 persen. Untuk melihat perbedaan signifikan, maka perbedaan itu harus minimal 2 kali margin of error (7,4 persen).
Survei Tempo Data Science (TDS) menunjukkan tingkat kepuasan terhadap pemerintah terus menurun sepanjang tahun 2026.
Dalam survei terbaru TDS yang dilakukan pada tanggal 31 Juli hingga 11 Agustus 2026, angka kepuasan hanya mencapai 37 persen.
Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan pada Desember 2025 yang masih 75 persen dan 58 persen pada Maret 2026.
“Ekonomi menjadi sumber kegelisahan publik. Mayoritas responden menilai kondisi ekonomi nasional saat ini buruk. Sebaliknya, akses terhadap layanan dasar, kesehatan, dan pendidikan dinilai masih relatif baik,” tulis TDS dalam laporannya.
“Meski demikian, masyarakat secara personal masih menyimpan harapan, dengan mayoritas optimis ekonomi rumah tangganya akan membaik dalam satu tahun ke depan. Ketidakpuasan publik terhadap kondisi ekonomi berdampak pada ketidakpuasan pada kinerja pemerintah.”
Sampel survei ini adalah penduduk usia minimal 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Jumlah sampel mencapai 1.260 orang yang tersebar di 38 provinsi.
Setiap responden di seluruh wilayah Indonesia memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel.
Adapun margin of error survei sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling.
Hasil survei terbaru dari Median Survei Nasional (Median) menyatakan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah mencapai 56,2 persen.
Survei dilakukan tanggal 21 Juli hingga 2 Agustus dengan cara wawancara tatap muka.
“Dalam rentang waktu pengambilan data, survei menemukan ada 56,2 persen publik yang puas terhadap kinerja pemerintah Prabowo-Gibran dan 36 persen yang tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran,” tulis Median dalam laporannya.
Populasi survei adalah seluruh warga yang memiliki hak pilih.
Adapun target sampelnya adalah 1.212 responden dengan margin of error sebesar kurang lebih 2,76 persen pada tingkat Kepercayaan 95 persen.
Sampel dipilih secara random dengan teknik multistage random sampling dan proporsional atas populasi provinsi dan gender. Kontrol kualitas dilakukan terhadap 20 persen sampel yang ada.
Alasan tertinggi masyarakat menyatakan puas terhadap pemerintah adalah MBG bermanfaat (11,1 persen), program mulai berjalan dan dirasakan manfaatnya (9,2 persen), memberantas korupsi (4,02 persen), banyak program yang mendukung petani (3,1 persen), membantu masyarakat miskin (3,0 persen.
Sementara itu, alasan tertinggi masyarakat tidak puas adalah adanya korupsi yang melibatkan orang pemerintahan (8,3 persen), program pemerintah kurang berdampak pada ekonomi (8,1 persen), harga-harga naik (4,3 persen), ekonomi menurun (3,6 persen), dan BBM naik dan sulit didapatkan (3 persen).
Berdasarkan survei terbaru Poltracking Indonesia, kepuasan masyarakat kinerja pemerintahan Presiden Prabowo menunjukkan penurunan bertahap hingga menyentuh angka 55,1 persen pada Agustus 2026.
Temuan tersebut dirilis oleh Poltracking Indonesia dalam pemaparan hasil survei evaluasi kinerja pemerintahan secara virtual pada Senin (31/8/2026).
“Ternyata tingkat kepuasan per hari ini, per bulan Agustus, tingkat kepuasan publik kepada kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran adalah 55,1 persen,” kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda dalam rilis survei yang disiarkan secara daring di Poltracking TV, Senin (31/8/2026).
Meskipun angka kepuasan masih berada di atas 50 persen, Hanta menyoroti adanya tren penurunan yang konsisten sepanjang kurun waktu hampir satu tahun terakhir.
Pada Oktober 2025, angka kepuasan publik sempat mencapai puncaknya di 78 persen, sebelum terkoreksi ke 74 persen pada Maret 2026.
“Bulan Mei turun sedikit di 70 persen, dan bulan Juli mengalami penurunan cukup signifikan dan terkonfirmasi di Agustus 58 persen kemudian menjadi 55,1 persen,” ujarnya.
Riset opini publik ini dilaksanakan pada rentang 14 hingga 20 Agustus 2026 dengan melibatkan 1.220 responden yang diwawancarai secara tatap muka langsung.
Metodologi penarikan sampel menjangkau 38 provinsi di seluruh Indonesia secara proporsional mengacu pada data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024, disertai stratifikasi proporsi jenis kelamin pemilih.
Survei ini mencatatkan batas kesalahan (margin of error) sebesar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.
Poltracking menyebut faktor penurunan kepuasan masyarakat adalah:
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memberikan tanggapan terhadap hasil survei yang beredar atas program pemerintah.
“Kami mempelajari, juga kami kaji. Tentunya hasil survei itu berupa masukan-masukan yang akan kami komparasikan. Kami berharap pihak pemerintah mengimbangi, apabila memang hasil kajiannya menunjukkan ada beberapa hal yang terjadi pada saat ini,” jelas Ketua Harian DPP Partai Gerindra.