Peringatan Horor The Economist: Indonesia Tak Belajar dari Tragedi 1998, Ekonomi RI Kini Mengkhawatirkan!
RAKYAT DAILY
18 Mei 2026 3:00 am
.
3 menit membaca
RAKYATDAILY.COM – Salah media massa kenamaan dunia, The Economist mempertanyakan sekaligus menyoroti soal arah kebijakan Pemerintah Indonesia.
Lebih spesifik The Economist menyoroti soal kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto yang dinilai punya potensi besar.
Potensi besarnya ini lebih cenderung ke arah yang berbahaya. Seperti menimbulkan tekanan terhadap kondisi fiskal dan demokrasi Indonesia.
Dalam artikel terbarunya, media asal Inggris tersebut menilai sejumlah program prioritas pemerintah membutuhkan biaya sangat besar di tengah situasi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian.
Indonesia disebutnya dalam posisi yang harus bersiap untuk menghadapi risiko akibat kombinasi belanja negara yang tinggi, tekanan terhadap anggaran pemerintah, serta kecenderungan sentralisasi kekuasaan politik.
Baca Juga:
Ada singunggan yang juga diberikan oleh The Economist soal meningkatnya kekhawatiran investor terhadap kondisi ekonomi Indonesia dalam beberapa bulan terakhir.
“Prabowo Subianto sedang mengikis keuangan negaranya dan juga demokrasinya,” tulis The Economist dalam artikelnya.
Dikaitkan dengan Kondisi Ekonomi di 1998
The Economist juga memberikan pernyataan menarik soal situasi perekonomian Indonesia untuk saat ini.
Media tersebut mengaitkan kondisi ekonomi Indonesia saat ini dengan pengalaman krisis finansial Asia tahun 1998 yang pernah mengguncang perekonomian nasional dan berujung pada jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto.
Baca Juga:
Dalam artikel tersebut, Indonesia disebut harusnya menjadikan pengalaman tragis itu sebagai suatu pembelajaran yang sangat penting.
Sangat penting yang dimaksud dalam hal pemerintah lebih berhati-hati dalam mengelola risiko fiskal.
Namun menurut media itu, sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo justru dinilai bergerak ke arah yang dapat meningkatkan tekanan terhadap keuangan negara.
Ada sejumlah program besar yang disoroti oleh The Economist dalam artikelnya itu yang justru membahayakan. Program yang membutuhkan anggaran besar di tengah situasi ekonomi yang belum stabil.
Fokus Tertuju ke MBG
Salah satu fokus perhatian The Economist adalah program makan bergizi gratis atau MBG yang menjadi program unggulan pemerintahan Prabowo.
Selain itu, media tersebut juga menyoroti rencana pembentukan 80 ribu koperasi desa yang disebut memerlukan dukungan anggaran besar dari pemerintah pusat.
Dua program ini yang disebut menghabiskan sekitar 10 persen anggaran negara. The Economist menilai pengeluaran sebesar itu berpotensi menambah tekanan terhadap fiskal pemerintah.
“Prabowo harus mengubah arah atau menghadapi risiko krisis,” tulis media tersebut.
The Economist menilai pemerintah Indonesia saat ini menghadapi sejumlah pilihan yang tidak mudah dalam menjaga stabilitas fiskal.
Namun, ada tiga opsi yang ditawarkan untuk proyek ini diantaranya memangkas proyek prioritas, mengurangi subsidi energi, atau memperlebar defisit anggaran melampaui batas yang selama ini diatur undang-undang sebesar 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB.
Dengan catatan penting soal pilihan yang disebut akan memiliki konsekuensi politik yang tidak ringan.
Sumber: Fajar
Artikel Terkait
