RAKYATDAILY.COM – Pidato Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan siap turun langsung memenangkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai menambah keruwetan politik.
Managing Director Public Policy & Politics Adidaya Institute, Ahmad Fadhli menyatakan, pernyataan Jokowi bisa memantik banyak tafsir di publik, terlebih polemik dugaan ijazah palsu belum juga tuntas.
“Pernyataan Jokowi tersebut justru banyak menimbulkan multitafsir oleh publik, dan menambah masalah baru ditengah isu ijazah Jokowi yang tak berujung,” ujar Fadhli saat dihubungi di Jakarta, dikutip Senin (2/2/2026).
Fadhli menegaskan, sebagai mantan presiden yang telah demisioner, Jokowi semestinya menjauh dari hiruk-pikuk politik praktis.
Saat ini, kata dia, momentum Jokowi rehat dan membiarkan putranya belajar mandiri di panggung politik.
“Sejatinya sebagai seorang Mantan Presiden yang sudah demisioner sebaiknya Jokowi benar-benar rehat (move on) dan tidak perlu melakukan manuver politik. Biarlah anak biologisnya (Kaesang Pangarep), yang belajar berpolitik dan cukup Jokowi berada di balik layar,” tegasnya.
Dia mengingatkan, publik justru berharap empati Jokowi terhadap kondisi bangsa, bukan rangkaian pernyataan kontroversial yang beraroma perebutan kekuasaan.
“Justru yang ada hanya statement-statement kontroversial untuk merebut kekuasaan, padahal 2029 masih 3 tahun lagi,” tuturnya.
Fadhli menambahkan, sikap Jokowi juga bisa saja dikaitkan publik dengan langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang beberapa waktu lalu membentuk tim reformasi Polri “saingan” dari tim bentukan Presiden Prabowo Subianto.
“Jika ada yang menganggap ada korelasi antara statement Jokowi dan sikap arogansi Kapolri, bisa jadi positif. Karena kita tahu antara Jokowi dan Kapolri punya cerita historis relasi-kuasa yang cukup kuat hingga saat ini,” pungkas Fadhli.
Sumber: Inilah