RAKYATDAILY.COM – Polemik terkait impor 105 ribu kendaraan niaga asal India untuk program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP) memicu perdebatan sengit di tengah masyarakat dan pemerintah.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, secara tegas meminta agar rencana impor tersebut ditunda terlebih dahulu hingga ada pembahasan mendalam bersama Presiden Prabowo Subianto yang saat ini masih berada di luar negeri.
“Jadi rencana untuk impor 105 ribu mobil pikap dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri,” katanya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.
Dasco menegaskan bahwa keputusan strategis bernilai Rp24,66 triliun ini tidak boleh diambil secara terburu-buru karena dampaknya sangat besar, terutama terhadap industri otomotif nasional dan ekonomi desa.
Sementara itu, PT Agrinas Pangan Nusantara, perusahaan yang mengelola proyek ini, tetap melanjutkan distribusi kendaraan impor tersebut ke sejumlah daerah meskipun ada permintaan penundaan dari DPR.
Direktur Utama Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota, bersama Wakil Panglima TNI, Tandyo Budi, melakukan serah terima unit pikap di Surabaya, Jawa Timur.
Salah satu kendaraan yang telah diserahkan adalah Scorpio Pikap produksi Mahindra & Mahindra dengan stiker Koperasi Desa Merah Putih.
Dalam keterangan resmi Mahindra Global, Wakil Panglima TNI meninjau percepatan pengembangan KDKMP di Surabaya serta kendaraan Mahindra Scorpio Pik Up yang menjadi bagian dari penguatan operasional koperasi desa, terutama untuk mendukung rantai pasok pangan dan logistik.
Sebanyak 1.000 unit kendaraan niaga impor telah tiba di Indonesia, dan 200 unit sudah didistribusikan ke berbagai wilayah.
Proyek ini merupakan bagian dari kontrak jumbo pengadaan 105.000 unit kendaraan niaga dengan rincian 35.000 unit Scorpio Pikap dari Mahindra & Mahindra, 35.000 unit Yodha Pikap dari Tata Motors, dan 35.000 unit Ultra T.7 Light Truck dari Tata Motors.
Agrinas juga telah membayarkan uang muka sebesar 30 persen kepada produsen asal India tersebut.
Perusahaan mengklaim harga kendaraan yang diperoleh 50 persen lebih murah dibandingkan model sejenis di pasar domestik, berkat skema perjanjian dagang multilateral ASEAN–India Free Trade Area (AIFTA).
Publik kini menanti sikap Presiden Prabowo Subianto setelah kembali dari kunjungan kerja luar negeri.
Keputusan apakah proyek impor ini akan terus berlanjut sesuai kontrak atau dievaluasi ulang sesuai permintaan DPR sangat menentukan masa depan proyek yang berdampak luas pada ekonomi desa dan industri nasional.
Dengan nilai kontrak mencapai Rp24,66 triliun dan melibatkan ribuan unit kendaraan, kebijakan ini bukan sekadar pengadaan biasa, melainkan keputusan strategis yang harus dipertimbangkan dengan matang demi kepentingan nasional.
Sumber: Fajar