Polemik Makin Panas! Bahlil ‘Larang’ Impor Solar dan Impor SPBU Swasta Picu Pro Kontra Nasional, Semua Harus Lewat Pertamina
RAKYAT DAILY
13 Januari 2026 7:39 pm
.
3 menit membaca
RAKYATDAILY.COM – Keputusan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menghentikan impor solar untuk seluruh SPBU swasta mulai 2026 memicu kehebohan besar di industri ritel BBM nasional.
Kebijakan ini disebut sebagai pemutusan “keran impor” yang selama ini menjadi salah satu tumpuan pasokan bagi operator non-Pertamina.
Industri pun langsung bergolak, terutama karena perubahan tersebut dianggap mendadak dan berdampak luas pada pola bisnis SPBU swasta.
Dalam acara peresmian proyek RDMP Balikpapan, Bahlil menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas kilang nasional menjadi landasan keputusan ini.
“Dengan RDMP ini kita akan meningkatkan produksi RON 92, 95 dan 98. Itu supaya tidak kita impor lagi. Supaya badan-badan usaha (SPBU) swasta ini beli produksi dalam negeri lewat Pertamina,” Ujar Bahlil, (12/1/2026).
Bahlil menegaskan bahwa pada 2026, pemerintah tidak lagi akan mengeluarkan rekomendasi impor solar kepada SPBU swasta.
Ia menambahkan, keputusan ini merupakan instruksi langsung Presiden seiring beroperasinya kilang RDMP Balikpapan.
“Tahun ini Kementerian ESDM atas perintah Bapak Presiden, karena kita punya kilang sudah ada, kita tidak lagi mengeluarkan impor (solar),” kata Bahlil.
Jika terdapat impor yang masih masuk pada awal 2026, itu merupakan sisa dari izin yang sudah terbit sebelumnya.
Setelah itu, seluruh pasokan solar untuk SPBU swasta wajib dipenuhi dari produsen dalam negeri, yang secara praktik membuat mereka harus membeli dari Pertamina sebagai pemasok terbesar.
Pemerintah mengklaim kapasitas produksi BBM dari kilang Balikpapan akan cukup untuk menekan ketergantungan impor.
Laporan Reuters menyebut proyek RDMP bernilai USD 7,4 miliar ini menjadi fondasi ambisi kemandirian energi nasional, termasuk target bebas impor gasoil dan jet fuel pada 2027.
Namun, kebijakan tersebut langsung memunculkan kegelisahan pelaku usaha SPBU swasta.
Mereka menilai larangan impor membuat fleksibilitas harga dan pasokan hilang.
Sejumlah operator mengandalkan impor untuk menjaga persaingan harga dengan pemain besar.
Kini, dengan model pengadaan tunggal, pelaku usaha mengkhawatirkan dominasi Pertamina akan semakin kuat.
Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada juga memperingatkan bahwa pembatasan impor untuk SPBU swasta dapat mengganggu iklim investasi.
Aturan baru ini dinilai dapat menimbulkan ketidakseimbangan persaingan karena swasta tidak lagi memiliki akses mandiri terhadap sumber pasokan.
Meski begitu, pemerintah membantah risiko kelangkaan. Bahlil memastikan stok BBM aman dan peningkatan produksi kilang menjadi jaminan distribusi tetap stabil.
Sebelumnya, isu pasokan BBM pernah memanas ketika Reuters melaporkan stok bensin SPBU swasta menipis akibat pembatasan izin impor.
Baca Juga:
Kala itu, pemerintah memberi kelonggaran dengan memperbolehkan impor melalui Pertamina.
Situasi ini menunjukkan betapa sensitifnya perubahan kebijakan impor terhadap operasional SPBU swasta.
Kini, menjelang penerapan penuh kebijakan stop impor solar, publik dan industri menunggu bagaimana mekanisme distribusi domestik akan dijalankan agar tetap adil dan tidak menekan pelaku usaha swasta.
Sumber: PojokSatu
Artikel Terkait
