Ratusan Tambang Ilegal Keruk Cuan ‘Dibekingi’ Orang Kuat, Hashim Djojohadikusumo: 15 Tahun Tak Bayar Pajak!

RAKYATDAILY.COM – Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo mengungkap, terdapat ratusan tambang ilegal di Indonesia diduga mendapat perlindungan dari pihak-pihak berpengaruh alias ‘orang kuat’.

Pernyataan itu disampaikan Hashim dalam ESG Sustainability Forum 2026 pada Selasa, 3 Februari 2026.

Menurutnya, pelanggaran lingkungan berskala besar tersebut bukan fenomena baru, melainkan persoalan lama yang dibiarkan berlarut-larut hingga mengakar kuat.

Hashim mengungkapkan, pada awal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menerima laporan masif terkait kerusakan kawasan hutan.

Sejumlah hutan lindung yang seharusnya steril dari aktivitas ekonomi justru ditebang dan dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit secara ilegal.

Ia menegaskan, kerusakan hutan tersebut telah menimbulkan dampak ekologis serius.

Kehilangan keanekaragaman hayati terjadi secara luas, sementara masyarakat di sekitar kawasan terdampak harus menanggung konsekuensi lingkungan jangka panjang.

Lebih jauh Hashim membeberkan bahwa sekitar empat juta hektare lahan itu dikuasai oleh kurang lebih 200 perusahaan liar.

Perusahaan-perusahaan tersebut diduga beroperasi tanpa izin sah dan tidak menjalankan kewajiban fiskal kepada negara.

“Rekening bank mereka ada di Singapura dan Hong Kong. Mereka tidak bayar pajak, yang saya dengar ada yang sampai 15 tahun tidak bayar pajak, tidak bayar retribusi, tidak bayar macam-macam,” tegasnya.

Dibekingi Orang Kuat Indonesia

Masalah serupa, lanjut Hashim, juga terjadi di sektor pertambangan.

Meski pemerintah telah menertibkan sejumlah tambang ilegal, praktik pelanggaran hukum masih marak, terutama di kawasan hutan.

“Ratusan tambang lainnya ternyata dibekingi orang-orang kuat. Saya baru tahu. Bisa dimengerti ya, di Indonesia siapa yang kuat? Banyak tambang ilegal ini di dalam hutan-hutan itu,” katanya.

Biang Kerok Bencana Alam

Hashim menekankan bahwa aktivitas tambang ilegal tersebut telah memicu berbagai bencana alam di sejumlah daerah.

Dampaknya tidak hanya kerusakan lingkungan, tetapi juga korban jiwa dari kalangan masyarakat.

“Banyak tambang ilegal ini yang mengakibatkan bencana alam. Rakyat ratusan jadi korban. So, ini ada konsekuensi pidana bagi pelaku-pelakunya, karena ada rakyat yang meninggal. Dan ada tindakan cukup tegas, sangat-sangat tegas,” tegas Hashim.

Pemerintah memastikan penegakan hukum akan dilakukan tanpa kompromi.

Langkah hukum tidak hanya menyasar pelaku di lapangan, tetapi juga pihak-pihak yang selama ini diduga memberi perlindungan terhadap praktik tambang ilegal dan perusakan hutan.

Sumber: Konteks

Artikel Terkait
RAKYAT DAILY