RAKYATDAILY.COM – Seruan untuk kembali menduduki gedung parlemen sebagaimana peristiwa Reformasi 1998 kembali mencuat.
Pemerhati politik dan kebangsaan, M Rizal Fadillah, menilai kondisi sosial-politik saat ini memiliki kemiripan dengan situasi menjelang tumbangnya pemerintahan Soeharto.
Menurutnya, gedung DPR dan MPR merupakan simbol kedaulatan rakyat.
Pada Mei 1998, tekanan publik yang dimotori mahasiswa berhasil memaksa rezim Orde Baru menyerah, membuka jalan bagi era Reformasi serta perubahan besar seperti penghapusan dwifungsi ABRI, penegasan pelarangan KKN, dan amandemen UUD 1945.
Ia menilai situasi mutakhir justru menunjukkan gejala sebaliknya.
Desakan publik untuk mengadili mantan presiden Joko Widodo disebut terus menguat, sementara kritik terhadap praktik kekuasaan dan dugaan oligarki dinilai semakin tajam.
Pada saat yang sama, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dianggap belum mampu menghadirkan harapan baru bagi sebagian kalangan masyarakat.
Rizal menyebut, kekecewaan publik terhadap kondisi politik, ekonomi, hukum, dan kesenjangan sosial dapat memicu kembali mobilisasi massa sebagaimana Reformasi 1998.
Ia bahkan memprediksi kemungkinan munculnya “Reformasi jilid dua” bertepatan dengan peringatan 28 tahun pendudukan gedung parlemen pada Mei 2026.
Meski demikian, wacana people power dan tekanan jalanan terhadap kekuasaan tetap menjadi perdebatan di ruang publik.
Sejumlah kalangan menilai perubahan politik seharusnya ditempuh melalui mekanisme konstitusional dan demokratis, sementara pihak lain melihat tekanan massa sebagai bagian dari sejarah koreksi terhadap kekuasaan yang dinilai menyimpang.