Maklumat Politik Bakor Jakarta Menggema! Ratusan Aktivis Soroti Oligarki dan Kemunduran Demokrasi Indonesia
RAKYAT DAILY
27 April 2026 8:30 pm
.
3 menit membaca
RAKYATDAILY.COM – Ratusan aktivis dari generasi 1980-an, 1990-an hingga kalangan Generasi Z berkumpul jadi satu dalam satu forum di Jakarta pada Sabtu, 18 April 2026.
Pertemuan itu disebut lahir dari keresahan bersama terhadap arah perjalanan bangsa dan kondisi demokrasi saat ini.
Forum tersebut tidak hanya menjadi ajang temu lintas generasi, melainkan juga wadah konsolidasi gerakan masyarakat sipil.
Soroti 10 Tahun Pemerintahan Jokowi
Dalam maklumat politik yang disampaikan Forum Bakor Jakarta Lintas Angkatan, para peserta menilai satu dekade pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) telah melemahkan sejumlah sendi kenegaraan dan etika bernegara.
Mereka menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membuka jalan bagi pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.
Menurut forum tersebut, kebijakan itu menjadi preseden buruk yang berpotensi memicu krisis politik dan mengganggu konsolidasi demokrasi.
Singgung Politik Dinasti dan Oligarki
Dalam pernyataan resminya, forum menilai praktik politik saat ini semakin sempit dan hanya menguntungkan elite tertentu.
“Kita sedang menyaksikan apa yang oleh Hannah Arendt disebut sebagai ‘The Banality of Evil’ banalitas kejahatan. Ketika yang salah menjadi biasa, dan yang biasa dianggap wajar. Korupsi tak lagi memalukan, bahkan nyaris diperlakukan sebagai keterampilan. Koncoisme dipertontonkan tanpa rasa sungkan. Politik dinasti tumbuh subur, dipelihara oleh praktik politik uang. Demokrasi pun menyempit, menjadi ruang eksklusif bagi elite penguasa, legislatif, dan oligarki,” sebutnya, dikutip pada Sabtu, 25 April 2026.
Kritik Program Populis Pemerintah
Forum juga menyinggung sejumlah program sosial pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, hingga bantuan sosial.
Baca Juga:
“Dalam situasi seperti ini, berbagai program populis dihadirkan; Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan beragam bantuan sosial lainnya,” tambahnya.
Mereka mempertanyakan apakah program tersebut benar-benar ditujukan untuk rakyat atau sekadar alat pengelolaan anggaran yang sarat kepentingan politik.
Negara Bergerak ke Arah Predatory State
Forum menyebut arah pengelolaan negara mulai menjauh dari konsep negara kesejahteraan.
“Berbagai indikasi menunjukkan bahwa arah pengelolaan negara mulai bergeser. Dari cita-cita welfare state, menuju kecenderungan predatory state (negara yang bukan lagi melindungi-red), tetapi justru menggerus hak-hak rakyatnya. Kritik tidak dijawab dengan perbaikan, melainkan dilawan dengan narasi tandingan, bahkan adu domba. Ruang publik dipenuhi suara-suara yang bukan untuk mencerahkan, tetapi untuk membenarkan,” jelasnya lagi.
Baca Juga:
Mereka juga menilai ruang kebebasan sipil semakin tertekan. Kekerasan terhadap aktivis dan kriminalisasi suara kritis disebut sebagai tanda kemunduran demokrasi.
“Gejala kemunduran demokrasi pun semakin terasa. Kekerasan terhadap aktivis dan kriminalisasi suara kritis menunjukkan bahwa ruang kebebasan tidak lagi aman. Aparat yang seharusnya melindungi, kerap dipersepsikan sebagai alat tekanan. Di saat yang sama, keterlibatan militer dalam ranah sipil menimbulkan kekhawatiran akan terkikisnya prinsip-prinsip demokrasi yang telah diperjuangkan panjang,” terang mereka.
Konsolidasi Aktivis dan Regenerasi Gen Z
Forum itu juga menekankan pentingnya kaderisasi aktivis baru yang berwawasan kebangsaan dan nonpartisan.
“Regenerasi dan kaderisasi aktivis berwawasan kebangsaan yang inklusif dan demokratis juga sangat urgent sebagaimana disuarakan para genZ yang hadir dalam temu aktivis eks Bakor yang menyuarakan aspirasinya bahwa diperlukan guru kader yang non-partisan dan berintegritas serta kurikulum kursus politik yang diantar oleh para Aktivis 80/90an,” sebutnya seraya menegaskan bahwa mereka sepakat memperkuat jaringan nasional antara aktivis senior dan generasi muda.
Forum menegaskan gerakan ini terhubung dengan perjuangan mahasiswa, buruh, petani, dan elemen rakyat lainnya.
“Ke depan, tidak hanya gerakan di jalan yang diperkuat, tetapi juga fondasi berpikir melalui pendidikan politik kritis-praksis. Karena perubahan membutuhkan dua hal sekaligus yakni keberanian bertindak dan kejernihan berpikir. Kita membutuhkan intelektual yang bergerak, dan penggerak yang berpikir,” tuntasnya.
Pertemuan tersebut ditutup dengan seruan bahwa masa depan bangsa tidak hanya ditentukan penguasa, namun oleh rakyat sebagai pemilik sah negeri ini.
Sumber: Konteks
Artikel Terkait
