RAKYATDAILY.COM – Polemik yang menyeret nama Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya terus memantik respons dari berbagai kalangan.
Kali ini, Pemerhati Politik dan Kebangsaan Rizal Fadillah turut angkat bicara.
Ia mengaitkan dinamika tersebut dengan relasi politik di lingkar kekuasaan nasional, termasuk hubungan antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
Rizal menyinggung kembali isu ijazah Presiden ke-7 RI yang menurutnya belum tuntas.
“Ijazah Jokowi yang belum bisa ditepis palsunya adalah titik lemah Jokowi. Menguras energi bagi fisik dan psikisnya,” ujar Rizal, Senin (4/5/2026).
Ia menilai, isu tersebut berpotensi menjadi persoalan serius jika tidak diselesaikan secara terbuka.
“Jika terbongkar, hancur segalanya,” tambahnya.
Rizal juga menyoroti sikap Presiden Prabowo Subianto dalam merespons polemik tersebut.
“Prabowo mengambangkan bahkan menarik ulur kasus ijazah sang guru,” katanya.
Ia bahkan menyebut, polemik bisa berakhir jika ada langkah tegas dari aparat penegak hukum.
“Jika Prabowo perintahkan Polri dan Jaksa untuk bongkar tuntas, maka selesai urusan,” tegasnya.
Dalam analisanya, Rizal mengulas perjalanan karier Teddy Indra Wijaya yang dinilai memiliki kedekatan kuat dengan dua pusat kekuasaan.
“Teddy semula asisten ajudan Jokowi, lalu berada di lingkar Prabowo sejak menjabat Menteri Pertahanan,” jelasnya.
Ia bahkan menyebut posisi Teddy kini sangat strategis dalam relasi politik kedua tokoh tersebut, hingga melampaui sejumlah elite lain seperti Sufmi Dasco Ahmad, Sjafrie Sjamsoeddin, dan Hashim Djojohadikusumo.
“Teddy menjadi titik lemah Prabowo yang dapat ditarik ulur oleh Jokowi,” ujarnya.
Rizal juga menyinggung potensi konfigurasi politik menuju Pemilu 2029.
Menurutnya, ada dua kemungkinan: mempertahankan paket Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka atau muncul alternatif lain seperti pasangan Gibran–Teddy.
Ia mengaitkan pandangan tersebut dengan analisis dari Sri Rajasa Chandra.
Di akhir pernyataannya, Rizal melontarkan kritik keras terhadap dinamika politik elite nasional.
“Prabowo dan Jokowi saling menjaga relasi. Rezim Prabowo tidak lain adalah periode ketiga Jokowi,” katanya.
Ia mempertanyakan arah demokrasi jika keputusan besar negara hanya ditentukan oleh segelintir elite.
“Apakah negara sebesar ini hanya ditentukan oleh permainan dua kekuatan saja?” pungkasnya.
Sumber: Fajar