Jakarta Bergetar! GMNI Bongkar Skandal Mega Korupsi Rp112 Triliun di Proyek KDMP: Aroma Busuk Paling Ngeri Abad Ini
RAKYAT DAILY
14 Mei 2026 3:00 am
.
3 menit membaca
RAKYATDAILY.COM – Setelah Makan Bergizi Gratis, Presiden Prabowo Subianto tengah masif mewujudkan proyek Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Sayangnya, setali tiga uang dengan proyek lainnya, program prioritas KDMP juga diduga sarat dengan korupsi.
Dugaan megakorupsi itu disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) DKI Jakarta, Dendy.
Memimpin langsung aksi massa gabungan bersama HMI Jakarta, mereka menggeruduk kantor PT Agrinas Pangan Nusantara dan Gedung Merah Putih KPK.
Aksi ini adalah respons keras para aktivis terhadap dugaan skandal megakorupsi senilai Rp112 triliun pada proyek Koperasi Desa Merah Putih.
Dalam pernyataannya, Dendy menyampaikan, proyek KDMP yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, terkini justru menjelma sebagai alat eksploitasi oleh para kapitalis birokrat bersama militer.
Manipulasi Anggaran Secara Sistematis
Dendy mengungkap selisih anggaran yang tidak masuk akal dalam realisasi fisik di lapangan.
“Negara menganggarkan Rp3 miliar per unit desa, tapi faktanya di lapangan hanya Rp1,6 miliar. Ada Rp1,4 miliar ‘uang haram’ yang menguap per desa,” sebutnya, Rabu 11 Mei 2026.
“Jika dikalikan 80 ribu titik, ini adalah perampokan sebesar Rp112 triliun! Kami tidak akan membiarkan satu rupiah pun uang rakyat Marhaen dicuri oleh mafia proyek,” tegas Dendy di depan Gedung KPK.
Mengungkap ‘Dwifungsi’ Gaya Baru
GMNI Jakarta juga mengecam keterlibatan unsur TNI dalam manajemen PT Agrinas dan pengadaan material bangunan. Dendy melihat ini sebagai langkah mundur demokrasi.
Praktik tersebut melanggar Undang-Undang (UU) TNI, di mana pelibatan militer dalam urusan bisnis sipil mencederai UU No 34 Tahun 2004.
Aktivis menilai kehadiran militer di ranah agraria hanya akan menimbulkan rasa takut bagi rakyat desa dalam mengelola hak ekonominya sendiri. Alias intimidasi ekonomi.
Melihat kondisi miring di atas, GMNI dan HMI Jakarta mengambil sikap tegas.
“TNI harus kembali ke barak! Jangan jadikan prajurit sebagai tameng atau vendor material untuk kepentingan segelintir elite korporasi,” desak Dendy.
KPK Macan Ompong saat Berhadapan dengan Militer
Dendy juga menyampaikann kritik pedas kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dianggap ciut nyali dalam menghadapi aktor-aktor besar di balik PT Agrinas.
“Kami mencium aroma ketakutan di Gedung Merah Putih. KPK seolah lumpuh jika sudah berhadapan dengan kekuatan militer. Jika KPK tidak berani melakukan audit investigatif, maka legitimasi KPK di mata rakyat sudah habis!” cetusnya.
Dalam aksinya kali ini, ada 5 (lima) tuntutan utama DPD GMNI Jakarta:
- Audit Total: Mendesak Kejagsaan Agung dan KPK membongkar selisih anggaran Rp112 Triliun proyek KDMP.
- Mempercepat Logistik: Pecat Kepala PT Agrinas dan Kejaksaan dan KPK harus periksa Kementerian Koperasi dan hentikan monopoli logistik yang merugikan rakyat.
- Kedaulatan Produk Lokal: Setop impor kendaraan pikaup dan material luar negeri dan gunakan hasil keringat industri nasional.
- Demiliterisasi Desa: Tolak keterlibatan TNI dalam urusan agraria dan koperasi.
- Kembalikan Marwah UU PA 1960: Berikan hak pengelolaan koperasi sepenuhnya kepada rakyat desa, bukan birokrat pusat dan militer yang feodalistik.
Dendy menutup orasinya dengan peringatan keras bahwa GMNI Jakarta akan terus mengeskalasi massa hingga tuntutan di atas dipenuhi.
“Ini adalah perang melawan kapitalisme birokrat yang berbaju kedaulatan. Selama rakyat desa masih ditindas, GMNI dan HMI Jakarta tidak akan pernah pulang ke rumah!” pungkasnya.
Sumber: Konteks
Artikel Terkait
