Dugaan Korupsi KDMP Rp59 Triliun: Aliansi Mahasiswa Jakarta Geruduk KPK, Desak Zulhas & Ferry Juliantono Diperiksa!
RAKYAT DAILY
26 Juni 2026 3:20 am
.
3 menit membaca
RAKYATDAILY.COM – Aliansi Mahasiswa Jakarta yang dimotori oleh DPD GMNI DKI Jakarta dan PMII Jakarta resmi melaporkan dugaan penyimpangan dalam program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, 25 Juni 2026.
Langkah ini dilakukan setelah sebelumnya mereka menyampaikan laporan serupa ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.
Mahasiswa menilai program bernilai puluhan triliun rupiah tersebut perlu mendapat pengawasan ketat karena berpotensi menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar apabila tidak dijalankan secara transparan dan akuntabel.
Laporan Resmi Diserahkan ke KPK
Perwakilan massa aksi mendatangi Gedung Merah Putih KPK untuk menyerahkan laporan beserta sejumlah dokumen yang mereka klaim memuat indikasi dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program.
Koordinator aksi, Deodatus Sunda berujar bahwa laporan tersebut telah diterima oleh pihak Kedeputian Penindakan KPK untuk dipelajari lebih lanjut.
“Surat laporan kami sudah diterima dengan baik oleh KPK. Kami juga telah menyampaikan beberapa bukti yang kami miliki untuk ditindaklanjuti,” ujar Deodatus dalam pernyataannya.
Soroti Anggaran Rp59,23 Triliun
Dalam kajiannya, aliansi mahasiswa menyoroti total anggaran program KDMP yang mencapai Rp59,23 triliun.
Mereka mempertanyakan efektivitas penggunaan dana tersebut serta meminta seluruh proses pengelolaan anggaran dilakukan secara terbuka.
Menurutnya, potensi risiko terbesar berada pada proyek pembangunan fisik yang nilainya disebut mencapai Rp34,57 triliun dan pengadaan atau impor kendaraan pikap yang diperkirakan menelan anggaran Rp24,66 triliun.
Baca Juga:
Mahasiswa juga menilai penggunaan anggaran jumbo tersebut perlu diawasi secara ketat, terutama di tengah tantangan fiskal dan kebutuhan pembiayaan berbagai program publik lainnya.
Ikut Geruduk Kementerian Koperasi
Usai menyerahkan laporan ke KPK, massa aksi melanjutkan demonstrasi ke kantor Kementerian Koperasi (Kemenkop).
Dalam aksi tersebut, mereka mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program KDMP.
Aliansi Mahasiswa Jakarta juga meminta program tersebut dihentikan sementara hingga seluruh aspek pembiayaan, tata kelola, serta mekanisme pelaksanaannya dapat dipastikan berjalan sesuai aturan.
Baca Juga:
Selain itu, mereka juga mengusulkan agar anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut diprioritaskan pada sektor yang dinilai lebih mendesak dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Desak Sejumlah Pihak Diperiksa
Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa turut meminta aparat penegak hukum menelusuri seluruh aliran dana yang berkaitan dengan program tersebut.
Mereka juga mendorong pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang dianggap memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan program KDMP, termasuk pejabat dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan proyek.
“Keempat, usut penyalahgunaan wewenang. Kami mendesak pemeriksaan terhadap Zulkifli Hasan dan Ferry Juliantono terkait peran mereka dalam program tersebut, serta meminta penelusuran jika ada keterlibatan oknum TNI dalam proyek fisik non-pertahanan ini,” tegasnya.
Baca Juga:
Dorong Penegakan Hukum yang Transparan
Aliansi Mahasiswa Jakarta berharap KPK dan Kejagung dapat menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional, independen, dan transparan.
Mereka menegaskan bahwa laporan yang disampaikan bukan untuk menggiring opini, melainkan mendorong adanya pemeriksaan menyeluruh terhadap penggunaan anggaran negara yang nilainya sangat besar.
“Kami berharap KPK benar-benar menindaklanjuti laporan ini, memeriksa seluruh pihak yang diduga terlibat, mengusut aliran dana secara transparan, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Jangan sampai anggaran negara yang nilainya puluhan triliun rupiah disalahgunakan,” kata dia.
Komitmen Kawal Hingga Tuntas
DPD GMNI DKI Jakarta dan PMII Jakarta menyatakan tidak akan berhenti pada pelaporan semata.
Baca Juga:
Mereka berkomitmen terus memantau perkembangan penanganan kasus ini baik di KPK maupun Kementerian Koperasi.
Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal proses tersebut hingga terdapat kejelasan hukum atas laporan yang telah mereka sampaikan kepada aparat penegak hukum.
Sumber: Konteks
Artikel Terkait
