SANGAT IRONIS! Prabowo Habis-Habisan Kritik BUMN Rugi, Tapi 25 Wamen Malah Rangkap Jabatan Komisaris
RAKYAT DAILY
29 Juni 2026 5:45 pm
.
3 menit membaca
RAKYATDAILY.COM – Pernyataan tegas Presiden Prabowo Subianto yang mengkritik keras menjamurnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak produktif menuai respons kritis dari kalangan akademisi.
Mantan dosen Institut Teknologi Bandung (ITB), Ardianto Satriawan, secara terbuka menyoroti kontradiksi antara pidato presiden dengan realitas struktur birokrasi di tubuh BUMN saat ini, khususnya mengenai penempatan pejabat publik.
Ardianto mengaku heran dan mempertanyakan konsistensi pemerintah.
Sebab, di tengah kegeraman Presiden Prabowo terhadap pemborosan anggaran untuk menggaji petinggi BUMN, saat ini tercatat sedikitnya ada 25 wakil menteri (wamen) di Kabinet Merah Putih yang justru merangkap jabatan sebagai komisaris di berbagai perusahaan pelat merah.
Ketentuan rangkap jabatan ini dinilai menabrak aturan hukum yang berlaku.
Ardianto mengingatkan kembali adanya payung hukum berkekuatan tetap yang secara eksplisit melarang praktik tersebut.
“Padahal putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 jelas menegaskan bahwa wakil menteri tidak boleh rangkap jabatan,” tulis Ardianto melalui akun X (dahulu Twitter) pribadinya, sebagaimana dikutip pada Senin (29/6/2026).
👇👇
Baca Juga:
Saat ini ada 25 wakil menteri yang juga menjabat sebagai komisaris BUMN.
Padahal putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 jelas menegaskan bahwa wakil menteri tidak boleh rangkap jabatan. pic.twitter.com/kV0ubJWZPL
— Ardianto Satriawan (@ardisatriawan) June 28, 2026
Baca Juga:
Rencana Besar Pangkas 750 Entitas BUMN
Kritik dari mantan pengajar ITB ini mencuat pasca-pidato berapi-api Presiden Prabowo Subianto dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, pada Minggu (28/6/2026).
Dalam forum strategis tersebut, Kepala Negara membeberkan rencana besar pemerintah untuk melakukan restrukturisasi massal dan memangkas jumlah BUMN secara drastis, dari yang semula berjumlah lebih dari 1.000 entitas menjadi hanya tersisa 250 perusahaan saja.
“Dari 1.000 lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal 300 lah ya. Gimana Pak Dony? Ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250. Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup,” tegas Presiden Prabowo di hadapan para peserta konvensi.
Sorotan Tajam Terhadap Anggaran Overhead dan Gaji Direksi
Menurut pandangan Presiden Prabowo, struktur BUMN yang terlalu gemuk selama ini telah menjadi benalu bagi keuangan negara.
Baca Juga:
Uang rakyat dalam jumlah masif habis dikucurkan hanya untuk membiayai pengeluaran operasional (overhead) serta menggaji ribuan komisaris dan direksi, padahal korporasi yang mereka pimpin sama sekali tidak menyumbang keuntungan bagi kas negara.
Prabowo menjabarkan secara matematis betapa besarnya potensi kebocoran anggaran negara akibat rantai birokrasi BUMN yang tidak efisien tersebut.
“750 dirut, 750 direksi kali 4 atau kali 5, 750 komisaris kali 10. Overhead-nya kayak apa, gajinya kayak apa saudara-saudara. Ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung hanya bayar overhead,” tukas Prabowo dengan nada masygul.
Langkah efisiensi ekstrem yang direncanakan oleh Istana ini diprediksi bakal memicu gelombang perombakan besar-besaran di sektor korporasi negara.
Baca Juga:
Kendati demikian, suara kritis seperti yang dilontarkan oleh Ardianto Satriawan menjadi pengingat penting bagi pemerintah agar pembenahan BUMN tidak hanya fokus pada pengurangan kuantitas perusahaan, tetapi juga pembenahan tata kelola (good corporate governance) serta kepatuhan penuh terhadap putusan hukum terkait larangan rangkap jabatan.
Artikel Terkait
