RAKYATDAILY.COM — Proses pidana terkait kasus dugaan pemalsuan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka yang tengah berjalan di kepolisian harus terus dikawal tanpa pandang bulu.
Pengunduran diri dari kursi Wakil Presiden dinilai tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban hukum maupun menghentikan penyelidikan yang sedang berlangsung.
“Itu perkara hukum, penipuan, harus dituntut. Jangan karena pernah jadi Wapres yang nggak mengerjakan apa-apa terus akan kebal hukum. Nggak (boleh).”
Setiap pelanggaran hukum wajib diproses sesuai koridor keadilan, tanpa memandang latar belakang jabatan maupun kedekatan kekuasaan.
Siapa pun yang terlibat—baik mantan pejabat tinggi negara maupun orang-orang di lingkar kekuasaan—harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
“(Proses hukum) tidak boleh pilih-pilih.”
Selama kurang lebih dua tahun terakhir, keberadaan suket penyetaraan ijazah tersebut dinilai telah memberikan keuntungan politis maupun administratif bagi Gibran.
“Bocah yang celingak-celinguk ini diuntungkan.”
Mundurnya Gibran dari jabatan Wakil Presiden ditegaskan tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan atau membekukan proses penyidikan.
Penelusuran terkait siapa pihak yang berada di balik terbitnya suket tersebut diserahkan sepenuhnya untuk diuji dan dibongkar melalui mekanisme persidangan.
“Berhentinya Gibran tidak menghentikan proses hukum.”
Dorongan agar penyidikan terus berjalan juga disuarakan Tim Advokasi Penegak Etika, Moral, dan Integritas Bangsa yang mendesak Bareskrim Polri untuk tidak menghentikan perkara meski Gibran telah resmi meletakkan jabatannya.
Laporan dugaan tindak pidana terkait suket pendidikan Gibran untuk keperluan pencalonan Pilpres 2024 sendiri telah resmi masuk ke kepolisian sejak 7 Oktober 2026.
Dalam perkembangannya, pihak pelapor turut menyertakan salinan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 sebagai alat bukti tambahan guna memperkuat konstruksi perkara.