RAKYATDAILY.COM – Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Mashudi menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki anggaran untuk memasang kamera CCTV di seluruh area lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan se-Indonesia.
Hal ini disampaikan Mashudi ketika ditanya anggota Komisi XIII DPR Fraksi PKB Prana Putra Sohe yang menyoroti keberadaan kamera CCTV terkait temuan rumah berfasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat.
“Padahal saya selalu menyampaikan ini setahun yang lalu terhadap Bapak. Bapak mesti ingat, teknologi, teknologi selalu saya sampaikan,” ujar Prana di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026).
“Dan kejadian ini, Pak, akhirnya tabir kebobrokan daripada pemasyarakatan ini terbuka semua, Pak. Kejadian Cibinong ini tidak hanya satu di Cibinong, tapi hampir di semua lapas. Ada semua. Ya mungkin sewanya Rp 15 sampai Rp 30-40 juta ya,” sambungnya.
Prana mengatakan, dirinya selalu mengingatkan Mashudi untuk berubah.
Sebab, Ditjen Pemasyarakatan kini berada di satu kementerian, dengan Komisi XIII DPR sebagai mitranya.
Namun, ia menilai niat untuk berubah itu tidak diambil sehingga akhirnya sisi gelap lapas terkuak ke publik.
“Jadi nanti orang menganggap bahwa Komisi XIII enggak ada kerja selama ini. Tolong, Pak Dirjen. Jadi lakukanlah pembenahan secara menyeluruh. Sentuh itu teknologi. Semuanya, sistem keamanannya, sistem kepegawaiannya ya, pelayanannya,” kata Prana.
Prana meminta Mashudi melakukan pengadaan yang bermanfaat, salah satunya teknologi seperti kamera CCTV.
“Jadi ini harus diubah, Pak Dirjen. Ya, jangan uangnya untuk pengadaan-pengadaan hal yang kurang bermanfaat. Tapi kalau Bapak sentuh teknologi, insya Allah, Pak. Coba kita lihat PT Kereta Api. Dulu gimana PT Kereta Api. Sekarang hebat luar biasa. Masa Pemasyarakatan tidak bisa?” tukasnya.
Merespons Prana, Mashudi menegaskan bahwa Ditjen Pemasyarakatan memiliki keinginan yang sangat besar agar peralatan elektronik bisa ada di lapas dan rutan, tetapi anggarannya tidak ada.
“Namun sampai tahun ini, secara jujur, kami bukan mengeles, bukan apa ya, tahun 2026 memang anggaran tidak ada. Kita mau rencanakan mau kita pasang semuanya,” kata Mashudi.
Mashudi menyebutkan, para kepala lapas dan rutan sampai harus merogoh kocek pribadi untuk memasang kamera CCTV.
“Tapi kami tidak mengeles apa pun bentuknya. Kami daripada masing-masing kalapas berupaya, ya kan, berupaya untuk membangun bagaimana jaringan CCTV yang ada di lapas dan rutan,” ucap Mashudi.
“Kami ingin juga central command center yang ada kita lakukan. Namun tahun 2026, secara jujur tidak ada anggaran yang besar. Ini yang menjadikan hambatan keinginan kami, ya kan kita semuanya 2026 ada,” imbuh dia.