Guru Besar Unair Kritik Prabowo: Gaungkan Efisiensi Tapi Praktiknya Pemborosan!
RAKYAT DAILY
11 April 2026 3:50 am
.
2 menit membaca
RAKYATDAILY.COM – Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga, Henri Subiakto, melontarkan kritik tajam terhadap arah kebijakan pemerintah yang dinilainya tidak konsisten antara narasi dan implementasi di lapangan.
Menurut Henri, saat ini terjadi “mix signal” atau sinyal campuran dalam komunikasi publik pemerintah.
Di satu sisi, Presiden Prabowo Subianto kerap menyampaikan pentingnya efisiensi anggaran dan pengelolaan negara yang hemat.
Namun di sisi lain, ia menilai praktik yang terjadi justru menunjukkan kecenderungan pemborosan, terutama dalam program-program yang dinilai tidak tepat sasaran.
Baca Juga:
“Mulut mengatakan efisiensi, tapi perilaku justru boros demi kepentingan cuan. Ini yang membuat publik bingung dan kehilangan kepercayaan,” ujar Henri dalam keterangannya, Jumat (10/4/2026).
Ia menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi, kritik adalah bagian penting yang tidak boleh dibungkam.
Justru, menurutnya, kritik publik menjadi alat kontrol agar kebijakan pemerintah tetap berada pada jalur kepentingan rakyat.
Henri mempertanyakan apakah masyarakat harus menerima begitu saja setiap kebijakan tanpa ruang untuk mengoreksi.
“Apakah rakyat harus menerima apa adanya tanpa kritik? Tentu tidak. Kritik itu bagian dari tanggung jawab warga negara,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa inkonsistensi antara ucapan dan tindakan dapat berdampak serius terhadap legitimasi pemerintah.
Ketika narasi efisiensi tidak diikuti oleh praktik nyata, maka kepercayaan publik berpotensi terus menurun.
Dalam konteks ini, Henri mendorong pemerintah untuk lebih transparan dan konsisten dalam menjalankan kebijakan.
Ia juga meminta agar setiap program benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat, bukan sekadar kepentingan kelompok tertentu.
“Pemerintah harus memberi contoh. Kalau bicara efisiensi, ya harus benar-benar efisien. Kalau tidak, publik akan melihat ini sebagai bentuk ketidaksungguhan,” pungkasnya.
Kritik ini menambah daftar suara dari kalangan akademisi yang menyoroti arah kebijakan pemerintah, sekaligus menjadi pengingat bahwa ruang demokrasi tetap membutuhkan keseimbangan antara kekuasaan dan kontrol publik.
Sumber: RadarAktual
Artikel Terkait
