MBG hingga Kopdes, Prof Marzuki Paparkan Andil Program Populis Sebabkan APBN ‘Defisit’ Rp54 Triliun di Awal Tahun
RAKYAT DAILY
27 Februari 2026 2:46 pm
.
3 menit membaca
RAKYATDAILY.COM – Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) defisit Rp54,6 triliun per 31 Januari 2026.
Program populis pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih disinyalir ikut andil.
Hal itu diungkapkan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Prof Marzuki.
Dia mengatakan pemerintah mengklaim defisit karena penerimaaan negara masih terbatas di awal tahun.
“Hanya jika ditelisik lebih jauh, memang ada kaitannya dengan pembiayaan pada program-program kerja yang dianggap strategis yang sdh direncanakan,” kata Marzuki, Jumat (27/2/2026).
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisitnya mencapai 0,21% dari total APBN.
Menurut Marzuki, semua itu ada hubungan dengan program strategis pemerintah.
“Jadi memang tampaknya ada hubungan langsung dengan besarnya belanja-belanja program prioritas pemerintah yang bersifat populis, dengan jumlah rencana anggaran RP1.440-an triliun atau sekitar 37% dari total APBN,” jelasnya.
Terutama, kata Marzuki adalah MBG. Program tersebut telah menghabiskan dana jumbo.
“Terutama MBG yang sudah menggunakan anggaran pada bulan Februari sekitar Rp36 triliun atau lebih 10-an% dari total anggaran Rp335 triliun,” terangnya.
Belum lagi Kopdes Merah Putih. Program prioritas Presiden Prabowo itu akan membutuhkan anggaran yang tak kalah besarnya.
“Termasuk belanja untuk anggaran KMP, yang direncanakan akan memakan anggaran total sekitar Rp83 triliun serta program Bansos dan lainnya, sekitar Rp55 triliun,” papar Marzuki.
Harus Hati-hati
Marzuki meminta pemerintah berhati-hati dengan kondisi fiskal saat ini.
“Tampaknya memang cukup berisiko kebijakan fiskal yang akan dihadapi pemerintah jika tidak berhati hati menggunakan dan mengawasinya,” ujar Marzuki.
Bila tak terkontrol, akibatnya menurutnya bisa fatal.
“Bisa menyebabkan masalah fiskal berupa pemborosan anggaran di ujung tahun anggaran yang diizinkan UU Defisit hanya 3% dari PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto),” ungkapnya.
Ke depannya, defisit diyakini akan meningkat jika pemerintah tak hati-hati dan pengawasan tak dijalankan. Bisa berdampak pada utang yang makin menumpuk, baik dalam dan luar negeri.
“Sehingga lertumbuhan yang diharapkan bisa mencapai dikisaran 5,5-% tahun 2026 tidak akan bisa direalisasi. Karena beban-beban pembayaran utang yang disipakan jarus dibayar semakin besar jumlahnya,” ucapnya.
Karenanya, Marzuki menyarankan anggaran benar-benar dimaksimalkan. Tahu mana yang harus diprioritaskan.
“Jadi seharusnya, pemerintah perlu memanfaatkan anggaran yang semakin terbatas tersebut seharusnya diprioritaskan, yang mempunyai dampak multiplier tinggi bagi peningkatan sektor produktif sektor rill,” pungkasnya.
Baca Juga:
Klaim Purbaya Defisit Aman
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut defisit tersebut aman. Dinilai masih terkendali.
“Dengan posisi itu, defisit APBN tercatat sebesar Rp 54,6 triliun atau hanya 0,21 persen dari PDB. Angka ini masih sangat terkendali dan masih berada dalam koridor APBN tahun 2026,” kata Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTA Edisi Februari di Kantornya, Senin (23/2).
Dari sisi pendapatan, Purbaya membeberkan bahwa kinerja awal tahun dinilai solid. Hingga akhir Januari 2026, pendapatan negara telah mencapai Rp 172,7 triliun atau 5,5 persen dari target APBN sebesar Rp 3.153,6 triliun.
Ia menyampaikan bahwa pendapatan negara per Januari 2026 tercatat tumbuh 9,5 persen secara tahunan atau year on year (yoy).
Menurut Purbaya, pertumbuhan itu ditopang penerimaan perpajakan yang tetap kuat serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mulai menunjukkan pemulihan, terutama di luar komponen berulang tahun lalu.
“Kalau Anda lihat, pertumbuhan pajak di bulan Januari itu tumbuhnya 30,7 persen dibandingkan dengan tahun lalu. Ini artinya, ada perbaikan ekonomi maupun ada perbaikan sedikit atau banyak dari efisiensi pengumpulan pajak,” bebernya.
Sementara itu, belanja negara terealisasi sebesar Rp 227,3 triliun atau 5,9 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp 3.842,7 triliun. Realisasi belanja ini melonjak 25,7 persen secara tahunan.
Purbaya mengungkapkan kenaikan belanja tersebut mencerminkan akselerasi pemerintah sejak awal tahun.
Khususnya untuk mendukung program prioritas, menjaga daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama.
Sumber: Fajar
Artikel Terkait
