RAKYATDAILY.COM – Surya Paloh dan Partai NasDem kembali menunjukkan peran sentralnya dalam persiapan Pilpres 2029 dengan strategi yang berbeda dari partai lain.
Meski berada dalam koalisi pemerintahan, NasDem memilih tidak mengirim kader ke kabinet dan belum memberikan sinyal mendukung calon tertentu seperti Prabowo Subianto dua periode.
Menurut pengamat sosial politik Erizal, hal ini mengindikasikan peluang NasDem untuk mengusung calon presiden sendiri pada Pilpres mendatang.
“Keputusan ini juga dipengaruhi oleh dinamika politik yang melibatkan tokoh-tokoh seperti Jokowi, Gibran, dan PSI yang dianggap menggerogoti basis kader NasDem,” ulas Erizal, Selasa (24/2/2026).
Dalam acara buka puasa bersama yang diadakan oleh Partai NasDem baru-baru ini, hadir sejumlah tokoh penting seperti Jusuf Kalla, Puan Maharani, Anies Baswedan, Zulkifli Hasan, Al Muzzammil Yusuf, dan Saifullah Yusuf, yang mewakili ketua umum partai mereka masing-masing.
Kehadiran mereka menegaskan posisi NasDem sebagai poros tersendiri dalam perpolitikan nasional.
Surya Paloh tampak memberi penegasan bahwa NasDem berbeda dengan partai lain seperti PKB, PAN, Demokrat, dan Golkar yang sudah memberi sinyal mendukung Prabowo dua periode.
“NasDem berpeluang untuk tidak ikut mengusung Prabowo dua periode atau memilih mengusung calon sendiri,” kata Erizal yang juga alumni Universitas Andalas.
Anies Baswedan masih menjadi kandidat yang mungkin diusung NasDem, meskipun kemungkinan tersebut kecil karena Anies sudah memiliki Partai Gerakan Rakyat (PGR).
Namun, jika PGR tidak lolos verifikasi peserta Pemilu, NasDem bisa saja berkoalisi dengan PDIP seperti pada Pilpres 2014.
Surya Paloh juga menegaskan bahwa Gibran, yang disebut oleh PSI dan Jokowi, tidak akan diusung oleh NasDem.
“Anies-Puan, Anies-Pramono, atau kombinasi lain masih mungkin. Namun, Anies menjadi calon wakil presiden sangat kecil kemungkinannya karena sudah pernah menjadi calon presiden,” jelasnya.
NasDem tetap konsisten mengusung ambang batas parlemen sebesar 7% dengan alasan penyederhanaan partai.
Padahal, putusan Mahkamah Konstitusi dan syarat pencapresan meminta penghapusan ambang batas tersebut. NasDem menunggu pembahasan Undang-Undang Pemilu oleh DPR tahun ini untuk langkah selanjutnya.
Erizal menilai bahwa salah satu tujuan ambang batas 7% ini bisa jadi adalah untuk menjegal PSI masuk ke parlemen.
PSI yang sedang berkembang pesat dan menargetkan posisi pemenang ketiga Pemilu, menjadi ancaman bagi NasDem yang belum mencapai target tersebut meski sudah tiga kali mengikuti Pemilu.
Sumber: Fajar