Oleh: Hara Nirankara
Keputusan PT Agrinas dalam mengimpor mobil pikap asal India tanpa berdiskusi lebih dulu dengan Presiden Prabowo, menuai banyak kritik dari berbagai eleman masyarakat hingga Kadin. Imbas dari impor 105.000 mobil pikap ini akan berdampak pada berbagai sektor, termasuk pelambatan pertumbuhan ekonomi.
Tapi, ada hal menarik dari kebijakan impor ini, di mana Menteri Pertahanan sempat melakukan kunjungan kerja ke India pada akhir 2025. Entah disengaja atau hanya kebetulan, Menhan sjafrie mendapatkan hibah berupa 4 unit mobil dari PT Agrinas dengan merek Mahindra Scorpio buatan India.
Dihibahkannya 4 unit mobil itu tentu menuai spekulasi dari masyarakat luas, karena ditakutkan mobil itu ditengarai sebagai “kedok” dari kebijakan impor mobil pikap asal India.
Walau pihak Menhan sendiri sudah membantahnya, tapi, apa sih yang tidak mungkin di perpolitikan? Mengingat ambisi Prabowo dalam mempercepat pengaplikasian program Koperasi Desa Merah Putih, tentu membuat beberapa pihak seperti mendapatkan angin segar karena terbukanya peluang bisnis impor.
Menurut keterangan dari pihak pengimpor, awalnya produsen-produsen dalam negeri sudah diajak diskusi namun tidak menemukan kesepakatan karena harga yang dipatok oleh produsen terlalu mahal. Maka dari itu, PT Agrinas kemudian memutuskan untuk mengimpor mobil pikap 4×4 asal India yang harganya jauh lebih murah.
Namun yang masih menjadi pertanyaan adalah, kenapa mengimpor mobil dengan merek yang sama ketika PT Agrinas memberikan hibah 4 unit mobil ke Kemenhan? Saya pun berasumsi, apakah semuanya sudah dipersiapkan oleh PT Agrinas sejak awal?
tuh kaaannn…!!!
ape gue kate ade siape yang bermain di impor mobil India ini
pantesan gak butuh ATMP dan izin-izin tetek-bengek segala
cuuuiiiiiiiihhhh…!!! pic.twitter.com/LwFT3qxQ5R
— 𝗲𝗯𝗼𝗻❌ (@ebonXboy) February 25, 2026
PT Agrinas mengatakan bahwa produsen dalam negeri mempunyai keterbatasan dalam memproduksi mobil pikap yang serupa dengan Mahindra Scorpio, selain itu jika kebutuhan mobil diserahkan ke produsen lokal, ditakutkan akan mengganggu pasokan mobil pikap dalam negeri karena kapasitas produksinya tidak memenuhi total jumlah untuk kebutuhan Kopdes Merah Putih.
Produsen-produsen seperti Daihatsu, Toyota, hingga Mitsubishi dikatakan mematok harga yang lebih mahal dari Mahindra Scorpio asal India. Namun yang dilupakan oleh pihak pengimpor yaitu, kebutuhan produksi produsen-produsen tadi dipengaruhi oleh nilai kurs rupiah yang masih melemah terhadap USD, karena sekitar 30% komponennya masih mengandalkan impor.
Dengan nilai kurs IDR yang masih lemah, tentu berpengaruh terhadap break event point selama produksi yang naik jika dibandingkan dengan nilai tukar rupiah saat masih lebih kuat. Jika produsen dalam negeri dipaksa untuk menurunkan harga, sama saja dengan “bunuh diri” karena perusahaan akan mengalami kerugian yang signifikan karena tidak mampu menutup fixed and variable cost.
Keputusan untuk mengimpor mobil pikap dari India tentu akan memberikan beragam efek bagi industri manufaktur dalam negeri, bahkan bisa berimbas pada perlambatan pertumbuhan ekonomi.
Pertama, jika tender diberikan kepada produk lokal akan berakibat pada terkatrolnya industri dalam negeri.
Mereka yang berkecimpung dalam dunia manufaktur (misalnya supplier untuk kebutuhan industri manufaktur), akan mendapat “nafas tambahan” karena produksi mereka bisa bertambah menjelang hari raya idul fitri.
Dari kegiatan produksi mereka tentunya akan memperlancar perputara uang yang beredar di kalangan pelaku industri terkait, sehingga bisa ikut berperan dalam penguatan pertumbuhan ekonomi melalui naiknya Purchasing Managers Indexatau PMI.
Kedua, jika proyek diberikan kepada produsen seperti Toyota hingga Mitsubishi, maka bisa menciptakan lapangan kerja baru karena ada perintah untuk mempercepat operasional Kopdes MP. Bahkan, lapangan kerja baru juga bisa tercipta pada pihak yang menyuplai kebutuhan industri manufaktur, sehingga akan menciptakan efek berantai jika tidak ada kebijakan impor mobil dari India.
Ketiga, ketika pemerintah melakuan impor mobil maka akan berimbas pada PMI hingga ancaman terjadinya PHK. Sebagai bahan informasi, PMI Indonesia pada November 2024 sebesar 49, Desember 2025 sebesar 51, dan Januari 2026 sebesar 52.
Tren kenaikan PMI ini sebenarnya bisa berlanjut bahkan lebih tinggi, jika pemenuhan kebutuhan berupa mobil pikap diberikan kepada produsen lokal. Nah jika lebih memilih untuk mengimpor, ditakutkan akan terjadi kontraksi di PMI mengingat saat ini baru awal tahun 2026.
Keputusan untuk mengimpor mobil pikap dari India merupakan langkah blunder pemerintah, alih-alih memaksimalkan produksi dalam negeri, mereka lebih memilih impor dan mengorbankan proyeksi pertumbuhan ekonomi masa depan Indonesia.
Hal ini tentunya akan merugikan kita semua, di mana jika pertumbuhan ekonomi tidak kunjung membaik, terdapat potensi PHK massal di lain waktu karena terjadi peristiwa deflasi.
Padahal, selama ini pemerintah selalu menggaungkan hilirisasi, namun pada faktanya justru semakin sering melakukan impor produk untuk menunjang program-program pemerintahan Prabowo.
Alih-alih menguatkan industri dalam negeri untuk mensukseskan hilirisasi, pemerintah justru mengkhianati Asta Cita Prabowo sebagai janji politiknya.
Nah untuk mewujudkan hilirisasi dalam konteks mobil pikap ini, pemerintah bisa melakukan studi banding ke negara-negara industri dalam menciptakan mobil nasional.
Komponen otomotif yang sekitar 30% masih impor sebenarnya bisa ditekan jika pemerintah mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk keperluan R&D, sehingga lambat laun semakin mengokohkan hilirisasi Indonesia.
Namun pada kenyataannya, pemerintah justru lebih memilih jalan pintas dengan melakukan impor, nah yang jadi pertanyaan, kenapa pemerintah bisa sebodoh ini? ***