Rocky Gerung Skakmat Menhan Sjafrie: Tugas Tentara Itu Jaga Kedaulatan, Bukan Jadi Satpam Kompleks Ngurus Begal!
RAKYAT DAILY
24 Mei 2026 11:30 pm
.
3 menit membaca
RAKYATDAILY.COM – Pengamat politik Rocky Gerung menanggapi klaim Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin terkait penurunan angka kriminalitas dan aksi begal hingga 50 persen berkat kehadiran Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan.
Dikatakan Rocky, kondisi tersebut justru memperlihatkan semakin kuatnya keterlibatan militer dalam ruang sipil.
Ia pun mempertanyakan alasan tentara ikut terlibat dalam urusan keamanan dan ketertiban masyarakat yang selama ini menjadi ranah kepolisian.
Indonesia Belum Masuk Rumah Demokrasi
Blak-blakan, Rocky mengatakan bahwa Indonesia hingga kini belum sepenuhnya keluar dari bayang-bayang Orde Baru.
Ia menyebut perjalanan reformasi belum benar-benar membawa Indonesia masuk ke sistem demokrasi yang matang.
“Jadi kita baru keluar dari rumah Orde Baru. Belum masuk ke rumah demokrasi. That’s the logic,” ujar Rocky dikutip pada Minggu 24 Mei 2026.
Ia lalu menyinggung perlunya perubahan besar sebagai jembatan menuju demokrasi.
Namun, menurutnya, istilah revolusi sering dianggap tabu karena identik dengan kelompok kiri.
“Apa jembatan dari rumah Orde Baru nyebrang ke rumah demokrasi? Ya revolusi. Tapi kata itu kita cegat di otak kita sehingga mulut kita tidak mengucap. Karena dianggap revolusi itu adalah kiri,” ucapnya.
Ingatkan Tokoh Pendiri Bangsa
Rocky juga menganggap cara berpikir kiri bukan sesuatu yang asing dalam sejarah Indonesia.
Ia bahkan menyebut sejumlah tokoh pendiri bangsa memiliki pemikiran progresif pada masa awal kemerdekaan.
“Padahal negeri ini didirikan oleh mereka yang berpikir kiri. Siapa yang gak berpikir kiri di awal kemerdekaan? Tjokroaminoto, Sutan Sjahrir, Mohamad Hatta, Natsir bahkan Soekarno. Kan semua berpikir kiri,” terangnya.
Karena itu, ia mempertanyakan ketakutan terhadap istilah kiri di tengah situasi yang menurutnya menunjukkan gejala ‘creeping militarisme’ atau militerisme yang merayap perlahan.
Baca Juga:
Rocky kemudian menyentil pernyataan Menhan Sjafrie terkait keberadaan ratusan batalion yang disebut berdampak pada penurunan angka kejahatan jalanan.
“Tadi saya baca berita Pak Sjafrie, Jenderal Sjafrie bicara. Di mana depan? DPR apa di mana? Kehadiran tentara yang 60, berapa? 600 batalion itu sudah menurunkan tingkat kejahatan begal 50 persen,” tukasnya.
Ia mengakui klaim tersebut mungkin saja benar secara fakta. Namun, Rocky mempertanyakan keterlibatan tentara dalam urusan kamtibmas.
“Secara fakta. Mungkin iya. Tapi bukankah urusan kamtipmas itu urusan polisi? Ngapain tentara ngurusin begal?,” timpalnya.
Rasa Aman Bisa Jadi Semu
Lanjut Rocky, kehadiran aparat militer di ruang-ruang sipil justru dapat memunculkan rasa aman semu di masyarakat.
“Kan ada ketakutan di masyarakat. Jadi produksi ketakutan menghasilkan implikasinya tentara mesti ada di setiap gang,” cetusnya.
Ia menggambarkan kondisi ketika tentara hadir di setiap sudut lingkungan. Situasi itu memang bisa membuat masyarakat merasa aman, tetapi di sisi lain memunculkan pertanyaan baru.
“Saya akan merasa aman kalau di kampung ini setiap sudut 20 meter ada tentara di situ. Benar rasa aman. Tapi itu rasa aman palsu. Karena saya justru khawatir ada apa. Kenapa saya dijaga itu,” imbuhnya.
Baca Juga:
Tekankan Supremasi Nilai Sipil
Rocky menegaskan demokrasi seharusnya dibangun melalui penguatan nilai-nilai sipil, bukan dominasi militer di ruang publik.
“Rasa aman itu timbul dari persahabatan mereka yang mampu menghidupkan deliberatif demokrasi. Kecilnya begitu,” bebernya.
Ia menganggap bahwa gejala militerisme hanya bisa dibatasi melalui supremasi nilai sipil dalam sistem demokrasi.
“Dia hanya bisa dihentikan oleh masyarakat sipil melalui doktrin, The supremacy of civilian value. Yang supreme dalam demokrasi,” tandasnya.
Baca Juga:
Rocky bilang, yang harus dominan dalam demokrasi bukan sekadar warga sipil, melainkan nilai sipil itu sendiri yang juga wajib dipatuhi institusi militer.
“Bukan orang sipil tapi nilai sipil, di dalam nilai sipil tentara harus ikut nilai sipil itu. Kecuali ada perang, maka dia kita kasih legitimasi untuk pegang senjata,” jelasnya
.“Tanpa itu, tanpa ada perang tentara gak ada legitimasi. Karena dia alat pertahanan negara bukan alat Kamtibmas,” kuncinya.
Baca Juga:View this post on Instagram
Baca Juga:View this post on Instagram
Sumber: Fajar
Artikel Terkait
