Pakar UGM Bongkar ‘Borok’ Kopdes Merah Putih Yang Sudah Melenceng dari Jalur
RAKYAT DAILY
28 Mei 2026 5:04 pm
.
3 menit membaca
RAKYATDAILY.COM – Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang menjadi salah satu agenda unggulan pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran memicu kritik tajam dari kalangan akademisi dan praktisi.
Program yang berjalan beriringan dengan Makan Bergizi Gratis (MBG) ini dinilai keluar dari khitah koperasi sejatinya karena polanya yang sentralistik dan dikendalikan dari atas (top-down).
Program ini disorot mulai dari lemahnya regulasi, tata kelola, potensi relasi kuasa lokal, hingga pemangkasan dana desa.
Terlebih, pembangunan fisik koperasi saat ini belum optimal karena kendala izin lokasi, pendanaan, serta keterlibatan pihak ketiga, yakni Agrinas, yang akan mengelola anggaran tersebut selama dua tahun.
Guru Besar Fakultas Hukum UGM, Prof. Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M, menegaskan bahwa hakikat koperasi adalah demokrasi ekonomi yang tumbuh organik dari masyarakat, bukan akibat instruksi politik.
“Kalau kita bayangkan koperasi itu, proses pengambilan keputusannya dibuat secara demokratis dan kolektif. Usahanya dilakukan bersama oleh anggota, lalu keuntungannya juga dinikmati bersama,” ujar pria yang akrab disapa Uceng tersebut, Kamis 28 Mei 2026.
Prof Uceng melihat ada lompatan logika yang keliru dalam skema Koperasi Desa Merah Putih karena minimnya ruang partisipasi publik dalam perumusan kebijakannya.
“Kok saya lihat, Koperasi Desa Merah Putih itu dibentuk melalui instruksi politik, bukan dari kebutuhan masyarakat di bawah. Bahkan pembicaraan publiknya pun menurut saya belum memadai,” ungkapnya.
Dirinya juga memperingatkan dampak jangka panjang jika negara terlalu dominan mendikte sistem ekonomi di tingkat tapak, yang berisiko melahirkan sentralisme baru.
Baca Juga:
“Negara menentukan desainnya, menentukan strukturnya, bahkan menentukan arah bisnisnya. Agak berbahaya kalau negara terlalu banyak mengambil alih urusan ekonomi masyarakat,” tegas Uceng.
Senada dengan hal tersebut, Sosiolog UGM, Dr. Andreas Budi Widyanta, S.Sos., M.A, membandingkan program ini dengan pemikiran Bapak Koperasi Indonesia, Mohammad Hatta.
Bung Abe sapaan akrabnya, menyebut Bung Hatta memandang koperasi sebagai gerakan moral, sosial, dan politik untuk membentengi masyarakat kecil dari dominasi kapital besar.
Menurut Abe, Koperasi Desa Merah Putih justru berbanding terbalik dengan cita-cita luhur tersebut karena mekanismenya yang dipaksakan secara komando.
Baca Juga:
“Koperasi sejatinya lahir dari kebutuhan bersama para anggotanya dan dikelola secara demokratis dengan asas gotong royong. Karena itu, koperasi seharusnya tumbuh dari bawah atau bottom-up. Sedangkan KDMP itu pelaksanaannya diinstruksikan dari atas melalui kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Intervensi yang masif dari pusat ini, lanjut Abe, lambat laun akan menggerus otonomi asli yang dimiliki oleh desa, sebab seluruh agenda lokal dipaksa tunduk pada proyek pembentukan koperasi ini.
“Desa itu seharusnya menjadi subjek politik yang otonom. Ketika kebijakan diputuskan secara sentralistis tanpa musyawarah yang memadai, maka yang akan terjadi adalah pemangkasan otoritas desa,” kata Abe.
Ia juga menyebut, keterlibatan masyarakat yang lahir karena paksaan struktural justru akan mematikan nilai fundamental koperasi itu sendiri.
Baca Juga:
“Kalau koperasi dibangun dengan pola komando dan paksaan, maka semangat gotong royong dan kesadaran kolektif masyarakat akan hilang.
“Padahal, koperasi itu lahir untuk memperkuat solidaritas sosial masyarakat,” ucapnya.
Keluhan dari tingkat akar rumput dikonfirmasi langsung oleh Ketua Carik Kulon Progo Ngayogyakarta Hadiningrat (Cakraningrat), Wiwit Triharjo.
Ia membeberkan bahwa implementasi program ini di lapangan memicu pemotongan anggaran dana desa secara signifikan hingga mengorbankan pos anggaran untuk lembaga sosial masyarakat lainnya.
Baca Juga:
Wiwit mengingatkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Desa, desa memiliki kedaulatan penuh untuk mengatur rumah tangganya termasuk sektor ekonomi.
“Dari desa sendiri, desa sebenarnya seperti dikejar-kejar untuk segera bikin ini (kopdes). Saya kira desa berhak mengatur ekonominya sendiri dan betul memang, Koperasi Desa Merah Putih itu terlihat cenderung dipaksakan,” pungkas Wiwit.
Sumber: Herald
Artikel Terkait
