Kena Mental! Ketahuan Pungli Rumah Subsidi, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud Langsung Disoraki di Depan Menteri Ara
RAKYAT DAILY
29 Mei 2026 3:10 pm
.
3 menit membaca
RAKYATDAILY.COM – Kunjungan kerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, ke Balikpapan, Kalimantan Timur seketika mencuri perhatian publik.
Hal itu dikarenakan potongan video dialognya dengan para pengembang rumah subsidi ramai beredar hingga viral di media sosial.
Dalam agenda yang berlangsung pada Selasa, 5 Mei 2026 itu, muncul perbedaan mencolok antara kebijakan yang disampaikan pemerintah dengan kenyataan yang dihadapi pengembang di lapangan.
Program rumah subsidi yang disebut semakin mudah diakses ternyata masih dibayangi berbagai biaya administrasi dan proses birokrasi yang dianggap rumit.
Pernyataan Gubernur Kaltim Jadi Perbincangan
Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud menyampaikan optimisme bahwa pengurusan rumah subsidi kini semakin sederhana.
Ia menyebut masyarakat hanya memerlukan KTP tanpa tambahan biaya tertentu untuk mengakses program tersebut.
Namun suasana berubah ketika sejumlah pengembang yang hadir justru menyampaikan keluhan langsung di hadapan Menteri PKP.
Mereka mengaku kondisi riil di lapangan ibarat ‘jauh panggang dari api’, karena berbagai pungutan dan proses administrasi tetap berjalan.
Video momen tersebut kemudian viral setelah diunggah akun TikTok @nusantarainfo_official dan menuai beragam tanggapan dari masyarakat.
Video di Akhir Artikel
Minta Jawaban Jujur dari Pengembang
Dalam rekaman video yang beredar, Menteri PKP, Maruarar Sirait terlihat menanyakan langsung kepada peserta mengenai proses pengurusan rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah alias MBR.
Ia meminta penjelasan terbuka apakah kebijakan penyederhanaan birokrasi benar-benar sudah dirasakan para pengembang atau justru masih menemui hambatan.
“Buat MBR bayar apa gratis? Buat masyarakat berpenghasilan rendah, kan MBR sudah dibebaskan oleh Presiden Prabowo oleh Pak Mendagri. Hati-hati bicara ya. BPHTB-PBG (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Persetujuan Bangunan Gedung-red) sudah gratis apa masih bayar?” tanya Ara.
Pertanyaan itu langsung dijawab oleh salah satu pengembang rumah subsidi yang menyebut pungutan biaya hingga kini masih terjadi.
“Kalau sampai hari ini masih bayar sih, Pak,” tegas pengembang rumah subsidi yang disambut riuh para hadirin.
Pengembang Keluhkan Birokrasi dan Biaya Tambahan
Para pengembang mengaku berbagai persoalan administratif masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan rumah subsidi, terutama terkait pengurusan legalitas yang memakan waktu lama hingga kelengkapan dokumen pendukung.
Mereka menilai kebijakan yang diumumkan pemerintah pusat belum sepenuhnya berjalan efektif di daerah.
Akibatnya, biaya tambahan yang seharusnya bisa dihapus masih harus ditanggung dalam proses pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Ara Soroti Transparansi dan Pemangkasan Hambatan
Menanggapi keluhan itu, Ara meminta seluruh pihak menjaga keterbukaan dalam pelaksanaan program rumah subsidi.
Ia menegaskan pemerintah ingin memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar memberi kemudahan bagi masyarakat kecil.
Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan perhatian khusus agar hambatan birokrasi dan pungutan yang membebani rakyat segera dihapus.
Ia juga menekankan bahwa kunjungannya ke daerah dilakukan untuk mengecek langsung pelaksanaan program, bukan sekadar menerima laporan di atas kertas.
Viralnya video tersebut memicu banyak komentar dari warganet.
Sebagian besar berharap pemerintah segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem administrasi rumah subsidi.
Selain itu, publik juga menyoroti pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah agar program hunian murah benar-benar dapat dinikmati masyarakat berpenghasilan rendah tanpa beban biaya tambahan yang memberatkan.
Baca Juga:
👇👇
View this post on Instagram
Sumber: Konteks
Artikel Terkait
