Serangan Brutal Hasto Kristiyanto: Di Periode Kedua Jokowi, Indonesia Berubah Jadi Negara Otoriter Populis!

RAKYATDAILY.COM – Momentum peringatan Hari Lahir Pancasila dimanfaatkan secara tajam oleh PDI Perjuangan (PDIP) untuk melayangkan otokritik dan evaluasi ideologis terhadap potret kelam demokrasi di tanah air.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, secara blak-blakan menuding kiblat ketatanegaraan Indonesia telah melenceng jauh menjadi negara otoriter populis selama masa pemerintahan periode kedua Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.

Pidato politik yang menghentak tersebut disampaikan Hasto saat bertindak sebagai inspektur upacara di halaman Masjid At-Taufiq, Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (1/6/2026).

Di hadapan ratusan kader, Hasto Kristiyanto menegaskan esensi peringatan Hari Lahir Pancasila tidak boleh terjebak dalam seremoni belaka.

Momen ini harus dijadikan ajang kontemplasi kritis demi menguliti realitas politik, sosial, dan hukum yang tengah terjadi dalam kehidupan berbangsa saat ini.

Baca Juga:

Enak Banget! Bosnya Diciduk, SPPG Afiliasi Dadan Cs Ternyata Masih Bebas Operasikan MBG

Ia menggugat apakah falsafah luhur Pancasila masih kokoh diposisikan sebagai jangkar utama dalam setiap pengambilan kebijakan atau justru sebaliknya.

“Kita sangat menyesalkan bahwa demokrasi politik dan ekonomi yang terkandung sebagai substansi pokok demokrasi Indonesia, kini berubah menjadi demokrasi yang sentralistik. Terlebih pada periode kedua Presiden Jokowi, Indonesia berubah menjadi negara otoriter yang populis,” cecar Hasto dalam amanatnya, Senin (1/6/2026).

Hukum Ditundukkan Kekuasaan dan Evaluasi Pemilu 2024

Lebih lanjut, Hasto membedah bagaimana instrumen keadilan di era paruh kedua kepemimpinan Jokowi telah mengalami degradasi watak secara sistematis demi melayani syahwat politik penguasa.

Aparat penegak hukum dan seluruh birokrasi negara dituding sengaja diturunkan marwahnya demi kepentingan pragmatis pemenangan kelompok tertentu.

Baca Juga:

Geger Jeritan “Tolong Saya”! Dua Sosok Ini Jadi Senjata Rahasia Prabowo Bongkar Korupsi Dadan Hindayana Cs

“Sistem hukum yang seharusnya mengedepankan keadilan justru diubah wataknya agar tunduk pada kekuasaan. Hal ini tercermin ketika aparat penegak hukum dan seluruh aparatur negara telah diturunkan derajatnya menjadi sekadar alat mobilisasi elektoral sekaligus pelindung bagi elite penguasa.”

“Ini yang terjadi pada Pemilu 2024 yang lalu, maka di dalam Rakernas, PDIP meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas perubahan watak kekuasaan akibat ambisi kekuasaan,” ucap Hasto dengan nada sesal.

Siasat kriminalisasi politik bermodus hukum yang marak terjadi pada masa itu, lanjut Hasto, pada akhirnya memicu gelombang perlawanan dan kritik yang masif dari berbagai elemen civil society di tengah masyarakat.

Seruan Mengembalikan Pondasi Supremasi Hukum

Menutup amanatnya, orang nomor dua di partai banteng moncong putih ini mengingatkan bahwa tanpa adanya bangunan supremasi hukum yang bersih, maka stabilitas ekonomi maupun kemakmuran bagi rakyat kecil hanyalah sebuah ilusi yang mustahil digapai.

Baca Juga:

NGERI! Eks Bawahan Prabowo Sebut Bakal Ada Lebih Banyak ‘Dadan Hindayana’ dan ‘Silmy Karim’ Yang Ditangkap

“Sistem hukum yang berkeadilan adalah fondasi pokok. Tanpanya, tidak akan ada penghormatan terhadap kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan. Tanpa hukum yang berkeadilan, semua menjadi mahal dan penuh ketidakpastian,” pungkas Hasto mengakhiri pidatonya.

Sumber: Tribun

Baca Juga:

Rupiah Tembus Rp18.000, Fadli Zon Pasang Badan Bela Prabowo: Depresiasi RI Tak Ada Apa-Apanya Dibanding Lira Turki!