Geger Surat Internal PDIP Bocor: Prediksi Proyek MBG Jadi Ajang Bancakan Terbukti Nyata? Netizen Heboh!
RAKYAT DAILY
8 Juni 2026 6:54 pm
.
3 menit membaca
RAKYATDAILY.COM – Kasus dugaan korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memicu keprihatinan mendalam dari berbagai pihak.
Salah satunya datang dari Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto.
Menurut Hasto, skandal yang kini tengah menyedot perhatian publik ini sebenarnya tidak perlu terjadi.
Ia menilai, gejolak hukum ini bisa diantisipasi sejak awal jika pemerintah dan aparat pengawas mau membuka mata serta telinga terhadap berbagai kritik, masukan, dan peringatan yang disuarakan oleh masyarakat.
Bagi PDIP, pengawasan ketat dan respons cepat terhadap kegelisahan publik adalah kunci utama.
Apalagi, program ini menelan anggaran negara yang sangat besar dan bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat luas.
PDIP Sudah Endus Ada yang ‘Tidak Beres’ Sejak Awal
Jauh sebelum kasus ini naik ke permukaan, PDIP rupanya sudah mencium adanya potensi masalah dalam tata kelola program MBG.
Hasto mengungkapkan bahwa partainya telah mengambil langkah antisipatif dengan menerbitkan instruksi khusus yang mengikat seluruh kader.
Instruksi tegas tersebut melarang keras seluruh kader PDIP terlibat dalam bentuk komersialisasi apa pun terkait program yang diperuntukkan bagi rakyat, termasuk Program Makan Bergizi Gratis.
Baca Juga:
Langkah ini diambil setelah partai melihat ada lampu kuning dalam pelaksanaan di lapangan.
“Sejak awal ketika melihat ada yang tidak beres di situ, kami mengeluarkan instruksi larangan bagi seluruh anggota kader PDI-Perjuangan untuk terlibat di dalam berbagai komersialisasi dari program yang untuk rakyat,” kata Hasto saat ditemui usai menghadiri acara Kulturanesia di Metropole XXI, Jakarta Pusat, Minggu (7/6/2026).
Hasto kembali menegaskan, program yang menyasar masyarakat kecil wajib dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan yang ekstra ketat.
Hanya dengan cara itu, manfaat program bisa benar-benar dirasakan oleh rakyat tanpa disunat oknum tertentu.
Baca Juga:
Sorotan Publik dan Jerat Rompi Merah Muda Dadan Hindayana
Kasus dugaan korupsi ini langsung menjadi bola liar di tengah masyarakat.
Bukan tanpa alasan, Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis nasional yang digadang-gadang mampu mendongkrak kualitas gizi generasi masa depan.
Ketika anggaran besarnya diduga dikorupsi, gelombang respons negatif dari berbagai kalangan—termasuk partai politik—tak lagi terbendung.
Melihat realitas ini, Hasto mengaku sangat menyayangkan adanya penyimpangan dalam program mulia tersebut.
Baca Juga:
Ia memastikan PDIP berdiri tegak mendukung langkah bersih-bersih yang dilakukan aparat penegak hukum.
“Kami sangat-sangat prihatin dan kami memberikan dukungan terhadap seluruh upaya penegakan hukum,” ujarnya.
Hasto mendesak agar proses hukum di Kejaksaan Agung berjalan objektif dan diusut sampai ke akarnya.
Hal ini penting agar masyarakat mendapatkan kejelasan yang benderang mengenai apa yang sebenarnya terjadi di balik tata kelola program MBG.
Kritik Masyarakat Sipil yang Berakhir Diabaikan
Mundur sedikit ke belakang, Hasto mengingatkan bahwa sejak awal program MBG digulirkan, gelombang kritik dari kalangan akademisi, aktivis, hingga kelompok masyarakat sipil sebenarnya sudah sangat nyaring.
Mereka menyoroti banyak celah rawan, mulai dari tata kelola anggaran, rumitnya mekanisme distribusi, lemahnya pengawasan, hingga potensi adanya konflik kepentingan.
Sayangnya, berbagai masukan berharga tersebut seperti menguap begitu saja tanpa perhatian serius dari pembuat kebijakan.
Padahal, Hasto menilai suara kritis adalah vitamin bagi alam demokrasi yang sehat, bukan dianggap sebagai batu sandungan atau bentuk penolakan terhadap program pemerintah.
Kritik harusnya ditempatkan sebagai instrumen evaluasi untuk memperbaiki kebijakan.
“Ya dari awal kan suara-suara kritis masyarakat sudah mengungkapkan hal itu,” katanya.
Jika saja pemerintah mau menurunkan ego dan mendengar aspirasi tersebut lebih awal, cerita pilu penahanan pejabat BGN ini mungkin bisa dihindari.
“Kalau sekiranya mendengarkan aspirasi dari suara-suara kritis, hal itu sebenarnya bisa dicegah sejak awal,” tuturnya.
Hasto kembali menggarisbawahi komitmen politik partainya. Instruksi larangan mencari keuntungan dari program rakyat itu dikeluarkan jauh sebelum kasus ini mencuat ke publik, sebagai bentuk konsistensi PDIP dalam mengawal program sosial agar tetap on the track.
Sumber: Tribun
Artikel Terkait
