Ironi Prabowo: Bikin Banyak Lembaga Baru, Tapi ‘Tak Berkutik’ Ganti Kapolri dan Jaksa Agung!

RAKYATDAILY.COM — Kritik tajam kembali mengarah pada efisiensi kepemimpinan dan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) sekaligus pakar hukum siber, Henri Subiakto, secara terbuka menyoroti maraknya pembentukan berbagai institusi dan lembaga baru di bawah pemerintahan saat ini, mulai dari Universitas Republik Indonesia (URI), Koperasi Desa Merah Putih, hingga program Sekolah Rakyat.

Dalam pandangannya, langkah Presiden Prabowo yang gencar mendirikan entitas-entitas baru tersebut dinilai kurang tepat dan terkesan tidak berdasar pada kebutuhan riil, mengingat Indonesia sebenarnya telah disokong oleh ribuan perguruan tinggi, koperasi unit desa, serta sekolah dasar yang tersebar di seluruh pelosok negeri.

Henri bahkan mengibaratkan fenomena boros pembentukan lembaga anyar ini seolah-olah Presiden sedang berupaya mendirikan “negara baru” di atas struktur tata negara yang sudah ada.

“Presiden Prabowo kok seperti orang tidak sadar, bikin negara dalam negara. Di Indonesia sudah ada ribuan universitas, termasuk ratusan universitas negeri, tapi dia masih bikin 10 universitas baru. Sudah ribuan Koperasi Unit Desa di seluruh Indonesia, tapi masih bikin ribuan koperasi baru. Sudah puluhan ribu sekolah dasar di seluruh Indonesia, tapi tetap saja bikin sekolah baru, Sekolah Rakyat,” cetus Henri lewat unggahan di akun X pribadinya, dikutip Selasa (28/7/2026).

Baca Juga:

Guncang Peta Politik! Mantan Kolonel Bongkar Skenario Istana: Mayor Teddy Disiapin Prabowo Buat Dampingi Gibran?

Abaikan Pembenahan Lembaga Lama Hingga Potensi Tabrak Regulasi

Lebih jauh, Henri menilai bahwa kecenderungan membuat lembaga anyar mencerminkan adanya keraguan atau rasa ketidakpercayaan dari sang Kepala Negara terhadap efektivitas instansi-instansi resmi yang telah lama berdiri.

Padahal, dibandingkan membuang alokasi anggaran demi membangun struktur baru dari nol, opsi membenahi, memperkuat, serta menaikkan mutu kelembagaan lama semestinya menjadi prioritas utama pemerintah.

Ia juga memperingatkan bahwa langkah akselerasi pendirian berbagai lembaga baru ini menyimpan celah hukum yang rentan menabrak aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Malah apa yang dilakukan berpotensi melanggar regulasi. Jadi sebenarnya Prabowo itu presiden mana sih?” sindirnya lugas.

Baca Juga:

Guncangan Dahsyat! Eks Intelijen Bocorkan Skenario Prabowo Mendadak Mundur Usai Agustus 2026, Karpet Merah untuk Gibran?

Soroti Stagnasi Perombakan Pucuk Pimpinan Aparat dan Kabinet

Hal yang dinilai paling kontras dan ironis oleh Henri adalah ketika energi pemerintahan justru tercurah untuk mendirikan instansi-instansi baru, di saat bersamaan publik terus mendesak adanya pembaruan mendasar di tubuh pimpinan penegak hukum serta struktur kabinet.

Ia menyinggung dinamika di mana Presiden belum melakukan perombakan atau penunjukan figur baru untuk posisi-posisi krusial, seperti Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, hingga jajaran menteri pengganti yang diwarisi dari periode kepemimpinan sebelumnya.

“Persoalan-persoalan ini tetap saja tidak ada pembaruan atau perubahan yang baik. Apakah karena mampet di persoalan itu, lalu keinginan pembaruan justru disalurkan pada hal-hal baru yang sebenarnya tidak dibutuhkan? Aneh banget cara kerja dan pemikiran Presiden kita satu ini,” pukas Henri memungkas analisisnya.

Baca Juga:

Geger Analisis Politik: Dua Alasan Ini Disebut Bisa Bikin Prabowo Mundur Tiba-Tiba dari Presiden!