Aktivis ke Prabowo: Negara Gagal Dimulai Saat Gibran Maju Cawapres hingga Gaji Sopir MBG Lebih Besar Dibanding Pendidik!
RAKYAT DAILY
10 Februari 2026 2:33 pm
.
4 menit membaca
RAKYATDAILY.COM – Aktivis Virdian Aurellio merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut minimnya pendidikan sebagai jalan menuju negara gagal.
Dikatakan Virdian, persoalan yang dihadapi Indonesia saat ini jauh lebih kompleks dibanding sekadar soal jumlah sekolah atau akses pendidikan formal.
Indonesia Disebut Sudah di Jalur Negara Gagal
Ia menegaskan, Indonesia justru sedang berada di jalur negara gagal, bukan karena rakyat enggan belajar, melainkan akibat rusaknya ekosistem meritokrasi yang mestinya menopang dunia pendidikan dan masa depan generasi muda.
“Menurut keyakinan saya, Pak Presiden, kita memang sedang menuju negara yang gagal,” ujar Virdian, Selasa (10/2/2026).
Virdian menuturkan, pendidikan tidak bisa dipersempit hanya pada pembangunan sekolah rakyat.
Baginya, pendidikan berkaitan erat dengan sistem yang adil, yang memberi ruang bagi kompetensi, bukan koneksi.
“Karena pendidikan bukan cuma tentang berapa sekolah rakyat yang sedang anda bangun, tapi tentang ekosistem meritokrasi yang sekarang rusak oleh nepotisme,” ujarnya.
Nepotisme Terang-terangan
Ia menggambarkan praktik nepotisme di Indonesia terjadi secara terang-terangan dan masif. Virdian menyebut, fenomena tersebut seolah dilakukan tanpa rasa malu.
“Yang terjadi di Republik ini, besar-besaran, gila-gilaan, telanjang tanpa malu,” ucapnya.
Virdian kemudian mencontohkan sejumlah kasus yang menurutnya memperlihatkan kuatnya nepotisme dalam lingkar kekuasaan.
Salah satunya adalah penunjukan Deputi Bank Indonesia yang disebut memiliki hubungan keluarga dengan Presiden.
“Baru aja terpilih, Deputi Bank Indonesia adalah keponakan Presiden. Wakil Presiden adalah anak kandungnya Jokowi, ubah konstitusi pula,” katanya.
Ia juga menyinggung penunjukan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilainya sarat kontroversi.
Baca Juga:
“Nah, Hakim MK yang baru adalah Wakil Ketua DPR dan juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir yang sempat kita tentang di Agustus kemarin karena bikin statement nirempatik yang aksi dari masyarakat itu menghasilkan 10 lebih meninggal,” Virdian menuturkan.
“Sekarang jadi Hakim MK dia. Dan masih banyak lagi contoh nepotisme,” sambungnya.
Pendidikan Kehilangan Makna
Dalam pandangannya, kondisi tersebut membuat pendidikan kehilangan makna sebagai investasi masa depan.
Ia mengutip pandangan ekonom Gary Becker yang menyebut pendidikan sebagai investasi rasional, tetapi hanya relevan jika kompetensi benar-benar dihargai.
Baca Juga:
“Giri Becker dalam bukunya pernah menyebut bahwa, iya, pendidikan adalah investasi. Tapi investasi hanya masuk akal kalau Republik ini menghargai kompetensi, bukan hanya koneksi,” imbuhnya.
Virdian menilai, maraknya nepotisme justru membuat masyarakat mempertanyakan urgensi menempuh pendidikan tinggi.
“Kalau sekarang, dengan nepotisme yang terjadi, orang rasional akan bertanya, buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau kalah sama anak pejabat?” katanya.
Bisa Picu Sikap Apatis
Kondisi itu, lanjut Virdian, berpotensi memicu sikap apatis terhadap pendidikan. Ia menggambarkan realitas pahit yang dirasakan sebagian masyarakat.
“Akhirnya ujung-ujungnya, orang males berpendidikan. Ujung-ujungnya apa? Ngolah. Ngolah lagi, ngolah lagi, jilat lagi, jilat lagi. Itu yang terjadi,” terangnya.
Ia juga menyinggung kebijakan anggaran pendidikan yang dinilainya tidak lagi menjadi prioritas utama pemerintah.
“Kita juga menyaksikan bagaimana pendidikan anggarannya dipotong, dikasih untuk makan bergizi gratis,” ujarnya.
Ketimpangan Kesejahteraan Tenaga Pendidik
Menurut Virdian, ketimpangan semakin terasa ketika kesejahteraan tenaga pendidik atau honorer justru tertinggal.
“Guru honorer gajinya kalah besar itu sama supir dari dapur-dapur MBG. Dan banyak contoh lainnya, dimana kita tahu pendidikan hari ini, nggak diprioritaskan,” katanya.
Virdian kemudian mengutip pemikiran sosiolog Pierre Bourdieu yang menyebut pendidikan sebagai sarana mobilitas sosial.
“Pierre Bourdie pernah mengatakan bahwa pendidikan adalah mobilitas sosial. Tapi kita merasakan sekarang bahwa kita tidak seperti diberikan kesempatan, walaupun kita berpendidikan,” bebernya.
Ia menegaskan, kesempatan kerap kalah oleh faktor darah biru, koneksi, dan jabatan, meskipun kekuasaan sejatinya bersumber dari rakyat.
Baca Juga:
“Karena kita kalah sama yang darah biru, kita kalah sama yang punya koneksi, kita kalah sama mereka yang punya jabatan, padahal jabatan dikasih oleh kita rakyat,” tandasnya.
Virdian menutup pernyataannya dengan sindiran tajam terhadap realitas meritokrasi di Indonesia saat ini.
“Jadi sekarang wajar aja, kalau yang IPK-nya 2,3 bisa ngalahin kita semua. Karena dia punya IPK yang kita semua nggak punya, yaitu indeks punya koneksi,” kuncinya.
Baru-baru ini, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kurangnya pendidikan merupakan jalan menuju negara gagal.
Baca Juga:
Maka dari itu, orang nomor satu di Indonesia ini menekankan pembangunan manusia sebagai fondasi utama di World Economic Forum (WEF) 2026.
Sebagai solusi, ia menegaskan bahwa fokus pemerintah Indonesia adalah pada program Sekolah Rakyat (asrama untuk warga miskin), digitalisasi pendidikan dengan papan interaktif (PID), dan renovasi 60.000 sekolah untuk memutus rantai kemiskinan.
Sumber: Fajar
Artikel Terkait
