Blunder Fatal! Nekat Turun Gunung Demi PSI, Langkah Jokowi Disebut Bakal Jadi ‘Bumerang Politik’ Paling Mematikan
RAKYAT DAILY
16 Mei 2026 5:00 pm
.
3 menit membaca
RAKYATDAILY.COM – Pengamat politik dan ekonomi, Heru Subagia, menyoroti kabar Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi yang disebut siap kembali turun ke lapangan menjelang persiapan Pemilu 2029.
Menurut Heru, situasi politik dan ekonomi nasional saat ini justru dinilai tidak mendukung langkah politik tersebut.
Ia menilai masyarakat tengah lebih fokus pada persoalan ekonomi dibanding dinamika pencapresan maupun manuver partai politik.
Krisis Kepercayaan dan Ekonomi
Heru menyebut kondisi bangsa saat ini tengah menghadapi berbagai persoalan serius.
“Jangan lupa, saat ini negara dan bangsa sedang dibelit berbagai masalah yang sangat akut. Terutama krisis kepercayaan, ekonomi, dan hukum,” ujar Heru, Sabtu (16/5/2026).
Ia menilai kemunculan manuver politik di tengah situasi tersebut berpotensi kontraproduktif.
“Tentunya menurut saya ini kontraproduktif dengan suhu politik yang sedang menimpa tanah air belakangan ini, di mana isu dominan terkait rupiah jeblok,” ucapnya.
Atmosfer Politik Dinilai Tidak Disukai Publik
Heru juga menyinggung kondisi pasar dan ekonomi nasional yang menurutnya sedang tidak stabil.
“Juga harga saham gabungan jeblok. Artinya secara kasat mata, politik dan pencapresan tidak berada dalam atmosfer yang disukai masyarakat,” lanjutnya.
Karena itu, ia menganggap langkah Jokowi turun langsung ke masyarakat belum tentu mendapat respons positif.
“Turun gunungnya Jokowi sama sekali tidak akan disambut kondisi yang akan mendukung,” tegasnya.
Heru turut mengaitkan langkah Jokowi dengan situasi pemerintahan saat ini.
Ia menyebut publik melihat Jokowi memiliki peran besar dalam kemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 lalu.
“Dengan adanya isu polemik dan juga ketidakberdayaan pemerintah saat ini menanggulangi krisis keuangan, tentunya kembali lagi kepada substansi bahwa Presiden Prabowo gagal,” tutur Heru.
“Orang memahami bahwa saham Jokowi dalam Pilpres 2024 lalu itu sangat dominan,” tambahnya.
Jokowi Dinilai Ikut Terepresentasi
Kata Heru, jika Jokowi aktif memasarkan Partai Solidaritas Indonesia atau relawan Projo, maka publik akan langsung mengaitkannya dengan kondisi pemerintahan saat ini.
“Artinya ketika Jokowi saat ini turun gunung dan memasarkan PSI, publik menilai bahwa representasi kegagalan pemerintahan Prabowo-Gibran juga secara langsung menunjukkan keterwakilan Jokowi dalam pemerintahan itu,” jelasnya.
Ia pun menegaskan belum tentu masyarakat akan memberikan respons besar terhadap langkah tersebut.
“Artinya manakala Jokowi turun ke lapangan, merepresentasikan politik dan pandangannya, belum tentu masyarakat menggubris,” imbuhnya.
Di sisi lain, Heru melihat masyarakat saat ini lebih membutuhkan langkah nyata pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ekonomi.
“Dalam sisi lain, masyarakat menginginkan pemerintah saat ini segera bertindak cepat menyelesaikan masalah krusial ekonomi,” bebernya.
Ia menyebut kondisi itu bisa menjadi konsekuensi politik bagi Jokowi apabila tetap memaksakan diri turun langsung ke lapangan.
“Ini menjadi konsekuensi sangat pahit bagi Jokowi jika memaksa kehendaknya untuk turun ke lapangan,” tegasnya.
Kepercayaan Publik Disebut Menurun
Heru bahkan mengatakan Jokowi sedang menghadapi fase penurunan kepercayaan publik.
“Saya meyakini Jokowi telah melakukan langkah politik yang dianggap gagal dan tidak sadar pula dirinya saat ini memasuki fase tidak dipercaya publik,” katanya.
Ia kemudian mengaitkan posisi Jokowi dengan PSI dan Projo.
“Jokowi menjadi portofolio PSI dan relawan Projo. Keseluruhan ini adalah entitas dari PSI sendiri,” ujarnya.
Lanjut Heru, saat ini bukan momentum yang tepat untuk berbicara soal kampanye politik maupun visi partai.
“Manakala partai ini turun untuk mengampanyekan program dan visi misinya, memang bukan waktunya saat ini,” tandasnya.
Ia menegaskan fokus utama publik sekarang adalah tuntutan agar pemerintah bekerja maksimal.
“Saat ini urgensinya lebih kepada menuntut pemerintah Prabowo-Gibran untuk bekerja maksimal dan mempertanggungjawabkan janji kampanye,” pungkasnya.
Sumber: Fajar
Artikel Terkait
