Guncang Publik! Pengamat Bongkar 3 Sinyal Kuat Kekuasaan Politik Jokowi Kian Melemah
RAKYAT DAILY
9 Juli 2026 3:40 am
.
3 menit membaca
RAKYATDAILY.COM – Eksistensi dan taji politik dinasti Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), dinilai mulai mengalami deselerasi dan kehilangan pengaruh signifikannya di panggung nasional.
Penilaian menohok tersebut dilontarkan oleh Analis Kebijakan Publik sekaligus mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Melik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu.
Ia mengidentifikasi sejumlah fenomena mutakhir yang dianggap sebagai indikator kuat melemahnya hegemoni politik sang mantan presiden.
Melalui analisis yang diunggah di akun media sosial X pribadinya pada Rabu (8/7/2026), Said Didu membedah sedikitnya tiga gejala fundamental yang menandai pergeseran bandul politik tersebut.
1. Desakralisasi Hukum Kasus Ijazah Palsu
Indikator pertama yang disoroti Said Didu berkaitan erat dengan iklim penegakan hukum, khususnya dalam pusaran polemik dugaan ijazah palsu Jokowi.
Ia menilai, intervensi atau aura kekuasaan yang dulu membayangi kasus ini mulai luntur, ditandai dengan kembalinya proses hukum ke jalur yang lebih objektif dan normal.
Parameter konkret dari normalisasi ini, menurut Said Didu, tercermin dari kebijakan kooperatif aparat yang tidak melakukan penahanan terhadap dua tokoh vokal, yakni pakar telematika Roy Suryo dan Dokter Tifa.
Ditambah lagi, konstelasi hukum kian berpihak pada kubu pengkritik setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian gugatan praperadilan yang diajukan oleh Roy Suryo.
“Kembali normalnya proses penegakan hukum kasus ijazah palsu,” tulis Said Didu, menggarisbawahi adanya pelonggaran tekanan politik dalam instrumen yudisial.
Baca Juga:
2. “Gugurnya” Gurita Bisnis Gibran dan Kaesang
Tak hanya menyasar aspek politik-hukum, Said Didu menukik tajam ke sektor ekonomi dengan membedah portofolio bisnis anak-anak Jokowi sebagai indikator kedua.
Menurut pengamatannya, lini bisnis yang sempat menggurita saat Jokowi berada di puncak kekuasaan, kini justru meredup dan kehilangan panggung.
Said Didu mencontohkan sejumlah bendera bisnis yang pernah terafiliasi dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, seperti Chilli Pari, Markobar, hingga Mangkokku yang berada di bawah payung induk PT Harapan Bangsa Kita (GK Hebat).
Lini usaha tersebut dinilai sudah sangat jarang terdengar aktivitas operasionalnya di publik.
Baca Juga:
“Sudah tidak terdengar lagi – bangkrut?” cetus Said Didu.
Kondisi serupa, lanjut Said Didu, juga menimpa imperium bisnis Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep.
Dari belasan entitas usaha yang pernah dirintis Kaesang, sebagian besar di antaranya disinyalir telah gulung tikar alias berhenti beroperasi.
Beberapa merek yang sempat populer seperti Sang Pisang, TernakKopi, Siap Mas, hingga investasi di Es Doger disebutnya kini bernasib tragis.
Baca Juga:
Lebih jauh, Said Didu melayangkan kritik skeptis terkait kelayakan (feasibility) model bisnis perusahaan-perusahaan tersebut sejak awal.
Ia bahkan mempertanyakan motif di balik derasnya aliran modal dari investor luar yang sempat menyuntikkan dana fantastis ke bisnis anak-anak presiden kala itu.
“Artinya perusahaan tersebut memang tidak layak atau saat itu ada yang sedang ‘mencuci’. Masih ingat ‘suntikan’ dana Rp71 miliar ke perusahaan Kaesang untuk bisnis Es Doger? Bagaimana dengan suntikan modal bisnis lainnya?” cecar Said Didu dalam unggahannya.
3. Resistensi Publik Terhadap Safari Politik
Indikator pamungkas yang dipaparkan Said Didu adalah mulai munculnya riak-riak penolakan dari elemen masyarakat di sejumlah daerah terhadap agenda safari politik yang dilakukan oleh Jokowi pasca-lengser.
Baca Juga:
Fenomena resistensi ini dinilai menjadi sinyalemen paling benderang bahwa daya pikat dan legitimasi sosiologis Jokowi di akar rumput tidak lagi sekuat dan se-solid beberapa tahun lalu.
Kendati demikian, dalam unggahannya, Said Didu tidak merinci secara mendetail titik koordinat daerah maupun peristiwa penolakan yang dimaksud.
Bagaimanapun, rentetan pernyataan kritis yang dilontarkan Said Didu ini merupakan pandangan personal berbasis interpretasi data publik yang berkembang di media sosial.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada rilis resmi ataupun tanggapan defensif dari pihak internal Joko Widodo, maupun dari representasi formal Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi tudingan rontoknya lini bisnis serta memudarnya pengaruh politik mereka.
Artikel Terkait
