HEBOH Mahasiswa Kalsel Bongkar 180 Kasus Dugaan Tambang Ilegal di Hadapan Wapres Gibran
RAKYAT DAILY
13 Januari 2026 10:26 pm
.
3 menit membaca
RAKYATDAILY.COM – Kunjungan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka ke lokasi banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel) berubah menjadi forum kritik terbuka.
Di hadapan orang nomor dua di Indonesia itu, sejumlah mahasiswa menyuarakan langsung persoalan struktural yang dinilai menjadi penyebab banjir tahunan, mulai dari tambang ilegal hingga buruknya tata ruang.
Momen tersebut terjadi saat Gibran meninjau wilayah terdampak banjir di Desa Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kamis, 8 Januari 2026.
Dalam sebuah video yang diunggah akun Instagram @undercover.id pada Selasa, 13 Januari 2026, terlihat dialog langsung antara Wapres dan para mahasiswa di sekitar lokasi bencana.
“Dalam pertemuan itu, mahasiswa menyampaikan aspirasi terkait evaluasi pengelolaan sumber daya alam,” demikian tertulis dalam unggahan tersebut.
“Terutama tambang ilegal yang dinilai berdampak pada kerusakan lingkungan dan risiko banjir,” sambung keterangan itu.
180 Kasus Tambang Ilegal
Dalam dialog tersebut, seorang mahasiswa secara terbuka mengungkap temuan dugaan ratusan kasus tambang ilegal di Kalimantan Selatan yang disebut berkontribusi besar terhadap kerusakan lingkungan.
“Selama ini di Kalimantan Selatan, ada izin-izin pertambangan,” tuturnya.
“Ditemukan kurang lebih, 180 (kasus) tambang ilegal berdasarkan kajian kami,” tegas mahasiswa itu.
Mahasiswa yang belum diketahui identitasnya tersebut kemudian meminta Gibran, sebagai Wakil Presiden RI, ikut mengambil peran dalam penyelesaian persoalan tersebut dengan melibatkan kementerian terkait.
“Kami sampaikan ini ke bapak, sebagai RI 2, dapat menyelesaikan semua bersama menteri yang terkait,” ujarnya.
“Hal tersebut karena hari ini, bapak lihat, (pemerintah) Kalimantan Selatan memberikan izin tambang batu bara, kelapa sawit dan lain-lain,” imbuhnya.
Soroti Buruknya Tata Ruang Kota
Selain tambang ilegal, mahasiswa juga menyoroti buruknya tata ruang perkotaan yang dinilai memperparah banjir akibat minimnya pembangunan sumur resapan.
Baca Juga:
“Kita tidak punya sumur resapan, semua (warga) resah,” tutur mahasiswa itu.
“Kita memerlukannya, karena setiap tahun kita menjadikan seolah banjir ini rutinitas tahunan dan dianggap biasa-biasa saja,” tambahnya.
Para mahasiswa menegaskan bahwa masyarakat terdampak banjir tidak membutuhkan bantuan sosial sesaat, melainkan solusi jangka panjang yang menyentuh akar persoalan.
“Kita tidak berharap bansos dan lain sebagainya, yang kita harapkan adalah solusi konkret,” tegasnya.
Baca Juga:
“Agar warga dapat menjaga perekonomiannya. warga dapat bekerja dengan semestinya,” imbuh sang mahasiswa.
Mereka juga menekankan bahwa kritik tersebut disampaikan berdasarkan hasil pengamatan langsung di lapangan, jauh sebelum pejabat pemerintah turun meninjau lokasi bencana.
“Sebelum bapak, gubernur, atau wakil gubernur turun, kita sudah turun duluan ke lapangan untuk melihat yang sebenarnya terjadi,” ungkapnya.
Reaksi Gibran: Beri Atensi Khusus
Menanggapi aspirasi tersebut, Gibran tampak merespons dengan meminta pemerintah daerah tidak mengabaikan suara mahasiswa. Ia secara langsung menyinggung kemungkinan adanya kesalahan tata ruang yang perlu dievaluasi.
Baca Juga:
“Nanti, Pak Gubernur, Bupati, nah ini ada kesalahan tata ruang tidak di sini?” ujar Gibran.
“Kita di sini beri atensi khusus, dan kalau ada aspirasi teman-teman mahasiswa dari kampus diterima,” tandasnya.
Dialog terbuka tersebut menegaskan tuntutan publik agar penanganan banjir di Kalimantan Selatan tidak lagi bersifat reaktif, melainkan menyentuh persoalan lingkungan dan tata kelola yang selama ini dinilai luput dari perhatian serius pemerintah.
[VIDEO]
Baca Juga:
View this post on Instagram
Sumber: Konteks
Artikel Terkait
