MBG Diistimewakan, Perbankan Dipaksa Biayai Program Pemerintah, Waspada Risiko Sistemik!
RAKYAT DAILY
4 Mei 2026 2:00 am
.
2 menit membaca
RAKYATDAILY.COM – Situasi ekonomi nasional kembali menjadi perhatian publik.
Di tengah tekanan fiskal dan dinamika global yang belum sepenuhnya stabil, muncul kekhawatiran baru terkait arah kebijakan pembiayaan program pemerintah yang dinilai berpotensi memicu risiko sistemik.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, menyebut bahwa Indonesia saat ini berada pada titik krusial yang tidak bisa dipandang ringan.
Hal ini diungkapkan Bhima saat hadir dalam podcast Dirty Vote yang mengangkat tema, ‘Meramal Kritik Ekonomi dan Politik’.
Bhima menuturkan bahwa adanya indikasi tekanan terhadap sektor perbankan dalam mendukung pembiayaan program-program prioritas pemerintah.
“(BCA bisa jatuh?) Karena ratingnya BCA kan juga diturunkan outlook-nya,” ujar Bhima dikutip fajar.co.id, Minggu (3/5/2026).
Ia menjelaskan, kondisi tersebut berkaitan dengan kebijakan yang mendorong bank untuk ikut membiayai sejumlah program strategis.
“Kenapa? Karena bank-bank ini dipaksa untuk membiayai program-program prioritas, MBG dan Kopdes,” tukasnya.
Skema Off Budget Disoal
Lebih lanjut, Bhima menyinggung pola pembiayaan yang disebutnya sebagai strategi di luar anggaran resmi negara.
Baca Juga:
“Inilah yang disebut sebagai strategi off budget,” Bhima menuturkan.
Menurutnya, langkah ini diambil ketika ruang fiskal dalam APBN mulai terbatas, sehingga pembiayaan dialihkan melalui sektor lain.
“Jadi kalau cash flow-nya di APBN-nya sudah mepet, yang disuruh kerja untuk ngasih likuiditas ke proyek pemerintah biar jalan, biar nggak macet dong ya, itu lewat perbankan,” jelasnya.
Kata dia, situasi ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan baru jika tidak dikelola dengan hati-hati.
Baca Juga:
Apalagi, tekanan terhadap likuiditas perbankan bisa berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi nasional.
Bhima mengingatkan bahwa kebijakan semacam ini perlu diawasi secara ketat agar tidak memicu krisis yang lebih besar di kemudian hari.
Perbandingan dengan Krisis 1997
Di sisi lain, jurnalis senior Dandhy Laksono turut memberikan perspektif historis terkait kondisi saat ini.
Ia membandingkan situasi sekarang dengan krisis ekonomi 1997 yang dipicu oleh praktik pembiayaan bermasalah di sektor perbankan.
Baca Juga:
“Jadi kalau dulu krisis 97, akumulasi dari bank-bank yang menyalurkan kredit ke usaha sendiri, tanpa visibility, tanpa business plan yang benar, bahkan malapraktik,” ucap Dandhy.
Namun, ia menegaskan bahwa pola yang terjadi saat ini memiliki kemiripan dalam hal risiko, meskipun dengan konteks berbeda.
“Ini sekarang bank-bank sehat, di-track dalam situasi sakit untuk financing government project yang juga nggak visible,” tandasnya.
Dandhy bilang, keterlibatan bank dalam pembiayaan proyek yang dinilai tidak transparan bisa membawa konsekuensi serius.
“Ya, jadi bank swasta ini diajak menjadi state failure,” kuncinya.
Sumber: Fajar
Artikel Terkait
