RAKYATDAILY.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diharapkan menjadi tulang punggung peningkatan kualitas sumber daya manusia justru menghadapi persoalan serius dalam ketepatan sasaran.
Data terbaru menunjukkan mayoritas manfaat program ini lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat atas.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Bambang Juanda, mengungkapkan sekitar 62,9 persen manfaat MBG dinikmati kelompok masyarakat atas.
Sementara kelompok terbawah hanya menerima 10,2 persen, sehingga ini disebutnya sebagai ironisme.
“Program ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi menuju target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2045. Dengan catatan, tata kelolanya harus tepat,” ujarnya dalam forum diskusi di IPB, belum lama ini.
Ketimpangan bahkan lebih tajam terlihat pada kelompok ekstrem.
Pada desil terkaya, manfaat mencapai 46,5 persen, sementara desil termiskin hanya 1,1 persen.
Distribusi yang timpang juga terjadi secara geografis, dengan 58,9 persen manfaat terkonsentrasi di Pulau Jawa dan didominasi wilayah perkotaan sebesar 80,4 persen.
Menurut Bambang, keberhasilan program tidak bisa hanya diukur dari besarnya anggaran atau kecepatan implementasi.
MBG harus mampu memastikan kualitas makanan bergizi, keamanan, serta dampak nyata bagi penerima.
Ia juga mengingatkan adanya celah dalam regulasi, khususnya Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, yang berpotensi memicu berbagai masalah di lapangan.
“Percepatan tanpa pagar akuntabilitas justru membuka ruang risiko rente, mark-up, dan belanja bernilai rendah,” ia menegaskan.
Jika tidak segera dibenahi, Bambang menilai MBG berisiko menjadi program dengan beban fiskal besar namun minim dampak, tidak tepat sasaran, dan sulit diawasi.
Sumber: Konteks