Rocky Gerung Semprot Menhan Sjafrie Soal Begal Turun karena Tentara: Ngapain TNI Urus Kamtibmas?!
RAKYAT DAILY
22 Mei 2026 4:18 pm
.
3 menit membaca
RAKYATDAILY.COM – Pengamat politik Rocky Gerung merespons pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin terkait klaim penurunan angka kriminalitas dan aksi begal hingga 50 persen berkat kehadiran Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan.
Rocky menilai kondisi tersebut justru menunjukkan gejala menguatnya peran militer di ruang sipil.
Transisi dari Orde Baru ke Demokrasi
Secara blak-blakan, Rocky menyebut Indonesia hingga kini belum sepenuhnya keluar dari bayang-bayang rezim Orde Baru.
Menurutnya, demokrasi yang diharapkan pascareformasi belum benar-benar terwujud.
“Jadi kita baru keluar dari rumah Orde Baru. Belum masuk ke rumah demokrasi. That’s the logic,” ujar Rocky, Jumat (22/5/2026).
Ia kemudian menyinggung perlunya perubahan besar sebagai jembatan menuju demokrasi yang matang. Namun, istilah revolusi disebut kerap dihindari karena dianggap identik dengan kelompok kiri.
“Apa jembatan dari rumah Orde Baru nyebrang ke rumah demokrasi? Ya revolusi. Tapi kata itu kita cegat di otak kita sehingga mulut kita tidak mengucap. Karena dianggap revolusi itu adalah kiri,” ucapnya.
Tokoh Pendiri Bangsa Disebut Berpikir Kiri
Rocky juga menilai cara berpikir kiri bukan hal asing dalam sejarah pendirian bangsa.
Ia menyebut sejumlah tokoh nasional memiliki pemikiran progresif pada masa awal kemerdekaan.
Baca Juga:
“Padahal negeri ini didirikan oleh mereka yang berpikir kiri. Siapa yang gak berpikir kiri di awal kemerdekaan? HOS Tjokroaminoto, Sutan Sjahrir, Mohammad Hatta, Mohammad Natsir bahkan Soekarno. Kan semua berpikir kiri,” terangnya.
Karena itu, ia mempertanyakan ketakutan sebagian pihak terhadap politik kiri di tengah situasi yang menurutnya menunjukkan gejala creeping militarism atau militerisme yang merayap perlahan.
Rocky Gerung Soroti Pelibatan Tentara dalam Urusan Kamtibmas
Rocky kemudian menyinggung pernyataan Menhan Sjafrie mengenai keberadaan ratusan batalion yang disebut berdampak pada penurunan angka kejahatan jalanan.
“Tadi saya baca berita Pak Sjafrie, Jenderal Sjafrie bicara. Kehadiran tentara yang 600 batalion itu sudah menurunkan tingkat kejahatan begal 50 persen,” katanya.
Baca Juga:
Ia mengakui klaim tersebut mungkin saja benar secara fakta.
Namun, Rocky mempertanyakan keterlibatan tentara dalam urusan keamanan dan ketertiban masyarakat yang selama ini menjadi kewenangan kepolisian.
“Secara fakta mungkin iya. Tapi bukankah urusan kamtibmas itu urusan polisi? Ngapain tentara ngurusin begal?” timpalnya.
Menurut Rocky, kehadiran aparat militer di ruang-ruang sipil bisa memunculkan rasa aman semu di tengah masyarakat.
Baca Juga:
“Kan ada ketakutan di masyarakat. Jadi produksi ketakutan menghasilkan implikasinya tentara mesti ada di setiap gang,” cetusnya.
Ia menggambarkan situasi ketika tentara hadir di setiap sudut lingkungan.
Menurutnya, kondisi itu memang bisa menciptakan rasa aman, tetapi bersifat semu.
“Saya akan merasa aman kalau di kampung ini setiap sudut 20 meter ada tentara di situ. Benar rasa aman. Tapi itu rasa aman palsu. Karena saya justru khawatir ada apa. Kenapa saya dijaga itu,” imbuhnya.
Baca Juga:
Tekankan Supremasi Nilai Sipil dalam Demokrasi
Rocky menegaskan rasa aman sejatinya lahir dari hubungan sosial yang sehat dan demokrasi yang deliberatif di tengah masyarakat.
“Rasa aman itu timbul dari persahabatan mereka yang mampu menghidupkan demokrasi deliberatif,” bebernya.
Lebih jauh, ia menilai gejala militerisme yang merayap hanya bisa dibatasi melalui penguatan supremasi nilai sipil dalam demokrasi.
“Dia hanya bisa dihentikan oleh masyarakat sipil melalui doktrin the supremacy of civilian value. Yang supreme dalam demokrasi,” tandasnya.
Baca Juga:
Menurut Rocky, yang harus dominan dalam demokrasi bukan sekadar warga sipil, melainkan nilai-nilai sipil itu sendiri yang juga harus dipatuhi institusi militer.
“Bukan orang sipil, tapi nilai sipil. Di dalam nilai sipil tentara harus ikut nilai sipil itu. Kecuali ada perang, maka dia kita kasih legitimasi untuk pegang senjata,” jelasnya.
“Tanpa itu, tanpa ada perang, tentara tidak punya legitimasi. Karena dia alat pertahanan negara, bukan alat kamtibmas,” kuncinya.
Sumber: Fajar
Artikel Terkait
