Cak Imin: Rezim PBNU Yang Sekarang Nggak Boleh Diteruskan, Gus Yahya Sudah Gagal!
RAKYAT DAILY
21 April 2026 5:15 pm
.
4 menit membaca
RAKYATDAILY.COM – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, baru-baru ini memberikan pernyataan mengejutkan terkait polemik yang terjadi di lingkungan Nahdlatul Ulama utamanya di PBNU.
“Ketua Umum PBNU yang sekarang menurut saya sudah gagal, sudah nggak boleh diteruskan,” ujar Cak Imin saat sambutan dalam acara halal bihalal IKA PMII di Jakarta, Minggu (19/4/2026).
Ia menuturkan bahwa belakangan ini dirinya kerap berdiskusi mengenai polemik yang terjadi. Mencoba mencari benang merah pada persoalan yang terjadi.
“Akhir-akhir ini saya sering diskusi juga, baik pun maupun kadang-kadang ketemu sambil lalu, diskusi soal NU,” ucapnya.
Menganggap kepemimpinan Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf gagal, Cak Imin meminta dengan tegas agar pemimpin baru harus segera diputuskan.
“Kesimpulannya sama, rezim hari ini sudah nggak boleh diteruskan. Nggak boleh diteruskan,” Cak Imin menuturkan.
“Karena apa? Tidak mampu lagi kita menitipkan harapan, terutama Ketua Umum PBNU yang sekarang (Gus Yahya) menurut saya sudah gagal,” tambahnya.
Ketua Umum PKB ini mengaku tidak nyaman blak-blakan bicara soal dapur organisasi di khalayak umum.
“Saya sebetulnya enggan ngomong ini, tapi tak lihat semuanya enggak ada yang ngomong itu,” tukasnya.
Hanya saja, ia berpandangan bahwa tidak ada yang berani berbicara sehingga ia dengan terpaksa menyuarakan yang dianggapnya benar.
“Enggak ada yang ngomong itu. Saya itu sudah capek ngomong begini-begini sebetulnya,” tandasnya.
“Tapi terpaksa walaupun ada alumni banyak, terpaksa saya yang ngomong, mewakili yang tidak mau ngomong semuanya,” kuncinya.
Baca Juga:
Risalah Mundur Gus Yahya Sempat Heboh
Sebelumnya, Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Sulsel, Abdul Karim, angkat suara terkait mencuatnya risalah mundur KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dari jabatan Ketua Umum PBNU beberapa waktu lalu.
Dikatakan Abdul Karim, dinamika di tubuh NU bukanlah hal baru, bahkan sudah menjadi bagian dari sejarah panjang organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.
Abdul Karim menegaskan bahwa NU tidak pernah sunyi. Bukan saja karena Ormas ini punya jamaah akbar. Bukan pula karena Ormas ini telah ditulis dengan beragam perspektif intelektual sarjana asing dan nasional.
“Tetapi Ormas yang didirikan KH. Hasyim Asy’ari ini seabad silam tak pernah kering silang pendapat. Pergolakan pemikiran hingga pertentangan kepentingan tak pernah kering di tubuh NU,” ujar Abdul Karim kepada fajar.co.id November 2025 lalu.
Abdul Karim menuturkan, kiprah NU memang besar, tetapi kontroversinya pun tidak sedikit.
“Kiprahnya di nusantara memang banyak bekas. Tetapi kontroversi pergulatannya juga tak sepercik,” ucapnya.
Ia kemudian membeberkan rangkaian dinamika yang menyertai PBNU sejak Muktamar ke-34 di Lampung pada 2021.
Abdul Karim menyebut munculnya polemik sejak pembentukan kabinet NU oleh Gus Yahya dan jajaran yang sebagian diisi politisi.
“Dimulai ketika KH. Yahya Staquf dan Syaifullah Yusuf membentuk kabinetnya, yang sebagian diisi oleh sejumlah pengurus Parpol tertentu,” Abdul Karim menuturkan.
“Warga Nahdliyyien sebagian kecewa, sebagian ketawa, sebab sebelum terpilih sebagai ketua Tanfidz PB NU, KH. Yahya Staquf mengkampanyekan NU haram berpolitik praktis. Tetapi pengurusnya, malah terdiri dari sejumlah politisi. Sikap ini bagai benci tapi rindu,” tambahnya.
Mardani Maming Disebut Titipan Khusus
Ia juga menyinggung penunjukan Mardani Maming sebagai Bendahara Umum PBNU yang kemudian menjadi sorotan karena kasus hukum.
“Masalah berlanjut saat penunjukkan Mardani Maming sebagai Bendahara Umum PB NU periode 2022-2027. Kehadiran mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan itu di tubuh NU mengundang tanya besar dikalangan Nahdiyyien,” imbuhnya.
Baca Juga:
Maming dianggap titipan khusus, terlebih saat kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
“Pada lapis bawah NU, kasus Mardani Maming dianggap menodai kesucian NU. Namun sebagian warga NU justeru menangkis pendapat itu,” terangnya.
Abdul Karim blak-blakan mempertanyakan keputusan PBNU dalam penunjukan tersebut.
“Dikabarkan media massa, pertanyaannya, mengapa PB NU menunjuk Maming sebagai Bendum bila tahu hikayat perkara hukum yang menderanya?,” timpalnya.
Tidak berhenti di situ, Abdul Karim juga mengulas pengangkatan Erick Thohir sebagai Ketua Lakpesdam PBNU yang menurutnya mengagetkan banyak pihak.
“Erik Tohir memang pernah direkrut kilat menjadi kader Ansor, tetapi ia sama sekali dianggap tak pernah diketahui punya tradisi ke NU an terutama tradisi kesantrian,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa NU adalah ormas yang sangat menjunjung tradisi, sementara Lakpesdam memiliki fungsi strategis dalam kaderisasi dan gagasan keagamaan.
Abdul Karim juga menyinggung pencopotan KH. Marzuki Mustamar dari Ketua PWNU Jatim pada akhir 2023 yang diduga sarat kepentingan politik.
Kata Abdul Karim, perjalanan PBNU belakangan ini semakin sulit didefinisikan sebagai gerakan moral.
“Diusia 101 tahun ini, NU seolah dikelola dengan pragmatis. Metode pengelolaan seperti ini hanya menyuramkan masa depan NU. Sebab NU menciptakan ranjau politik bagi dirinya sendiri,” timpalnya.
Abdul Karim menyebut instruksi-instruksi PBNU belakangan ini cenderung bersifat menekan.
“Di sisi lain, instruksi-instruksi dan pernyataan elit PB NU terasa seram bagi jamaahnya dilapis bawah. Seram, sebab seruan-seruan itu bersifat instruksional,” tandasnya.
Baca Juga:
Ia menilai bahwa NU seharusnya hadir dengan seruan moral, bukan tekanan politik.
“Seharusnya NU menyerukan pentingnya menegakkan moral politik yang baik,” kuncinya.
Abdul Karim menegaskan bahwa perjalanan panjang NU akan selalu diwarnai dinamika, tetapi arah organisasi harus tetap berpijak pada nilai moral dan tradisi.
Sumber: Fajar
Artikel Terkait
