‘Dari Malari ke Pesta Babi, dari Soeharto hingga Prabowo’
RAKYAT DAILY
18 Mei 2026 7:35 pm
.
5 menit membaca
‘Dari Malari ke Pesta Babi, dari Soeharto hingga Prabowo’
Oleh: Agusto Sulistio
Munculnya film Pesta Babi di tengah polemik eksploitasi sumber daya alam di Papua kembali membuka ruang diskusi publik tentang relasi antara negara, investasi, lingkungan hidup, dan hak masyarakat adat.
Sebagian pihak merespon film tersebut dengan rasa curiga, seolah kritik terhadap eksploitasi alam identik dengan ancaman terhadap pemerintah.
Padahal dalam negara demokrasi, kritik semacam itu justru penting agar kekuasaan tidak berjalan tanpa kontrol.
Apa yang dilakukan para aktivis lingkungan hidup pada dasarnya bukan semata-mata agenda politik.
Mereka berbicara tentang keberlangsungan hidup manusia, kerusakan hutan, pencemaran sungai, hilangnya ruang hidup masyarakat adat, hingga dampak sosial akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali.
Nama-nama seperti Emil Salim sejak lama telah mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi tanpa keseimbangan ekologis akan menjadi bom waktu bagi bangsa.
Bahkan Soeprapto dan berbagai aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI terus mengingatkan bahwa kerusakan lingkungan bukan hanya persoalan pohon dan hutan, tetapi menyangkut keselamatan sosial masyarakat.
Di Papua sendiri, kritik terhadap eksploitasi alam bukan hal baru. Isu tambang, pembukaan lahan besar-besaran, hingga konflik masyarakat adat sudah berlangsung lintas generasi.
Nama perusahaan besar seperti Freeport Indonesia sering menjadi simbol perdebatan panjang mengenai hubungan antara investasi, negara, dan kesejahteraan rakyat Papua.
Namun dalam melihat persoalan ini, publik juga perlu objektif. Tidak seluruh persoalan eksploitasi sumber daya alam bisa langsung diarahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Sebab kerangka eksploitasi sumber daya alam di Indonesia dibentuk oleh undang-undang lewat DPR, kontrak investasi jangka panjang, serta kebijakan ekonomi yang dibangun lintas rezim sejak puluhan tahun lalu.
Begitu juga nasuknya oligarki ekonomi ke sektor tambang, perkebunan, energi, dan kehutanan pun tidak lahir dalam sekejap.
Baca Juga:
Kesemuanya tumbuh melalui sistem yang memberi ruang sangat besar kepada pemilik modal untuk menguasai sumber daya strategis negara.
Karena itu, protes masyarakat Papua dan kritik yang muncul melalui film Pesta Babi seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman terhadap pemerintah. Kritik itu justru dapat menjadi peringatan agar negara tidak kehilangan orientasi pembangunan.
Sejarah Indonesia sebenarnya sudah pernah memperlihatkan bagaimana kritik keras mahasiswa dan aktivis mampu mendorong perubahan kebijakan negara. Salah satu contohnya adalah Peristiwa Malari.
Peristiwa yang terjadi pada 15 Januari 1974 itu dipicu oleh kemarahan mahasiswa terhadap pemerintahan Soeharto yang dianggap terlalu bergantung pada modal asing, khususnya Jepang.
Saat kunjungan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka ke Jakarta, ribuan mahasiswa turun ke jalan.
Tokoh mahasiswa seperti Hariman Siregar dari Universitas Indonesia menjadi figur penting dalam gerakan tersebut.
Mereka menilai investasi asing hanya memperkaya elit politik dan pengusaha dekat kekuasaan, sementara rakyat kecil tetap hidup dalam kemiskinan.
Selain Hariman Siregar, terdapat pula tokoh intelektual seperti Sjahrir yang saat itu dikenal kritis terhadap arah pembangunan Orde Baru, dan masih banyak lagi nama aktivis era itu yang tidak ditulis dalam opini ini.
Kritik mereka tidak semata soal ekonomi, tetapi juga tentang ketimpangan sosial dan kedaulatan nasional.
Pemerintah Orde Baru memang merespon Malari dengan tindakan keras. Banyak aktivis ditangkap, media diberedel, dan ruang kritik dipersempit.
Pejabat negara saat itu seperti Ali Moertopo serta Soeharto mengambil langkah pengamanan politik besar-besaran.
Namun ada fakta historis yang sering dilupakan, bahwa setelah Malari, pemerintah juga melakukan koreksi arah kebijakan ekonomi.
Pada periode setelah 1974, pemerintah Soeharto mulai lebih serius membangun sektor pertanian nasional.
Nama Widjojo Nitisastro bersama kelompok teknokrat yang dikenal sebagai “Mafia Berkeley” mulai mengarahkan kebijakan pembangunan agar tidak hanya bertumpu pada industri dan modal asing.
Kelompok ekonom lulusan University of California, Berkeley tersebut memang sering dikritik karena pendekatan liberal ekonominya.
Namun pasca Malari, pemerintah juga mulai memberi perhatian lebih besar terhadap pemerataan pembangunan dan ketahanan pangan.
Lahirlah program “Revolusi Hijau” yang didukung tokoh-tokoh teknokrat pertanian. Negara membangun irigasi, pembangkit listrik, pabrik pupuk, membagikan bibit unggul, memperluas subsidi pupuk, serta memperkuat produksi pangan nasional.
Indonesia bahkan sempat memperoleh penghargaan dari Food and Agriculture Organization atau FAO karena keberhasilan mencapai swasembada beras pada tahun 1984.
Selain itu, pemerintah Orde Baru juga menjalankan program transmigrasi besar-besaran untuk pemerataan penduduk dan pembukaan kawasan pertanian baru.
Meski dalam pelaksanaannya program tersebut juga melahirkan persoalan sosial dan ekologis di beberapa daerah, setidaknya ada upaya koreksi kebijakan setelah kritik besar dari masyarakat dan mahasiswa.
Baca Juga:
Pelajaran sejarah inilah yang relevan dengan situasi pemerintahan Prabowo Subianto hari ini.
Ketika muncul kritik soal eksploitasi tambang, kerusakan hutan, dan ketimpangan penguasaan sumber daya alam, respons negara seharusnya bukan antipati, pelarangan, atau kriminalisasi aktivis. Pemerintah justru perlu mendengar substansi kritik tersebut.
Meskipun kemudian Pemerintah melalui Menteri Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Pemerintah Prabowo tidak melarang pemutaran film Pesta Babi. Ini tanda bukti bahwa Prabowo betul-betul komitmen terhadap ruang perbedaan pendapat.
Apalagi kritik lingkungan hari ini bukan hanya datang dari aktivis jalanan.
Baca Juga:
Banyak akademisi dari kampus-kampus seperti Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, hingga Universitas Indonesia juga telah lama mengingatkan ancaman kerusakan ekologis akibat eksploitasi berlebihan.
Tokoh kontroversial nasional pun sering menyinggung bagaimana negara harus membuka ruang kritik agar demokrasi tetap sehat.
Di sisi lain, salah satu pakar hukum tata negara, mantan menteri era Jokowi juga berkali-kali mengingatkan bahwa negara hukum tidak boleh anti terhadap kebebasan berpendapat.
Karena itu, pemerintah tidak perlu takut terhadap film dokumenter, kritik mahasiswa, maupun suara aktivis lingkungan. Selama disampaikan dalam koridor hukum dan demokrasi, kritik adalah bagian dari mekanisme koreksi negara.
Yang justru berbahaya adalah ketika negara menutup telinga terhadap kritik. Sebab sejarah di banyak negara menunjukkan bahwa pembangunan yang hanya mengejar investasi tanpa memperhatikan lingkungan dan keadilan sosial pada akhirnya memicu konflik berkepanjangan.
Presiden Prabowo Subianto dapat mengambil pelajaran positif dari sejarah Peristiwa Malari. Bahwa kritik keras masyarakat tidak selalu berarti ancaman terhadap negara. Kadang kritik adalah cara rakyat menyelamatkan negara dari kesalahan arah pembangunan.
Sebab pembangunan yang mengabaikan kelestarian alam dan kesejahteraan rakyat akan melahirkan kemajuan semu, ekonomi tumbuh, tetapi hutan hilang, sungai rusak, masyarakat adat tersingkir, dan ketimpangan semakin melebar.
Negara yang kuat bukan negara yang membungkam kritik, tapi negara yang mau mendengar, mengevaluasi, lalu memperbaiki kebijakan demi kepentingan rakyat banyak. ***
Artikel Terkait
