RAKYATDAILY.COM – Setelah ketegangan di Selat Hormuz terus memanas akibat konflik Timur Tengah, perhatian dunia kini mulai bergeser ke Selat Malaka.
Jalur laut sempit di antara Semenanjung Malaysia dan Pulau Sumatra itu disebut berpotensi menjadi titik krisis geopolitik berikutnya yang bisa mengguncang perdagangan global.
Peringatan tersebut disampaikan pakar keamanan internasional asal Ukraina, Mykola Zentsev.
Ia menyebut sejumlah badan intelijen dunia memprediksi munculnya eskalasi di kawasan Selat Malaka pada musim semi 2027.
Situasi itu dikaitkan dengan meningkatnya aktivitas China terhadap Taiwan.
Selat Malaka selama ini menjadi salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia.
Sekitar seperempat perdagangan maritim global, 45 persen pengiriman minyak dunia, hingga sebagian besar arus logistik antara Asia dan Barat melintasi koridor tersebut.
Namun di balik nilai strategisnya, Selat Malaka menyimpan kerentanan besar.
China menjadi negara yang paling bergantung terhadap jalur ini.
Sebab, sekitar 75-80 persen impor minyak Beijing melewati Selat Malaka.
Menurut Zentsev, ketergantungan itulah yang dapat berubah menjadi titik lemah utama China apabila konflik kawasan pecah.
“Setiap jalur alternatif di luar Selat Malaka akan menambah jarak pelayaran 1.000 hingga 1.500 mil laut dan memperpanjang waktu pengiriman beberapa hari,” tulis Zentsev dalam analisanya.
Ia menilai Amerika Serikat (AS) memiliki kemampuan strategis untuk menekan China melalui pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara dan kehadiran armada militernya.
Washington disebut memanfaatkan kerja sama pertahanan dengan Singapura dan sejumlah negara ASEAN.
Ditambah kekuatan Armada Ketujuh dan Armada Kelima AS, guna mempertahankan kemampuan memblokade jalur vital tersebut jika sewaktu-waktu konflik pecah.
Tak hanya AS dan China, India disebut memainkan peran besar dalam perebutan pengaruh di kawasan.
New Delhi memanfaatkan Kepulauan Andaman dan Nicobar yang berada dekat pintu masuk Selat Malaka.
Mereka diprediksi memperkuat pengawasan lalu lintas laut sekaligus membendung strategi “String of Pearls” China.
Situasi itu membuat tiga negara bersenjata nuklir, yaitu Amerika Serikat, China, dan India, kini sama-sama berkepentingan di kawasan yang lebarnya bahkan kurang dari 70 kilometer tersebut.
Zentsev menyoroti posisi negara-negara Asia Tenggara yang berada di sekitar Selat Malaka.
Indonesia disebut memegang posisi sangat penting di sisi barat jalur pelayaran tersebut.
Meski selama ini berupaya menjaga keseimbangan hubungan dengan Washington dan Beijing, Indonesia dinilai mulai cenderung memperkuat kerja sama dengan AS dalam beberapa tahun terakhir.
Sementara Singapura tetap menjadi pusat logistik dan finansial utama di Selat Malaka.
Stabilitas jalur perdagangan menjadi kepentingan vital bagi negara tersebut karena ekonominya sangat bergantung pada arus maritim internasional.
Malaysia sendiri masih mempertahankan posisi netral, meski kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump terhadap produk Malaysia disebut perlahan mendorong Kuala Lumpur semakin dekat ke Beijing.
Filipina juga dinilai memiliki posisi strategis karena menguasai jalur alternatif di sekitar Selat Malaka.
Jika jalur utama terganggu, kapal-kapal internasional diperkirakan akan melintasi perairan Filipina.
Jepang pun disebut tetap memainkan pengaruh penting melalui hubungan pertahanan yang kuat dengan Filipina, sekaligus hubungan stabil dengan Malaysia dan Indonesia.
Meski hingga kini aktivitas perdagangan di Selat Malaka masih berlangsung normal, Zentsev memperingatkan situasi dapat berubah sangat cepat.
Terutama bila ketegangan di Taiwan meningkat atau konflik Hormuz semakin meluas.
“Korban pertama bukan Barat, melainkan China, negara yang paling bergantung pada Selat Malaka tetapi paling sedikit menguasainya,” ujarnya.
Ia bahkan menilai isu Selat Malaka bisa menjadi kartu strategis AS dalam hubungan diplomatik dengan Beijing.
Menurutnya, pengaruh AS terhadap situasi di Selat Malaka kemungkinan menjadi salah satu modal utama Presiden Donald Trump saat melakukan kunjungan ke China pada 13-15 Mei lalu untuk bertemu Presiden Xi Jinping.
Pertemuan itu sendiri membahas berbagai isu besar mulai dari Iran, hubungan dagang kedua negara, hingga pasokan logam tanah jarang.
Sumber: Konteks