Prabowo Diserang Habis-Habisan! Media Asing Kuliti 5 Kebijakan Nyeleneh Presiden RI: Disebut Otoriter Hingga Bikin Negara Bangkrut
RAKYAT DAILY
19 Mei 2026 8:10 pm
.
3 menit membaca
RAKYATDAILY.COM – Gaya kepemimpinan dan paket kebijakan Presiden Prabowo Subianto rupanya memancing atensi besar dari panggung global.
Sejumlah media dan pengamat luar negeri ternama terpantau memberikan sorotan kritis terhadap jalannya roda pemerintahan di Indonesia yang dinilai cenderung boros secara anggaran (fiskal) serta memperlihatkan indikasi tata kelola yang terpusat alias sentralistik.
Berdasarkan laporan berkala yang dirilis oleh laman The Economist, terdapat lima poin krusial yang dianggap memicu kekhawatiran internasional karena berpotensi memengaruhi kualitas iklim demokrasi sekaligus stabilitas investasi di tanah air.
1. Anggaran Fantastis Rp320 Triliun untuk Program Populis
Kebijakan pertama yang paling memantik perdebatan adalah realisasi program makan bergizi gratis serta pengembangan puluhan ribu koperasi desa Merah Putih.
Para analis ekonomi makro luar negeri mengalkulasi bahwa gabungan program populis ini bisa menyedot dana sedikitnya Rp320 triliun per tahun.
Angka raksasa ini dikhawatirkan bakal memperlebar defisit APBN hingga mendekati ambang batas maksimal undang-undang, terlebih karena pertumbuhan sektor penerimaan pajak dinilai belum mampu mengimbangi agresivitas belanja negara tersebut.
2. Mendominasi Parlemen dan Melemahnya Fungsi Kontrol
Dari sudut pandang geopolitik, pembentukan koalisi super besar di tingkat legislatif dinilai sukses mengebiri peran oposisi di parlemen.
Media asing menyoroti minimnya fungsi check and balances yang berjalan saat ini.
Kritik tajam Presiden terdahulu terhadap budaya oposisi juga dinilai memperkuat sinyalemen bahwa demokrasi Indonesia sedang bergerak ke arah sentralisasi kekuasaan politik yang ketat.
3. Perluasan Peran Militer Aktif di Ranah Sipil
Langkah pemerintah yang melibatkan personel tentara aktif untuk mengelola dapur umum program makan gratis hingga proyek infrastruktur desa tak luput dari sasaran kritik.
Ditambah lagi dengan adanya revisi regulasi pertahanan yang membuka pintu bagi prajurit aktif untuk menduduki jabatan struktural di instansi sipil.
Kebijakan ini dinilai pengamat barat berisiko mengaburkan batasan profesionalisme militer dan memicu trauma masa lalu.
4. Intervensi Lembaga Keuangan dan Tekanan Kurs Rupiah
Bongkar pasang figur di pos-pos strategis ekonomi, termasuk penempatan loyalis di lingkar dalam kementerian dan lembaga pembiayaan, dianggap bisa mencederai independensi kebijakan moneter bank sentral.
Kekhawatiran foreign investor terhadap adanya campur tangan politik di sektor keuangan ini dituding menjadi salah satu pemicu goyahnya tingkat kepercayaan pasar yang berimbas pada pelemahan nilai tukar rupiah belakangan ini.
5. Tekanan Sektor Swasta Melalui Penegakan Hukum Selektif
Poin terakhir menyoroti langkah tegas pemerintah terhadap para taipan dan pelaku usaha kakap nasional, termasuk aksi penyitaan aset lahan kelapa sawit dan tambang yang dinilai kurang konsisten.
Kewajiban terselubung bagi pengusaha untuk menyerap instrumen pembiayaan proyek negara memunculkan debat hangat mengenai kepastian hukum dan proteksi investasi di mata investor global.
Merespons derasnya gelombang kritik dari luar, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat memberikan pembelaan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah sudah terhitung matang dan justru berfokus pada penguatan ekonomi kerakyatan secara mandiri.
Sumber: Konteks
Artikel Terkait
