Peringati Hari Lahir Pancasila, PDIP Telanjangi Rezim Jokowi: Demokrasi Mati, Indonesia Berubah Jadi Otoriter Populis!
RAKYAT DAILY
1 Juni 2026 4:43 pm
.
2 menit membaca
RAKYATDAILY.COM – Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengkritik kondisi demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (1/6/2026).
Hasto menilai demokrasi politik dan demokrasi ekonomi yang menjadi substansi utama demokrasi Indonesia mengalami kemunduran.
Ia menyebut sistem demokrasi yang seharusnya berlandaskan kedaulatan rakyat kini berubah menjadi semakin sentralistik.
Ia juga menyoroti pemerintahan periode kedua Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Hasto, pada periode tersebut Indonesia mengalami perubahan arah menjadi negara yang bercorak otoriter populis.
Baca Juga:
“Kita sangat menyesalkan bahwa demokrasi politik dan ekonomi yang terkandung sebagai substansi pokok demokrasi Indonesia, kini berubah menjadi demokrasi yang sentralistik. Terlebih pada periode kedua Presiden Jokowi, Indonesia berubah menjadi negara otoriter yang populis,” ujarnya dikutip dari Inilah.
Selain soal demokrasi, Hasto menilai penegakan hukum saat ini telah kehilangan independensinya.
Menurut dia, sistem hukum yang semestinya menjadi instrumen keadilan justru diarahkan untuk melayani kepentingan kekuasaan.
Lebih jauh dia mengatakan aparat penegak hukum dan aparatur negara telah digunakan sebagai alat mobilisasi elektoral serta pelindung elite kekuasaan.
Kondisi tersebut, kata dia, terlihat dalam pelaksanaan Pemilu 2024 yang dinilai menyisakan berbagai persoalan demokrasi.
Makanya, Hasto mengungkapkan dalam Rapat Kerja Nasional partainya, PDIP telah menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas perubahan watak kekuasaan yang disebut dipicu ambisi politik.
Ia selanjutnya menegaskan supremasi hukum merupakan syarat utama bagi tegaknya demokrasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Menurut dia, tanpa sistem hukum yang berkeadilan, tidak akan ada kepastian dalam kehidupan politik maupun perekonomian nasional.
“Sistem hukum yang berkeadilan adalah fondasi pokok. Tanpanya, tidak akan ada penghormatan terhadap kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan. Tanpa hukum yang berkeadilan, semua menjadi mahal dan penuh ketidakpastian,” jelas Hasto.
👇👇
Sumber: Herald
Artikel Terkait
