Mantan Wakapolri Beberkan Penyadapan LSP Sebenarnya Disetor ke Siapa
RAKYAT DAILY
15 November 2026 9:10 pm
.
3 menit membaca
RAKYATDAILY.COM — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bersama mantan Wakil Kepala Polri (Wakapolri) Komjen Pol (Purn) Oegroseno menyerukan urgensi dilakukannya reformasi menyeluruh di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Keduanya menilai pembenahan mendasar mutlak diperlukan, mencakup sistem pembinaan karier, mekanisme penegakan etik, hingga transformasi pelayanan pengaduan masyarakat.
Mahfud MD memandang penangkapan mantan pimpinan Polri terkait kasus dugaan penyadapan ilegal menjadi titik balik sekaligus momentum krusial untuk membersihkan institusi.
Ia juga menyoroti langkah cepat Presiden Prabowo Subianto dalam menunjuk Jenderal Suyudi sebagai Kapolri baru sebagai upaya menyingkirkan unsur-unsur bermasalah di tubuh Korps Bhayangkara.
Peta Jalan Reformasi Struktural: Pangkas ‘Like and Dislike’ hingga Dewan Kehormatan
Komjen Pol (Purn) Oegroseno memaparkan sejumlah usulan konkret untuk memperbaiki kultur serta struktur internal kepolisian, mengingat banyaknya persoalan yang muncul pada masa kepemimpinan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP).
Baca Juga:
“Salah satu hal yang disorot adalah sistem mutasi dan pengembangan karier anggota Polri,” ujar Oegroseno.
Menurut Oegroseno, penempatan jabatan di tubuh Polri harus berlandaskan sistem pengendalian karier yang objektif dan transparan, bukan didasari faktor kedekatan personal atau suka dan tidak suka (like and dislike).
Ia juga mengusulkan agar setiap anggota kepolisian diberikan kesempatan menempuh pendidikan di setiap jenjang karier tanpa dibebani biaya.
Selain itu, Oegroseno mendorong pembentukan Dewan Kehormatan Perwira yang melibatkan unsur eksternal serta tokoh masyarakat guna mengadili pelanggaran etik perwira tinggi—termasuk Kapolri—secara objektif dan tuntas.
Ia juga meminta evaluasi terhadap struktur kepangkatan tamtama dan bintara yang dinilai terlalu panjang sehingga kerap menghambat perkembangan karier personel di lapangan.
Kritisi Budaya ‘No Viral No Justice’ dan Jerat Kriminalisasi Pelapor
Di sektor pelayanan publik, Mahfud MD dan Oegroseno sama-sama menyoroti tajam fenomena no viral no justice—situasi ketika masyarakat merasa harus memviralkan suatu perkara di media sosial terlebih dahulu agar mendapatkan atensi dan keadilan hukum.
Mahfud mengingatkan bahwa ketergantungan pada viralitas justru berbahaya karena sangat rentan ditunggangi oleh operasi pendengung (buzzer) yang dapat mengaburkan kebenaran materiil suatu kasus.
Sementara itu, Oegroseno menegaskan agar slogan “Polisi Bersama Masyarakat” yang diusung Kapolri baru tidak berhenti sebatas retorika.
Ia mendesak penguatan fungsi Polres dan Polda melalui:
-
Penyelesaian laporan warga yang mengedepankan dialog terbuka secara cepat.
-
Penerapan sistem pelaporan kepolisian secara daring (online) untuk mempermudah akses publik sekaligus menutup celah kriminalisasi balik terhadap pihak pelapor.
Desakan Bongkar Aktor Intelektual di Balik Skandal Penyadapan
Menyoroti kasus penyadapan yang mencoreng institusi kepolisian menjelang usianya yang hampir menginjak 80 tahun, Oegroseno menyatakan keprihatinan mendalam.
Baca Juga:
Ia menegaskan bahwa penyadapan terhadap pejabat tinggi negara—seperti Presiden, Wakil Presiden—maupun warga sipil merupakan pelanggaran berat terhadap hukum, mengingat tata cara penyadapan telah diatur ketat dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 serta Pasal 258 ayat (3) KUHP baru yang mensyaratkan adanya laporan polisi dan prosedur resmi.
Oegroseno mendesak agar proses penyidikan tidak berhenti pada sosok Listyo Sigit Prabowo semata, melainkan harus menelusuri siapa pemberi perintah dan aktor intelektual utamanya.
“Jangan berhenti di Pak LSP itu saja, yang memerintahkan siapa, inisiatornya siapa di sini, bongkar semuanya secara tuntas biar masyarakat puas,” tegas Oegroseno.
Ia pun meragukan klaim bahwa operasi penyadapan hanya berlangsung pada rentang waktu 2025–2026.
Oegroseno meminta penyidik turut memeriksa periode 2023–2024, merujuk pada pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang kala itu mengaku mengetahui dinamika internal partai politik berkat pasokan informasi dari intelijen kepolisian dan BIN.
Melihat tidak adanya kepentingan penegakan hukum yang sah dalam operasi pemantauan komunikasi tersebut—termasuk dugaan pemantauan terhadap komunikasi internal anak buah sendiri—Oegroseno menduga kuat skandal penyadapan ini digerakkan oleh kepentingan politik yang melibatkan figur berposisi lebih tinggi.
[VIDEO]
beritaberita politikdinamika polrihukumhukum indonesiaintelijenintelijen negaraisu nasionalisu penyadapanlspmantan wakapolripenegakan hukumpenyadapanpenyadapan lsppolitikpolripublikrakyatdailytransparansi publikwakapolri
Artikel Terkait
