Skenario Sabotase Terbongkar, Mahfud MD Tegas Desak Pecat Eks Kapolri Listyo Sigit Tanpa Hormat!
RAKYAT DAILY
7 November 2026 8:25 pm
.
6 menit membaca
RAKYATDAILY.COM – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto perlu diusut secara serius.
Dalam dialog eksklusif bersama Official iNews, Jumat (6/11/2026), Mahfud secara terbuka mendesak agar mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta para perwira tinggi yang terlibat segera dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari kepolisian sebelum proses peradilan pidana tuntas.
Menurutnya, langkah administratif ini berlandaskan regulasi yang sah dan preseden penegakan hukum internal kepolisian yang pernah diterapkan pada kasus-kasus besar sebelumnya.
“Pecat Listyo Sigit tidak dengan hormat dan semua yang sudah tersangka itu, karena sudah terbukti melakukan penyadapan. Itu adalah delik formal, tidak perlu dicari mana bukti makarnya; penyadapan itu sendiri sudah bukti,” tandas Mahfud MD.
Mahfud menjelaskan bahwa tindakan penyadapan terhadap kepala negara merupakan pelanggaran hukum luar biasa serius.
Dalam konstruksi hukum pidana, penyadapan ilegal dikategorikan sebagai delik formal, di mana perbuatan itu sendiri telah melahirkan unsur pidana tanpa harus menunggu pembuktian niat makar di pengadilan.
Lebih jauh, Guru Besar Hukum Tata Negara ini mengingatkan bahwa pola-pola infiltrasi dan sabotase terhadap jalannya pemerintahan harus diusut hingga tuntas.
Ia mendorong agar institusi Kepolisian Republik Indonesia di bawah kepemimpinan baru memanfaatkan momentum ini untuk melakukan pembersihan total (internal cleansing) dari unsur-unsur yang mencederai marwah negara.
Ia bahkan mengemukakan kemungkinan adanya motif yang lebih besar di balik tindakan tersebut, mulai dari sabotase hingga dugaan upaya makar.
Mahfud mengatakan, penyidik tidak boleh hanya berhenti pada siapa yang melakukan penyadapan dan bagaimana cara tindakan itu dilakukan.
Menurut dia, rangkaian peristiwa serta komunikasi pihak-pihak yang terlibat perlu ditelusuri untuk mengetahui apakah ada tujuan lain yang mengancam keamanan negara.
Pandangan itu disampaikan Mahfud dalam wawancara eksklusif bersama iNews yang dipandu Cikal Mutazam dan ditayangkan pada Sabtu (7/11/2026).
Dalam wawancara tersebut, Mahfud mengingatkan bahwa penyadapan tanpa prosedur merupakan persoalan serius.
Baca Juga:
Ia menyebut tindakan tersebut dapat menjadi instrumen untuk membungkam hak politik warga, termasuk aktivis, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok prodemokrasi.
“Penyadapan itu adalah satu pelanggaran hukum yang serius. Bisa digunakan untuk membungkam hak-hak politik rakyat,” ujar Mahfud.
Mahfud Minta Dugaan Penyadapan Diusut, Tak Perlu Menunggu Motif Makar
Mahfud menilai dugaan penyadapan ilegal harus diproses sebagai perkara tersendiri.
Ia menyebut penyadapan sebagai delik formal, sehingga menurut pandangannya, penegakan hukum tidak harus menunggu lebih dulu pembuktian adanya akibat atau motif makar.
Ia juga mendesak agar mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dijatuhi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Mahfud berpendapat sanksi administratif dapat dijatuhkan sebelum proses pidana selesai.
Dalam wawancara itu, ia merujuk pada TAP MPR Nomor VIII/MPR/2000 serta praktik penindakan internal Polri yang pernah dilakukan sebelum proses peradilan terhadap seorang anggota kepolisian rampung.
Menurut Mahfud, penanganan perkara tidak semestinya terhambat oleh kekhawatiran bahwa pihak yang diperiksa akan mengungkap persoalan lain.
Ia meminta aparat penegak hukum tetap menjalankan proses sesuai ketentuan dan tidak membiarkan dugaan pelanggaran serius berhenti karena adanya tekanan atau ancaman.
Singgung Kemungkinan Sabotase untuk Melumpuhkan Pemerintahan
Bagian paling menyorot perhatian dari penjelasan Mahfud adalah kemungkinan adanya skenario sabotase yang bertujuan melemahkan pemerintahan.
Ia memberikan sejumlah contoh yang menurutnya dapat menjadi pola sabotase, seperti gangguan pasokan energi, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), pemadaman listrik, terputusnya jaringan internet, hingga kerusakan jembatan dan lambatnya penanganan kebakaran hutan.
Mahfud menjelaskan, gangguan terhadap berbagai sektor vital dapat memicu kemarahan masyarakat.
Baca Juga:
Dalam situasi seperti itu, pemerintah berpotensi dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya dan terus-menerus menjadi sasaran protes.
“Energi supaya dirusak. Lalu saluran-saluran internet diputus. Listrik dimatikan di mana-mana. Rakyat marah, lalu Presiden dituding tidak bisa mengoordinir,” kata Mahfud saat menggambarkan kemungkinan skenario tersebut.
Ia mengaitkan skenario itu dengan upaya melumpuhkan fungsi pemerintahan.
Namun, Mahfud juga mengingatkan bahwa penjelasan tersebut masih berupa analisis yang harus diuji melalui penyelidikan dan pembuktian hukum.
“Ini analisis ya,” ujarnya.
Dengan demikian, kemungkinan sabotase maupun makar tidak dapat serta-merta dianggap sebagai motif yang sudah terbukti dalam kasus dugaan penyadapan tersebut.
Pembuktiannya tetap harus didasarkan pada alat bukti dan proses hukum.
Mahfud Sebut Penyidik Perlu Telusuri Jaringan Komunikasi
Mahfud juga menilai penyidik perlu menelusuri hubungan komunikasi di antara pihak-pihak yang diduga terlibat.
Menurut dia, data penyadapan dan komunikasi yang berkaitan dengan perkara harus dianalisis untuk melihat apakah terdapat hubungan antara tindakan penyadapan dan rencana tertentu.
Ia mengatakan, dari penelusuran tersebut dapat diketahui apakah penyadapan hanya dilakukan sebagai tindakan ilegal atau memiliki tujuan lain yang berkaitan dengan kepentingan politik dan keamanan negara.
Mahfud turut menyinggung kemungkinan penerapan ketentuan hukum lain apabila ditemukan bukti adanya sabotase atau tindakan yang mengancam keamanan negara.
Namun, ia menegaskan bahwa penentuan pasal dan pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada fakta yang terungkap dalam proses hukum.
Baca Juga:
Mahfud Ungkap Proses Nama Listyo Masuk Calon Kapolri
Dalam wawancara itu, Mahfud juga menceritakan kembali proses penyusunan nama calon Kapolri ketika dirinya menjadi anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
Menurut penuturannya, Kompolnas sempat menyusun penilaian terhadap sejumlah perwira tinggi Polri.
Mahfud menyebut Arief Sulistiyanto berada di urutan pertama, Boy Rafli Amar di posisi kedua, dan Agus Andrianto di urutan ketiga.
Sementara itu, Listyo Sigit, menurut Mahfud, awalnya berada di luar tiga nama teratas dalam penilaian internal tersebut.
Ia bahkan menyebut Listyo berada di sekitar urutan ketujuh.
Mahfud menuturkan, setelah proses penilaian selesai, Menteri Sekretaris Negara saat itu, Pratikno, menghubunginya dan menyampaikan permintaan Presiden Joko Widodo agar nama Listyo dimasukkan ke dalam tiga kandidat yang disampaikan kepada Presiden.
Mahfud mengatakan permintaan tersebut kemudian dipenuhi.
Ia juga menyebut daftar yang disampaikan akhirnya tidak mencantumkan urutan berdasarkan nilai, melainkan disusun secara alfabetis.
Keterangan mengenai proses pencalonan tersebut merupakan penuturan Mahfud dalam wawancara.
Hal itu menjadi bagian dari cerita yang ia sampaikan untuk menjelaskan latar belakang pengangkatan Listyo sebagai Kapolri.
Mahfud Dorong Pembenahan Polri dan Penguatan Kompolnas
Di luar pengusutan kasus penyadapan, Mahfud menilai perkara ini harus menjadi momentum pembenahan institusi Polri.
Ia mengemukakan perlunya pembatasan masa jabatan Kapolri agar kepemimpinan tidak terlalu lama berada di tangan satu orang.
Mahfud juga mendorong penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawas eksternal kepolisian.
Menurut dia, Kompolnas perlu memiliki kewenangan dan kedudukan yang lebih kuat agar tidak sekadar menjadi lembaga yang menyampaikan pernyataan normatif ketika muncul persoalan di tubuh Polri.
Mahfud berharap pengusutan kasus dugaan penyadapan dapat membuka persoalan secara terang sekaligus menjadi kesempatan bagi Polri untuk memperbaiki profesionalisme dan menjaga independensinya.
Ia menegaskan, perkara tersebut harus ditangani berdasarkan hukum dan bukti, bukan kepentingan kelompok maupun loyalitas kepada pihak tertentu.
hukumhukum indonesiaisu nasionalkapolrikrisis polrilistyolistyo sigitmahfudmahfud mdpecatpemecatan kapolripolitikpolitik istanapolriptdh kapolrirakyatdailysabotasesabotase polriskandalskandal polri
Artikel Terkait
