RAKYATDAILY.COM – Pengacara Roy Suryo Cs, Ahmad Khozinudin, menegaskan keyakinannya bahwa perkara dugaan ijazah palsu mantan presiden Jokowi, tidak akan pernah dibawa ke meja persidangan untuk membuktikan keaslian dokumen tersebut.
Ahmad menyampaikan pandangannya dengan merujuk pada perkembangan terbaru penanganan perkara yang mengarah pada upaya penyelesaian di luar pengadilan.
“Tidak akan pernah ada sidang pengadilan untuk menunjukkan ijazah Jokowi,” ujar Ahmad dikutip pada Rabu (11/2/2026).
Ia menduga, narasi perdamaian yang belakangan mencuat tidak terlepas dari agenda besar Jokowi untuk keluar dari pusaran persoalan hukum yang menjerat namanya.
“Saya menduga kuat, orang-orang yang menarasikan perdamaian dalam proses ini tidak lepas dari agenda besar Jokowi untuk keluar dari Persoalan,” ucapnya.
Ahmad bahkan menuturkan, langkah-langkah tersebut dilatarbelakangi rasa takut Jokowi terhadap pihak-pihak yang menggugat keabsahan ijazahnya.
“Ketakutan (Jokowi terhadap Roy Suryo Cs) itu sampai dia berusaha membangun tuduhan,” sebutnya.
Ia menantang pihak-pihak yang menyebut adanya aktor besar atau agenda tertentu di balik kasus ini untuk membuktikan tuduhan tersebut.
“Anda yang menuduh ada orang besar, anda yang menuduh ada agenda besar. Buktikan,” Ahmad menuturkan.
Lebih lanjut, ia menyinggung kemungkinan penerapan mekanisme restorative justice dalam perkara ini.
Baginya, skema tersebut justru akan menguntungkan Jokowi secara citra politik.
“Kalau terjadi restoratif justice, nama Jokowi akan menjadi harum. Karena seolah-olah Jokowi menjadi korban pencemaran, fitnah,” imbuhnya.
Ia menambahkan, dalam skenario tersebut, Jokowi akan diposisikan sebagai pihak yang dirugikan, sementara pelapor atau penggugat digambarkan sebagai pihak yang meminta maaf.
“Seolah-olah pelakunya ini meminta maaf, damai, kemudian dipulihkan kehormatan Jokowi, terjadi perdamaian, SP3, hebat sekali saudara Jokowi,” tandasnya.
Tak hanya menyinggung perkara ijazah, Khozinudin juga menyeret isu kebijakan lingkungan selama pemerintahan Jokowi.
Ia mengaitkan bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah dengan kebijakan politik selama satu dekade terakhir.
“Apa yang terjadi hari ini di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, itu adalah bencana ekologi akibat politik kebijakan,” ucapnya.
Ia menyampaikan, selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, terjadi penggundulan hutan secara masif yang disebutnya melibatkan oligarki sawit.
“Selama 10 tahun Jokowi, hutan digunduli oleh oligarki sawit dan izinnya diberikan saudara Jokowi, maka air yang tadinya bisa menjadi berkah, langsung luruh ke daratan dan menyapu semua yang di atasnya,” bebernya.
Tidak berhenti di situ, Ahmad juga mengkritik pola kepemimpinan Jokowi yang menurutnya terpusat pada satu figur, termasuk dalam perumusan kebijakan kabinet.
“Ingat, di periode Jokowi, Jokowi sendiri menegaskan tidak ada visi misi Menteri, yang ada Visi Misi Presiden,” terangnya.
Ahmad bilang, selama menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia, Jokowi dikenal inkonsisten hingga sering menyampaikan sesuatu yang tidak benar.
“Memang seperti itulah Jokowi. Apa yang dia sampaikan, kita ambil kebalikannya. Kalau dia (Jokowi) bilang besar, berarti kecil. Kalau dianggap kecil, berarti besar,” kuncinya.
Sumber: Fajar