RAKYATDAILY.COM – Wartawan senior Edy Mulyadi menilai Presiden Prabowo Subianto saat ini menghadapi tekanan politik yang sangat besar dari berbagai kelompok kepentingan yang merasa dirugikan oleh sejumlah kebijakan pemerintahannya.
Dalam sebuah diskusi yang ditayangkan melalui kanal YouTube Bang Edy Channel bertajuk “Indonesia Bubar 2030? Prabowo Dikepung Jokowi dan Oligarki”, Edy mengatakan bahwa banyak pihak sebenarnya masih percaya terhadap niat baik Prabowo dalam memimpin Indonesia.
Namun, menurutnya, sebagian masyarakat mulai frustrasi terhadap pelaksanaan berbagai program pemerintah yang dinilai belum berjalan optimal di lapangan.
“Ekspektasi masyarakat sangat tinggi. Banyak program yang niatnya baik, tetapi dalam pelaksanaannya masih diwarnai berbagai persoalan seperti dugaan mark up, korupsi, hingga praktik bancakan oleh oknum tertentu,” kata Edy, Selasa (2/6/2026).
Meski demikian, ia menilai sejumlah kebijakan Prabowo menunjukkan keberpihakan kepada rakyat kecil.
Di antaranya kebijakan kenaikan upah buruh, upaya memangkas potongan komisi pengemudi ojek online, hingga penghapusan berbagai beban kredit yang dinilai memberatkan nelayan.
Menurut Edy, pemerintah juga sedang berupaya memperkuat penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.
Ia mencontohkan langkah penertiban sektor pertambangan dan perkebunan sawit, serta kebijakan pengaturan ekspor komoditas strategis melalui mekanisme yang lebih terpusat guna mencegah praktik manipulasi ekspor.
“Ketika sumber daya alam mulai ditertibkan dan kebocoran ekonomi berusaha ditutup, tentu ada pihak-pihak yang merasa terganggu kepentingannya,” ujarnya.
Edy kemudian mengemukakan pandangannya bahwa kelompok oligarki yang selama ini menikmati berbagai keuntungan ekonomi tidak menyukai arah kebijakan tersebut.
Ia bahkan menuding adanya kolaborasi antara oligarki dengan kekuatan politik tertentu yang ingin kembali memperoleh pengaruh besar dalam pemerintahan.
Dalam pandangannya, berbagai narasi negatif terhadap pemerintahan Prabowo terus diproduksi dan diperkuat melalui berbagai saluran komunikasi publik.
Tujuannya, kata dia, adalah membangun ketidakpuasan masyarakat agar terjadi instabilitas politik dan sosial.
“Edy berpendapat ada pihak-pihak yang berharap masyarakat marah, terjadi kekacauan, dan legitimasi pemerintahan melemah. Jika itu terjadi, maka mereka memiliki peluang untuk kembali menguasai pusat-pusat kekuasaan dan ekonomi,” katanya.
Meski demikian, pandangan tersebut merupakan analisis dan opini politik yang disampaikan Edy Mulyadi dalam forum diskusi.
Hingga saat ini tidak terdapat bukti resmi yang menunjukkan adanya skenario terorganisasi untuk menjatuhkan pemerintahan Presiden Prabowo.
Isu mengenai “Indonesia bubar 2030” sendiri pernah menjadi bagian dari diskursus politik nasional yang populer sejak beberapa tahun lalu, setelah digunakan oleh Prabowo dalam pidato politiknya untuk mengingatkan pentingnya menjaga pengelolaan kekayaan negara dan mencegah ketimpangan ekonomi yang berlebihan.
Menurut Edy, tantangan terbesar pemerintahan saat ini bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan juga kemampuan menjaga stabilitas politik sambil tetap menjalankan agenda reformasi pengelolaan sumber daya alam dan pemberantasan praktik korupsi yang telah mengakar.
“Pertarungan sesungguhnya adalah apakah negara mampu berdiri di atas kepentingan rakyat atau kembali dikuasai oleh segelintir kelompok yang mengendalikan sumber daya dan kebijakan,” pungkasnya.
Sumber: RadarAktual