RAKYATDAILY.COM – Di antara badai politik dunia, Donald Trump dan Prabowo Subianto berdiri seperti dua patung perunggu yang dicor dari cetakan yang sama—sama-sama keras, sama-sama tegas, sama-sama membakar hati pendukung dengan janji kejayaan nasional.
Yang satu lahir dari gedung kaca Manhattan, yang lain dari tanah merah Jawa—bobotnya berbeda, tapi denyut nadinya mirip: anti-elit, anti-sistem, dan anti-basa-basi.
Dan di atas segalanya, keduanya mencintai power politics—bukan sekadar memegang kekuasaan, tapi memainkannya seperti catur, dengan pion-pion yang tak pernah lepas dari genggaman. Termasuk intervensi fiskal berlebihan: mereka tak ragu potong sana-sini demi agenda besar, meski risiko ekonomi mengintai.
Bahkan, keduanya sama-sama mengagumi tokoh yang mirip: Xi Jinping dan Vladimir Putin—pemimpin yang tegas, sentralisasi kuat, dan tak segan mematahkan oposisi demi stabilitas negara.
Trump pernah puji Putin sebagai “genius” dan Xi sebagai “brilliant”; Prabowo juga tak kalah—ia sebut Xi “pemimpin hebat” dan Putin “strategis”.
Mereka lihat di sana cermin diri: kuat, tak tergoyahkan, dan tak perlu banyak kata.
Trump berteriak “America First” sambil mengepalkan tangan di podium, Prabowo pernah menyisipkan “Make Indonesia Great Again” dalam orasinya yang bergema di lapangan.
Keduanya membenci deep state—Trump sudah lebih dari lima puluh enam kali berjanji “demolish” birokrasi Washington, bahkan bilang itu “cabal” yang korup.
Prabowo, lebih halus, tapi tak kalah tajam: di bukunya Paradoks Indonesia, ia sebut oligarki sebagai “penyakit bangsa”, dan dalam satu pidato, ia blak-blakan: “Saya paling takut sama birokrasi di Indonesia.”
Paradoksnya? Prabowo peluk Haji Isam—Andi Syamsuddin Arsyad—sang raja tambang pribumi yang katanya donatur besar kampanyenya.
Meski angka “triliunan rupiah” masih rumor dan belum terverifikasi resmi oleh KPU, dukungannya jelas: bisnisnya jadi penyangga visi ekonomi Prabowo, dari tambang sampai food estate.
Orang-orang dekatnya masuk kabinet Prabowo. Trump pun begitu. Ia sering nyinyir oligarki, tapi sangat patuh pada Miriam dan Sheldon Adelson—pasangan Yahudi yang sumbang 250 juta dolar AS untuk kampanyenya.
Banyak yang menduga, apa pun maunya mereka berdua, Trump akan ikut: dukungan ekstrem ke Israel, membiarkan puluhan ribu nyawa Gaza hilang di tangan tentara Israel, bahkan kemungkinan membiarkan Netanyahu serang Iran—semua tak lepas dari bayang-bayang donatur itu. Power politics, bukan idealisme.
Keduanya juga mainkan kartu “tim kecil”. Trump angkat menantu Jared Kushner jadi special envoy untuk Gaza dan Ukraina, pakai sahabat bisnis Steve Witkoff buat nego Putin.
Prabowo? Sjafrie Sjamsoeddin—sahabat seangkatan Akabri—duduk di Menhan, mantan ajudan dan ADC jadi tulang punggung kabinet. Loyalitas di atas segalanya; efisiensi di atas prosedur.
Dan Prabowo tak berhenti di situ—ia juga angkat banyak sahabat militer, terutama dari Kopassus, baik seangkatan maupun juniornya.
Mereka duduk di jabatan strategis: dari pemerintahan sampai lembaga negara—seperti burung-burung besi yang kembali ke sarang lama, siap menjaga benteng.
Dan di balik semua itu, ada chemistry yang tak bisa disembunyikan: Trump sangat menghargai Prabowo.
Dalam pertemuan resmi di Washington, Trump pernah bilang, “I don’t wanna be enemy of Mr. Prabowo—he’s a tough guy, smart guy.”
Kata-kata itu bukan basa-basi; Trump beri Prabowo kesempatan emas—dari deal perdagangan timbal balik sampai jabat tangan hangat di Board of Peace.
Foto mereka berdua—Trump pakai dasi merah, Prabowo pakai peci—seperti dua sahabat lama yang saling mengerti, meski dunia mereka beda.
Tapi di balik gemuruh itu, banyak yang bergumam: demokrasi di bawah mereka justru semakin rapuh. Di Amerika, indeks demokrasi Freedom House turun tiga poin sejak Trump kembali—media dibungkam, pengadilan dituduh “korup”, dan polarisasi mencapai puncak.
Di Indonesia, laporan Amnesty International dan CSIS menyebut “demokrasi terpimpin” kembali muncul: oposisi dibungkam, media independen ditekan, lembaga seperti KPK nyaris kehilangan taring.
Yang paling mencolok: oposisi hampir lenyap. Di Indonesia, hampir tak ada lagi suara berani yang menantang Prabowo—semua diam, atau bergabung. Komikapun berpikir dua kali.
Di Amerika, saat pidato State of the Union kemarin, Trump bicara soal serangan ke Iran—dan seluruh ruangan, Republik maupun Demokrat, berdiri tepuk tangan.
Oposisi? Hanya bayangan. Itu bukan konsensus, tapi penyerahan—salah satu tanda paling jelas demokrasi mulai meredup.
Intervensi fiskal mereka pun mirip: berlebihan, berani, dan kontroversial. Trump weaponize tarif—kenakan 10-15 persen global, bahkan hingga 35% ke negara tertentu, demi “Big Beautiful Bill” tax cuts.
Tarif itu naikkan revenue miliaran dolar, tapi offset pertumbuhan GDP, tekan rumah tangga biasa, dan jadi senjata politik lawan China, Meksiko, Kanada.
Ekonom bilang ini excessive—GDP turun 0.5-6%, upah anjlok, meski Trump klaim “tax foreign countries, enrich citizens.”
Prabowo? Sama: potong dana transfer ke daerah 25% jadi Rp650 triliun di APBN 2026, demi program Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp223 triliun—sepertiga dari anggaran pendidikan.
Padahal UU wajib 20% APBN buat pendidikan, tapi Rp223 triliun dialihkan ke MBG, bikin transfer pendidikan daerah turun drastis dari Rp347 triliun ke Rp264 triliun.
Guru honorer gaji telat, potong jadi Rp223 ribu sebulan di beberapa daerah; infrastruktur jalan, jembatan, pendidikan dasar terpenggal sana sini.
Ada gugatan ke MK soal pelanggaran konstitusi—kritik bilang ini prioritas “dapur” ketimbang guru dan sekolah. Pemerintah bela: “tak kurangi, cuma efisiensi”—tapi realitasnya, daerah mulai kehabisan napas.
“Pemimpin kuat sering jadi musuh demokrasi,” kata Larry Diamond, profesor demokrasi Stanford yang pernah menulis Ill Winds—buku yang seolah bicara tentang keduanya.
“Pemimpin sejati tak butuh ribuan orang—cukup segelintir yang siap mati untuknya,” tambah Niccolò Machiavelli, filsuf politik Italia abad ke-16, yang seolah bicara langsung ke mereka berdua.
Trump dan Prabowo bukan saingan; mereka cermin. Yang satu lebih liar, yang satu lebih terukur—tapi keduanya sama-sama membuktikan: kekuasaan bukan soal bobot, tapi soal api di mata yang tak pernah padam.
Dan api itu, pada akhirnya, adalah cinta mereka pada power politics—cinta yang tak pernah cukup, tak pernah lelah. Bahkan menjadi hiburan dan kenikmatan.
Mungkin itu yang membuat dunia gelisah, Indonesia gelisah: bukan karena mereka berbeda, tapi karena mereka terlalu mirip—dan karena di bawah bayang-bayang mereka, demokrasi terasa seperti lilin yang mulai meleleh. ***