RAKYATDAILY.COM – Pernyataan keras dilontarkan pemerhati politik dan kebangsaan M Rizal Fadillah terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Dalam tulisannya yang berjudul “Prabowo Berkhianat dan Antek Zionis”, Rizal menilai kebijakan Indonesia yang bergabung dalam Board of Peace (BoP) sebagai langkah yang bertentangan dengan sejarah dan prinsip politik luar negeri Indonesia.
Rizal mengawali argumentasinya dengan mengingatkan kembali posisi Indonesia sejak Konferensi Asia Afrika di Bandung, yang menjadi tonggak solidaritas bangsa-bangsa Asia-Afrika melawan kolonialisme.
Semangat tersebut, menurutnya, kemudian diterjemahkan dalam pembentukan Gerakan Non-Blok (Non-Aligned Movement/NAM) pada 1961.
“Sejak 1955 Indonesia mengambil posisi sebagai pelopor gerakan pembebasan bangsa-bangsa terjajah. Palestina hari ini adalah simbol terakhir dari perjuangan itu,” tulis Rizal, Selasa (24/2/2026).
Dalam tulisannya, Rizal menegaskan bahwa dunia internasional secara umum mendukung kemerdekaan Palestina.
Ia merujuk pada sejumlah resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mulai dari Resolusi 181 Tahun 1947 tentang pembagian wilayah Palestina, Resolusi 194 Tahun 1948 terkait hak pengungsi, hingga Resolusi 242 Tahun 1967 mengenai penarikan pasukan Israel dari wilayah pendudukan.
Ia juga menyinggung resolusi terbaru Majelis Umum PBB pada 12 September 2025 yang mengakui kemerdekaan Palestina melalui skema two-state solution atau solusi dua negara.
Dalam pemungutan suara tersebut, mayoritas negara anggota mendukung pengakuan tersebut, termasuk Indonesia.
Menurut Rizal, dukungan Indonesia terhadap Palestina menjadi inkonsisten ketika pemerintah memutuskan masuk dalam Board of Peace (BoP) yang disebutnya sebagai inisiatif Amerika Serikat dan berpotensi menjadi tandingan PBB.
Rizal menyebut setidaknya ada tiga bentuk “pengkhianatan” yang ia tuduhkan kepada Prabowo.
Pertama, dinilai mengkhianati semangat Konferensi Asia Afrika dan prinsip Gerakan Non-Blok yang anti-kolonialisme dan anti-blok kekuatan besar.
Kedua, dianggap tidak sejalan dengan dukungan Indonesia terhadap resolusi PBB tentang kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara.
Ketiga, ia mengkritik potensi keterlibatan Indonesia dalam skema keamanan yang disebut-sebut mencakup pelucutan senjata Hamas serta wacana pengiriman pasukan TNI dalam jumlah besar ke kawasan konflik.
Rizal bahkan menggunakan istilah sangat keras dengan menyebut kemungkinan cap “antek zionis” terhadap Prabowo jika kebijakan tersebut tetap dijalankan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Istana terkait tudingan tersebut.
Pemerintah sebelumnya menegaskan bahwa posisi Indonesia tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina sesuai amanat konstitusi dan aktif mendorong solusi damai melalui jalur diplomasi internasional.
Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, Indonesia berkomitmen untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Perdebatan mengenai langkah strategis pemerintah dalam forum internasional pun diperkirakan akan terus mengemuka di ruang publik.
Tulisan Rizal Fadillah ini menambah panjang daftar kritik terhadap arah kebijakan luar negeri pemerintahan Prabowo, khususnya dalam konteks dinamika geopolitik Timur Tengah yang kian kompleks.
Sumber: RadarAktual